Pj Gubernur Papua Barat Daya: Biar Jakarta yang Menilai Saya Gagal atau Tidak

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, foto: Yanti/BalleoNEWS

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menegaskan, yang berhak menilai dirinya gagal atau tidak dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya adalah Pemerintah Pusat yang ada di Jakarta.

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Gubernur PBD, menyusul adanya rencana aksi demo yang dilakukan oleh Tim Deklarator dan Presidium Pemekaran PBD di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.

"Apa indikator saya dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya yang baru berumur 3 bulan ini, mereka tahu indikatornya gagal tidak? Jadi nanti biarlah Jakarta yang menilai, apakah saya gagal atau tidak," tegas Penjabat Gubernur Papua Barat Daya saat ditemui awak media, di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (16/3).

Dijelaskan Musa'ad, Provinsi Papua Barat Daya sudah berlari lebih jauh daripada provinsi pemekaran lain yang ada di Papua.

"Perintah Jakarta untuk melantik pengurus KONI kita sudah lantik, MRP dibentuk kita sudah mulai melakukan pembentukan MRP, RKPD sudah kita susun, RPD sudah dalam tahap finalisasi bahkan APBD juga dalam tahap evaluasi. Yang ada dalam 100 hari kerja sudah saya lakukan," bebernya.

Menurut Pj Gubernur PBD, kalau ada masalah atau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan saja disampaikan dengan cara yang baik dan santun. Tidak perlu disampaikan dengan melakukan aksi demo, karena Pemerintah Provinsi PBD selalu terbuka.

"Demo itu kalau kemudian untuk menyampaikan aspirasi itu tertutup, atau gubernur menghindar untuk tidak mau menerima siapa-siapa. Saya secara khusus tidak pernah menutup diri, siapa saja bisa bertemu dengan saya," ujarnya.

Oleh karenanya, untuk menyelesaikan semua itu maka Pj Gubernur PBD menyatakan dalam waktu dekat dirinya berinisiatif untuk mengundang tiga kelompok tersebut duduk bersama-sama untuk kepentingan bersama.

"Saya sudah minta kepada Sekda untuk mengundang mereka semua, mari duduk kita bicara secara terbuka dan dari hati ke hati. Jangan ada dusta dintara kita, kita bicara apa sebenarnya yang jadi masalahnya. Kalau di komunikasikan dengan baik, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan," inbuh Musa'ad.

Ditambahkannya, di setiap kesempatan dirinya selalu mengatakan kalau menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya itu ada batas waktunya.

"Saya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya itu berbatas waktu, ada batas waktu saya bertugas di sini. Jangan sampai dasar yang mau kita bangun ini menjadi rapuh, hanya gara-gara komunikasi kita yang tidak bagus. Kita tetap berkomunikasi dan berkolaborasi. Kalau memang semua punya niat mau membangun Provinsi Papua Barat Daya dengan baik, saya kira semua akan membuka diri dan semua akan melepaskan kepentingan-kepentingan masing-masing, kita bicara kepentingan yang lebih besar," pungkasnya.