Biaya Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung Dari Swasta

Jalan layang di Kiaracondong, Bandung. (Foto: Iman Herdiana/Bandungkiwari)

BANDUNG, bandungkiwari – Proyek pembangunan tol dalam kota direncanakan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pembiayaan tol yang ditargetkan mengurai kemacetan di Bandung itu akan mengandalkan investasi pihak swasta.

Menurut Iwa, pihak swasta, yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, menyatakan siap untuk membiayai pembangunan fisik tol dalam Kota Bandung yang terbentang dari kawasan Pasir Koja, Pasupati, dan Kiaracondong Kota Bandung ini.

"Ini rencana pemerkasa dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk untuk menginisiasi rencana jalan tol dari Pasir Koja, langsung ke Pasupati ke BKR, Kiaracondong," kata Iwa, usai memimpin langsung Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung, di Gedung Sate Bandung, Kamis (23/08/2018), dikutip dari siaran persnya.

Tol yang digagas Penjabat Gubernur Mochamad Iriawan ini, kata Iwa, akan memanfaatkan median jalan Provinsi dan pemerintah kota yang ada. Sehingga, tidak memerlukan banyak pembebasan lahan kecuali untuk exit tol-nya.

Iwa menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Jalan layang (tol dalam kota) ini, diharapkan akan menjadi pemecah kemacetan terutama dari jalur Selatan ke wilayah Utara dan Tengah Kota Bandung," harap Iwa.

Jalan layang ini, sebut Iwa, rencananya akan dibangun sepanjang kurang lebih 15,3 km dengan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp6 triliun.

Iwa menuturkan, bahwa tol dalam kota ini nantinya akan terintegrasi dengan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR), yang perkembangannya baru selesai pada pembebasan lahan sepanjang 2,1 kilometer di Gedebage, yaitu di Km 149 dan dalam proses pembangunan lanjutan oleh Summarecon sepanjang 2,5 kilometer di atas tanah yang dibebaskan Pemprov Jabar. (Iman Herdiana)