KPK Tak Patut Menolak Rekomendasi Ombudsman

Tim penasihat hukum KPK, pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW).
Konten dari Pengguna
6 Agustus 2021 18:14
·
waktu baca 1 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Bambang Widjojanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
KPK Tak Patut Menolak Rekomendasi Ombudsman (279058)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock
ADVERTISEMENT
Pasal 38 ayat (1) UU Ombudsman menegaskan bahwa Terlapor dan Atasan Terlapor, itu artinya, KPK dan Presiden "... wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman...".
ADVERTISEMENT
Dari sikap Ketua dan Pimpinan KPK menunjukkan bahwa mereka melakukan "pembangkangan" pada hukum. Hal ini tak hanya melanggar UU Ombudsman saja tapi sekaligus juga menunjukkan level integritasnya.
Selain itu, kepemimpinan juga harus dibimbing oleh adab dan etik. Apa yang dilakukan Ketua dan Pimpinan KPK di luar etik dan keadaban seorang pimpinan lembaga penegakan hukum serta secara sengaja menghina dan merendahkan kehormatan institusi KPK sendiri.
Bambang Widjojanto, Jumat, 6 Agustus 2021.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020