Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Jabar Dikhawatirkan Picu Konflik Horizontal

Relawan Mahasiswa Indonesia (RMI) menolak pelaksanaan deklarasi #2019GantiPresiden di Taman Vanda, Bandung, Kamis (2/8/2018). (Arya Wicaksana)

BANDUNG, bandungkiwari - Relawan Mahasiswa ‎Indonesia (RMI) menilai aksi deklarasi #2019gantipresiden akan menimbulkan konflik horizontal atau di tingkat masyarakat. Sebab itu, RMI menyerukan penolakan terhadap rencana deklarasi #2019gantipresiden.

"Hashtag #2019gantipresiden itu dapat memicu konflik di kalangan bawah dan elit politik kalangan atas. Sehingga kita setuju dengan MUI Jawa Barat yang prihatin situasi bangsa ini, harusnya sadar mengganti presiden itu 2019 bukan sekarang, belum saatnya," ucap koordinator aksi RMI, Kurniawan Hediana, di sela unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Kamis (2/8/2018).

Aksi unjuk rasa RMI sebagai respons terhadap rencana aksi massa yang tergabung dari Relawan Ganti Presiden (RGP) yang akan melaksanakan aksi #2019gantipresiden di Jawa Barat 11 Agustus 2018 mendatang.

Rencana aksi RGP itu mendapat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang menilai aksi tersebut lebih dominan mengandung unsur provokasi dan mengarah aksi inkonstitusional.

MUI Jawa Barat juga menilai deklarasi #2019gantipresiden bertepatan dengan penyelenggaraan rangkaian Asian Games 2018. Oleh karenanya MUI mengimbau agar semua pihak terkait agar menahan diri dan memilih untuk tidak melaksanakan kegiatan deklarasi tersebut.

‎Kurniawan mengatakan, salah satu dampak dari tagar #2019ganti Presiden yaitu terjadinya konflik di Kota Batam. Oleh karenanya, RMI menyuarakan agar menghentikan adanya aksi maupun tagar tersebut.

‎"Contohnya di Batam terjadi kerusuhan, juga bentrokan di kota-kota lain. Aksi #2019gantipresiden itu menurut kita sudah termasuk kampanye hitam," ujar dia.

Selain konflik di kota-kota, lanjut dia, di media sosial pro dan kontra mengenai tagar tersebut hingga kini terus berlanjut. Dia mengimbau kepada masyarakat agar melakukan politik secara santun.

"Kita mengimbau agar elit-elit politik bisa berpolitik secara santun, bukan saling mencaci maki atau menghina," tandas Kurniawan. (Arya Wicaksana)