Sekda Maybrat Sebut Kepala Kampung yang Tak Kibaran Bendera Akan Diganti

Tampak salah satu kantor kampung yang tidak mengibarkan bendera merah putih di Kabupaten Maybrat. Foto: Jefry

Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Maybrat, Johni Way menegaskan Kepala Kampung yang tidak kibarkan bendera merah putih dan memasang atribut pemerintahan di kantor akan diberhentikan dari jabatannya. Hal ini disampaikan Johni Way pada saat rapat kerja bupati bersama kepala Kampung dan kepala Distrik di Aula Samubah Ayamaru, Selasa (26/1).

Dikatakanya, selama ini ditemukan masih banyak kantor kampung yang tidak kibarkan bendera, sehingga melalui kesempatan ini harus wajib dilakukan oleh para kepala kampung setiap hari kerja. "Kita akan perintahkan kepala distrik untuk cek, kira-kira mereka kepala kampung ini patuh atau tidak, kalau ditemukan tidak patuhi aturan, tinggal kita lapor bupati dan ganti," ujar Johni saat diwawancara media ini usai kegiatan.

Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, sudah memberikan perintah tegas dan sudah pernah singgung pada saat HUT Pekabaran Injil yang Ke-84, bahwa hampir setiap kantor Kampung tidak di pasang bendera.

Sekda Kabupaten Maybrat, Johni Way saat memberikan pernyataan kepada wartawan. Foto: Jefry

Oleh karena itu, kata Johni mulai saat ini harus tertib. "Kepala kampung ini merupakan perpanjangan tangan dari bupati. Dia ini kaki tangan bupati. Kalau bupati bilang kasi naik bendera ya harus kasi naik. ini merupakan salah satu pelayanan," tegasnya.

Setiap kantor pemerintahan, lanjutnya wajib mengibarkan bendera mera putih setiap hari kerja mulai pukul 06.00 WIT (jam 6 pagi) hingga pukul 18.00 WIT (jam 6 sore). Karena kantor kampung merupakan kantor pelayanan administrasi bagi masyarakat yang ada di kampung.

Ia menambahkan bahwa selain bendera, atribut pemerintahan seperti lambang Negara (Garuda Pancasila), foto presiden dan wakil presiden, atribut pemerintahan baik itu provinsi maupun kabupaten sendiri harus dipasang, agar bisa terlihat model kantornya. "Oleha karena itu kembali saya tegaskan bahwa akan kami minta kepala distrik untuk pantau dan melaporkan ke bupati," tuntasnya.