Prevalensi Stunting di Papua Barat 26,2 Persen Lebih Tinggi dari Angka Nasional

Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa-Rabu (18-19/10), foto: Yanti/BalleoNEWS

BKKBN Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa-Rabu (18-19/10).

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo mengatakan, Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada tahun 2024.

"Untuk Provinsi Papua Barat berada pada angka 26,2 persen lebih tinggi dari rata-rata angka nasional dan akan diturunkan, ditargetkan menjadi 14 persen pada tahun 2024," ungkapnya saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa (18/10).

Angka Prevalensi Stunting di Papua Barat 26,2 Persen Lebih Tinggi dari Angka Nasional, foto: Yanti/BalleoNEWS

Dijelaskan, dalam upaya pencapaian target telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

"Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada sasaran, saya meminta satuan tugas percepatan penurunan stunting agar berperan aktif dalam mengurai sumbatan-sumbatan yang muncul dalam upaya percepatan penurunan stunting," ujarnya.

Sebagai "pasukan khusus" BKKBN, sambungnya, Satgas stunting diharapkan menjadi kekuatan pendukung utama tim percepatan penurunan stunting di berbagai tingkatan wilayah.

Lanjutnya, untuk mendukung tugas Satgas Stunting, BKKBN telah merekrut 17 orang satgas stunting yang bertugas memastikan proses pendampingan berjalan dan membantu mencarikan solusi apabila terjadi hambatan.

"Kehadiran Satgas stunting ini diharapkan dapat mengurai dan mengatasi kemacetan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting mulai tingkat provinsi sampai tingkat desa atau kelurahan," harapnya.

Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa-Rabu (18-19/10), foto: Yanti/BalleoNEWS

Dibeberkan Kepala BKKBN Papua Barat, Satgas Stunting adalah para profesional yang dipilih dan bertugas melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan penguatan penyediaan satu data stunting.

Selain itu, arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multi pihak serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

"Kita semua memahami bahwa pekerjaan pencegahan dan penurunan stunting, tidak bisa dilakukan hanya sektor terkait langsung. Ini harus menjadi pekerjaan bersama semua sektor dan semua elemen melalui kolaborasi dan konvergensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan," tandasnya.

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo, foto: Yanti/BalleoNEWS