Konten dari Pengguna

KPK Tak Patut Menolak Rekomendasi Ombudsman

Bambang Widjojanto
Tim penasihat hukum KPK, pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW).
6 Agustus 2021 18:14 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Bambang Widjojanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock
ADVERTISEMENT
Pasal 38 ayat (1) UU Ombudsman menegaskan bahwa Terlapor dan Atasan Terlapor, itu artinya, KPK dan Presiden "... wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman...".
ADVERTISEMENT
Dari sikap Ketua dan Pimpinan KPK menunjukkan bahwa mereka melakukan "pembangkangan" pada hukum. Hal ini tak hanya melanggar UU Ombudsman saja tapi sekaligus juga menunjukkan level integritasnya.
Selain itu, kepemimpinan juga harus dibimbing oleh adab dan etik. Apa yang dilakukan Ketua dan Pimpinan KPK di luar etik dan keadaban seorang pimpinan lembaga penegakan hukum serta secara sengaja menghina dan merendahkan kehormatan institusi KPK sendiri.
Bambang Widjojanto, Jumat, 6 Agustus 2021.