Wali Kota Sorong Usulkan Tak Perlu Ada Carateker Kepala Daerah

Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, foto: Yanti/Balleo News

Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengusulkan agar tidak perlu ada carateker yang diturunkan, untuk menggantikan kepala daerah di Papua Barat yang masa jabatannya akan segera berakhir di tahun 2022.

Usulan tersebut disampaikannya mengingat di Provinsi Papua Barat, mulai dari Gubernur Papua Barat dan juga Wali Kota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Tambrauw dan juga Bupati Maybrat masa jabatannya akan berakhir di tahun ini.

"Gubernur Papua Barat, Wali Kota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Tambrauw dan juga Bupati Maybrat akan mengakhiri masa jabatan di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri agar kalau bisa tidak usah menurunkan carateker, untuk menggantikan kami," demikian disampaikan Wali Kota Sorong yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat.

Menurut Lambert, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri harus mempertimbangkan usulan tersebut. Karena pejabat dari Gubernur sampai Walikota dan Bupati adalah orang yang dipilih oleh rakyat, sedangkan carateker yang akan ditunjuk nanti tidak dipilih oleh rakyat.

"Saya mengusulkan ini bukan memaksakan. Tapi daripada turunkan carateker untuk datang pimpin Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, maka alangkah indahnya dan baiknya jika pejabat yang masa jabatannya akan berakhir itu dilanjutkan saja," harapnya.

Lebih lanjut Lambert menuturkan, usulan tersebut disampaikan dengan berbagai pertimbangan. Yakni selain para kepala daerah dipilih oleh rakyat, juga karena mereka sangat menguasai situasi dan kondisi daerah masing-masing.

"Kami yang masa jabatannya mau berakhir ini, sangat menguasai situasi dan kondisi daerah. Sedangkan jika menurunkan carateker, mereka sama sekali tidak tahu situasi dan kondisi daerah. Kemudian Pemda harus mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal mereka dan dikhawatirkan carateker tersebut merupakan pilihan atas dasar internal," tandasnya.

Ditambahkan Lambert, carateker yang ditunjuk juga nantinya belum tentu dapat membangun daerah yang dipimpinnya selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

"Dengan pertimbangan kami ini dipilih rakyat, berarti kepercayaan rakyat kepada kami. Tapi kalau kirim karateker pimpin daerah ini tiga tahun, kemampuan belum bisa meyakinkan kami. Masyarakat belum bisa percaya, karena melaksanakan pemerintahan selama tiga tahun kan lama itu. Kalau turunkan orang yang tidak pernah tahu perkembangan disini, membebani pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti pemerintah daerah harus menyediakan rumah, menyediakan fasilitas, repotkan?," pungkasnya.