Pemkab Raja Ampat Siap Geserkan ASN Berkompeten ke Provinsi PBD

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE. Foto Wim/BalleoNews.

Pemkab Raja Ampat berkomitmen menggeserkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan berkompeten ke provinsi Papua Barat Daya untuk menjalankan roda pemerintahan di provinsi ke 38 itu.

"Tentunya pemerintah Raja Ampat berkomitmen akan menggeserkan ASN yang berkualitas dan berkompeten," ujar bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati (AFU) disela-sela Rapat Kerja Kepala Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya di kota Sorong, Rabu (4/1/20223).

Menurut AFU, pemerintah provinsi Papua Barat Daya (PBD) sebagai daerah otonom baru (DBO) tentunya haru membutuhkan ASN yang mempunyai kredibilitas yang baik, bukan ASN yang bermasalah atau terjerat masalah hukum.

"Papua Barat Daya ini kan provinsi yang masih baru, tentunya harus membutuhkan aparatur yang handal dan tidak bermasalah atau yang terjerat masalah hukum," tandasnya.

Dikatakannya, lewat Rapat Kerja Kepala Daerah se-Provinsi Papua Barat Daya dengan agenda sinkronisasi perencanaan pembangunan, keuangan dan kepegawaian menjadi tolak ukur untuk setiap daerah menyerahkan ASN yang mampu menjalankan sistem pemerintahan di provinsi PBD.

Sebelumnya Pj gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, menegaskan agar seluruh kabupaten/kota di Papua Barat segera memindahkan ASN-nya dalam waktu dekat.

"Untuk saat ini, yang pasti untuk pengelolaan dan pemindahan dari masing-masing kabupaten/kota harus segera, paling lambat dalam bulan Januari ini. Itu yang dilakukan, lewat rapat kerja kepala daerah hari ini kami harapkan sudah selesai semuanya, karena optimalisasi perangkat provinsi Papua Barat Daya hari segera disusun," terangnya.

Menurutnya, kalau sudah ada pegawai, pejabatnya, anggarannya dan perangkat aparaturnya, dengan sendirinya roda pemerintahan provinsi Papua Barat Daya akan berjalan dengan baik.

Reporter: Wim Makatita