Makan Bergizi Gratis: Solusi Nyata atau Sekadar Janji?

Ilustrasi Prabowo-Gibran dengan penulisan "Program MBG, Solusi atau sekedar janji?" (Diedit oleh : Balyan Firjatullah)

Ketercukupan gizi terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh bangsa dan negara. Hal tersebut yang menjadi landasan dari pemerintah Kabinet Prabowo-Gibran untuk meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Sumatra Utara, program MBG bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang ada di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan (balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui) yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Program ini juga menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Program unggulan ini sudah direncanakan oleh pemerintah dari tahun 2024, berawal dari gagasan tim Prabowo-Gibran saat berkampanye dan dirumuskan secara lebih detail oleh seluruh kabinet pemerintahan saat Presiden Prabowo menjabat. Program MBG sudah melakukan berbagai uji coba sebelum akhirnya mulai diluncurkan pada Januari 2025, meskipun masih ketidakmerataan dari program ini dikarenakan masalah anggaran. Program yang tengah berjalan ini memiliki tujuan yang baik, akan tetapi dalam implementasi yang terjadi di lapangan terdapat banyak sekali tantangan dan evaluasi yang perlu diperhatikan agar bisa berjalan dengan maksimal.

Dampak dari program MBG ini berjalan linier dari segi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Pencegahan terjadinya malnutrisi dan stunting dalam kelompok rentan dengan menjaga tercukupinya gizi yang telah sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi kelompok tersebut. Anak-anak yang telah tercukupi gizinya diharapkan dapat belajar dengan lebih konsentrasi sehingga akan meningkatkan penyerapan materi dalam pembelajaran di sekolah. Program ini juga menggaet UMKM sebagai mitra untuk memproduksi pangan yang akan disalurkan kepada anak-anak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam negeri, banyak UMKM yang akhirnya mendapatkan peluang dan pendapatan baru.

Terlepas dari berbagai manfaat yang dimiliki oleh program ini, selama hampir satu bulan berjalan, terdapat kendala dalam implementasinya. Dimulai dari distribusi yang belum merata di seluruh daerah, terutama di daerah terpencil. Masih banyak dari daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan program MBG ini secara rutin. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai dalam proses pengiriman, contohnya di beberapa daerah luar pulau Jawa mengeluhkan adanya keterlambatan distribusi yang disebabkan oleh sulitnya akses jalan ke tempat tersebut. Beberapa sekolah juga menyebutkan mendapatkan jumlah yang terbatas, sehingga tidak mencukupi untuk semua muridnya.

Kualitas makanan yang disajikan juga tidak konsisten. Bertebaran di media sosial mengeluhkan kalau mereka mendapatkan makanan yang sudah tidak segar, bahkan sudah ada yang basi, contohnya seperti di beberapa sekolah di Jawa Tengah dan Jakarta yang mendapatkan makanan basi karena penyimpanan yang kurang memadai. Menu makanan yang kurang beragam tidak dapat memenuhi gizi secara optimal, bahkan ada beberapa yang hanya menyediakan gizi seadanya, tanpa protein yang optimal. Minimnya pengawasan membuat berbagai hal ini bisa terjadi dalam pelaksanaannya.

Program yang bernilai fantastis sangatlah rentan terhadap kasus penyelewengan dana yang disalurkan. Program MBG diperkirakan membutuhkan dana ratusan triliun ini perlu diawasi dengan seksama bagaimana pemanfaatan dana yang disalurkan. Beberapa dugaan sudah mulai muncul menyebutkan bahwa ada pihak katering yang sengaja markup harga makanan yang mereka sediakan. UMKM yang menjadi mitra program MBG akan diberikan dana sebesar 500 juta sebagai bantuan modal dari pemerintah. Hal tersebut dapat menjadi pisau bermata dua, pengawasan ketat serta transparansi dapat mencegah adanya penyalahgunaan dana tersebut.

Salah satu masalah utama dari program ini adalah terkait dengan efektivitasnya dalam jangka panjang. Sejatinya program ini bagus untuk mengatasi masalah jangka pendek. Kita dapat mempertanyakannya bagaimana prospek jangka panjangnya. Jika untuk kesehatan jangka panjang, program ini akan terasa sia-sia kalau tidak diberlangsungkan dengan edukasi terkait esensi makan bergizi itu sendiri. Orang-orang tidak akan memahami bagaimana sebenarnya program ini berjalan untuk memenuhi gizi mereka di setiap golongan dengan kebutuhannya masing-masing. Melihat dari sisi ekonomi, untuk meningkatkan kualitas hidup bertaraf ekonomi, program ini tidak cukup mampu mengatasi masalah jangka panjang seperti kemiskinan. Betul bahwa program ini membantu kalangan kurang mampu untuk mendapatkan makanan tanpa biaya, tetapi manfaat jangka panjangnya masih perlu dipertanyakan. Dibandingkan dengan program pendidikan gratis yang jelas memberikan manfaat jangka panjang sebagai bekal anak-anak hingga dewasa, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan pengkajian ulang dan perencanaan jangka panjang untuk memastikan dampaknya lebih luas.

Berbagai masalah dalam implementasi program ini memang menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun, beberapa solusi dapat diterapkan guna menjaga jalannya program ini secara lebih baik. Sistem pengawasan ketat dan evaluasi rutin dapat menjadi kunci utama. Pengawasan terhadap transparansi pengelolaan anggaran dapat mencegah terjadi adanya penyelewengan dana, serta pengawasan distribusi makanan dapat menjaga kualitas serta pasokan yang tercukupi ke seluruh daerah. Evaluasi secara rutin dari program ini, terkait bagaimana pelaksanaan, pendanaan, pemanfaatan, dan hasil yang diperolehnya, sehingga dapat terukur sejauh mana program ini berdampak dan sebaik apa pelaksanannya di lapangan.

Agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah perlu memastikan distribusi yang merata, menjaga kualitas makanan, serta meningkatkan transparansi anggaran. Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi rutin, program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.