Respons Ketua DPR RI Edisi 29 Maret 2018

Bambang Soesatyo (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

1. Terkait dengan ditemukannya benih sayuran ilegal dari Tiongkok di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (21/03), di mana benih sayuran tersebut tidak memiliki Surat Izin Pemasukan (SIP) Kementerian Pertanian serta Phytosanitary Certificate dari Tiongkok dan berpotensi mengandung virus maupun bakteri yang berbahaya bagi tanaman pertanian, Ketua DPR:

a. Meminta Komisi III DPR, Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR mendorong Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), bersama aparat keamanan untuk segera mengusut tuntas penemuan tersebut dan menindak tegas pihak yang terlibat serta secara serius melakukan pemeriksaan terhadap benih yang masuk secara ilegal agar kejadian tersebut tidak berulang;

b. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementan (Badan Karantina Pertanian) untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap izin pemasukan dan pengeluaran benih, mengingat hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, sehingga benih yang berpotensi membawa organisme pengganggu tumbuhan dapat dihindari;

c. Meminta Komisi I DPR untuk mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan kajian terkait kasus narkotika, makanan kaleng, benih cabai, bawang putih, beras plastik, serta benih sayuran ilegal dari Tiongkok tersebut merupakan bagian dari dugaan proxy war;

d. Meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk memperketat regulasi terkait impor benih sayuran, mengingat sebagian benih yang masuk ke Indonesia berpotensi menularkan hama dan penyakit tumbuhan;

e. Meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk meningkatkan pengawasan terhadap segala jenis produk yang diimpor ke Indonesia, khususnya produk dari Tiongkok.

2. Terkait laporan Forum Aksi Guru Independen (FAGI) atas dugaan adanya kebocoran soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan kunci jawaban di Bandung, Jawa Barat yang di terima oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ketua DPR:

a. Meminta Komisi III DPR dan Komisi X DPR mendorong Kepolisian bersama Kemendikbud untuk menyelidiki kasus tersebut, serta menindak tegas oknum-oknum yang terlibat;

b. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk segera membentuk tim investigasi guna mendalami kasus bocornya soal dan kunci jawaban;

c. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud dan Disdik untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh di sekolah-sekolah, guna meminimalisir terjadinya kebocoran soal dan kunci jawaban;

d. Meminta Komisi X DPR mendorong Dinas Pendidikan untuk melibatkan Perguruan Tinggi (PT) dan juga Kepolisian sebagai pengawas dalam pelaksanaan pendistribusian soal;

e. Meminta Komisi X DPR mendorong Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan USBN guna meningkatkan kredibilitas USBN;

f. Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud untuk melibatkan ahli teknologi informasi dalam mengawal server guna mengamankan soal-soal USBN dari upaya-upaya pembocoran;

g. Meminta para orang tua murid, para guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengimbau siswa dan siswi agar percaya diri dengan belajar sungguh-sungguh serta tidak dengan mudah mempercayai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan upaya penyebaran soal ataupun kunci jawaban palsu, mengingat pentingnya integritas tinggi dalam pelaksanaan USBN.

3. Terkait rendahnya produktivitas karet yang menyebabkan pabrik-pabrik di Kalimantan Barat kesulitan mendapatkan bahan baku karet, Ketua DPR:

a. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Dinas Perkebunan Daerah mengimbau para petani untuk melakukan peremajaan pohon karet miliknya secara bertahap agar peremajaan dapat berlangsung tanpa memutus penghasilan para petani;

b. Meminta Komisi IV DPR mendorong Kementan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Daerah dan Kepala Desa setempat untuk memberikan bibit karet unggul kepada para petani guna menghasilkan karet yang berkualitas dan dapat meningkatkan produktivitas karet;

c. Meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali harga karet nasional agar perekonomian petani karet dapat lebih sejahtera.

4. Terkait libur panjang akhir pekan dalam rangka memperingati hari Kenaikan Isa Al-masih, Ketua DPR:

a. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkoordinasi dengan stakeholders (Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Badan Pengatur Jalan Tol) untuk mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi sebagai bentuk antisipasi kemacetan di jalan tol dan di tempat-tempat tujuan wisata;

b. Meminta Komisi III DPR mendorong Kepolisian (Korps Lalu Lintas) untuk melakukan pengendalian dan rekayasa lalu lintas dengan meningkatkan pemantauan, pengamanan, dan pengaturan di titik-titik yang berpotensi mengalami kemacetan dan rawan tindak kriminalitas;

c. Meminta Komisi VII DPR mendorong PT. Pertamina untuk melakukan optimalisasi pelayanan dan operasional penyaluran BBM guna memastikan jaminan ketersediaan BBM, khususnya dalam mengantisipasi kemacetan di sepanjang ruas jalan tol dan jalan nasional non-tol;

d. Mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk berhati-hati dan mengimbau aparat lingkungan (RT, RW) untuk turut memantau keamanan di lingkungan setempat, terutama bagi rumah yang ditinggal penghuninya. (Bamsoet)