Konten Media Partner

Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden di Bandung Digelar di Ruang Tertutup

17 Agustus 2018 22:15 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Deklarasi Relawan #2019GantiPresiden di Bandung Digelar di Ruang Tertutup
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Poster deklarasi relawan #2019GantiPresiden yang waktu pelaksanaannya diundur. (Istimewa)
BANDUNG, bandungkiwari - Pembacaan deklarasi relawan #2019GantiPresiden di Kota Bandung, akan digelar Sabtu (18/8/2018). Acara yang semula akan digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, kini akan dilakukan di ruangan tertutup.
ADVERTISEMENT
Juru bicara relawan #2019GantiPresiden Suryana Nurfatwa mengatakan, beralihnya lokasi pembacaan deklarasi karena lokasi acara yang direncanakan sebelumnya dipakai untuk persiapan peringatan HUT Provinsi Jawa Barat.
Suryana juga menjelaskan, acara yang rencananya akan didatangi oleh 30 ribu orang di depan Kantor Gubernur Jawa Barat dianggap tidak etis digelar karena bertepatan dengan pembukaan Asian Games 2018.
"Kami sebagai warga negara yang harus taat dan juga harus menjaga kehormatan negara, kita hentikan acara deklarasi yang tanggal 18 Agustus. Supaya Asian Games juga (berjalan lancar) yang banyak menghadirkan wartawan luar negeri dari 50 negara. Nanti meliputnya, liputan yang aksi ya," kata Suryana Nurfatwa melalui telepon, Jumat (17/8/2018).
Nantinya, kata Suryana, acara berisi pembacaan deklarasi. Isi deklarasi hampir serupa dengan materi deklarasi sebelumnya, bahwa para relawan menyatakan sikap kerihatinan atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidak-berpihakan dan ancaman serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Suryana menegaskan, para relawan berkomitmen untuk tetap berjuang bersama masyarakat lainnya mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, bermartabat, adil, makmur dan berakhlak mulia. Pihaknya juga akan mengawal jalannya Pemilu Presiden 17 April 2019 yang jujur, adil dan bebas dari segala kecurangan hingga terwujudnya pergantian presiden secara sah.
"Kami menyayangkan adanya kelompok penentang soal acara deklarasi yang akan digelar. Karena munculnya perbedaan merupakan ciri dari berjalannya demokrasi," ujar Suryana.
Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat Rachmat Syafei mengaku adanya rencana deklarasi relawan #2019GantiPresiden digelar merupakan hak setiap warga negara.
Namun kata Rachmat, himbauan yang dilayangkan oleh otoritasnya disarankan untuk tidak dilakukan. Alasannya, untuk mengantisipasi adanya perpecahan yang nanti terjadi. Sehingga muncul gesekan politik yang tidak dikehendaki.
ADVERTISEMENT
"Ya sebaiknya tidak dilakukan untuk kepentingan bersama," kata Rachmat usai mengikuti upacara peringatan HUT RI ke - 73 di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Bandung.
MUI Jawa Barat pernah mengimbau masyarakat Jabar tidak menggelar deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden demi kondusivitas Jawa Barat menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Imbauan disampaikan Rabu 1 Agustus lalu, terkait kabar akan digelarnya deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden di Jawa Barat, pertengahan bulan lalu. (Arie Nugraha)