Banjir Bandang di Bandung Disebut Karena Rusaknya Daerah Resapan Air

Konten Media Partner
11 Februari 2019 11:46 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah tangkapan air kini terdesak pembangunan. (Iman Herdiana)
zoom-in-whitePerbesar
Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah tangkapan air kini terdesak pembangunan. (Iman Herdiana)
ADVERTISEMENT
BANDUNG, bandungkiwari - Ketua Badan Pengurus Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, Dedi Kurniawan, mengatakan banjir bandang yang melanda Bandung timur tak lepas dari kebijakan mengubah kawasan serapan menjadi kawasan non-resapan air berupa pembangunan proferti di Kawasan Bandung Utara (KBU).
ADVERTISEMENT
Seperti diberitakan, banjir bandang melanda komplek Pasir Jatiendah, Dusun Pasir Jati RT 04/RW 06, Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Bencana ini menelan tiga korban jiwa. Cilengkrang sendiri merupakan daerah yang bagian atasnya masuk Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan area konservasi air.
Maraknya pembangunan di KBU, kata Dedi, membuat daya serap air semakin berkurang.
“Daya serap air hujan tidak langsung diserap tanah akan tetapi semua bermuara ke sungai dan jalan-jalan yang terus menurun menukik tajam,” terang Dedi, saat dikonfirmasi Bandungkiwari.com, Senin (11/2).
Faktor lain penyebab banjir Bandung timur, lanjut dia, adalah rusaknya kawasan hulu akibat alih fungsi lahan dan sedimentasi sungai. Akibatnya, daya tampung sungai semakin lemah, luapan air pun tak terhindari sampai menyebabkan rusaknya tanggul-tanggul penahan air.
ADVERTISEMENT
Terkait hal tersebut, FK3I meminta semua pihak mengambil pelajaran. Bencana banjir bandang ini juga dinilai sebagai peringatan keras terhadap pemangku kebijakan.
Dedi juga meminta pemerintah daerah tidak menyalahkan warga. “Pemerintah harus berkaca akan kebijakan yang telah dikeluarkan,” katanya.
Menurutnya, adanya perubahan fungsi resapan air menjadi bangunan merupakan bagian dari kebijakan. “Seharusnya saat ini bagaimana pemerintah dapat melindungi keselamatan warganya,” tandas dia.
FK3I kemudian mengacu pada banjir lumpur Cicaheum 2018 yang tak lepas dari rusaknya KBU. Seharunya banjir tahun lalu itu menjadi pelajaran penting untuk pencegahan. Namun Dedi melihat tidak ada upaya antisipasi dari banjir yang menghanyutkan banyak mobil waktu itu. (Iman Herdiana)