Tak Profesional, PLT Kadis Pendidikan Bintuni Pindahkan Guru Tanpa Alasan Jelas

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Bintuni

Diduga terjadinya disposisi mutasi Natalia Dessy Wulaningrum, salah satu tenaga honorer selama 12 tahun di SMP Negeri Terpadu Teluk Bintuni, Papua Barat oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dinilai tidak profesional.

Pasalnya, masalah internal antara suami korban dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dikaitkan dengan profesi Natalia Dessy Wulaningrum dengan mengeluarkan sebuah disposisi mutasi ke SD Negeri Kampung Inovina, Distrik Moskona Timur Jauh oleh PLT tersebut.

Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Teluk Bintuni, Harianto Mumuan mengaku prihatin dan sesalkan kebijakan yang tidak profesional dari PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga terhadap Natalia Dessy Wulaningrum, sebagai korban.

Ia menilai kebijakan PLT Kepala Dinas Pendidikan tersebut tidak berlandas pada sebuah penilaian yang objektif melainkan berdasar pada sebuah sikap subjektif sehingga sangat merugikan bahkan membuat korban merasa tertekan dalam melaksanakan tugas.

"Persoalan ini jelas berbeda karena ini masalah pribadi dengan suaminya. Jadi ini persoalan suaminya dengan PLT bukan dengan istrinya, jadi sebenarnya salah kamar kalau menurut kami," akunya kepada media ini via telepon seluler, Kamis (8/10).

Dia mengaku Natalia Dessy Wulaningrum, adalah guru honorer yang berkinerja baik dan berkompeten sesuai dengan tuntutan profesi guru. Maka, lanjutnya jika dimutasikan tanpa alasan jelas merupakan sebuah kesalahan dan upaya untuk membobrokan kualitas pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Atas kasus ini pihaknya telah melayangkan sikap keprihatinan secara lisan dengan mengedepankan beberapa point penting diantaranya minta PLT Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk segera menyampaikan permohonan maaf dihadapan publik dan segera menyelesaikan persoalan ini.

"Dan penyataan lisan ini juga akan dituangkan dalam sebuah surat kemudian diserahkan ke Sekda dan DPRD untuk kemudian dievaluasi," tutupnya.