Koalisi “Rakyat Golput” Bandung: Tidak Ada Pilihan

Elemen masyarakat di Kota Bandung yang mengatasnamakan Rakyat Golput. (Ananda Gabriel)

BANDUNG, bandungkiwari - Elemen masyarakat di Kota Bandung yang mengatasnamakan Rakyat Golput menyatakan sikapnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2019 ini dilatarbelakangi munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Juru bicara koalisi Rakyat Golput, Clara, mengatakan golput muncul karena dua pasangan capres dan cawapres lahir dari sistem politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan tidak pro-rakyat.

“Siapa pun yang menang, rakyat tetap kalah,” ujar Clara, di sela pernyataan sikap di RW 11 Tamansari, Bandung, Sabtu malam (13/4).

Ia menegaskan, sikap golput juga sebagai gerakan yang tidak berakhir pada hari pencoblosan 17 April 2019. “Kami akan terus memperjuangkan agenda-agenda rakyat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, koalisi Rakyat Golput menggelar panggung kecil di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, Jumat malam (13/4). Sebuah tenda yang didesain menyerupai panggung kecil menjadi tempat orasi. Sekitar 50 orang hadir di acara ini.

Clara juga menyoroti berbagai persoalan yang dialami warga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Banyak kasus-kasus di mana hak warga dalam demokrasi diabaikan.

Menurutnya, demokrasi bukan hanya Pemilu 2019, tetapi di dalamnya ada jaminan terlayaninya hak-hak rakyat sipil seperti hak pekerjaan, hak menyatakan pendapat tanpa rasa takut, serta menjunjung tinggi hak asai manusia (HAM).

Ia menuturkan, pada Pilpres 2014 rakyat memilih Jokowi-JK karena tidak mau dipimpin Prabowo yang memiliki catatan soal HAM dan Orde Baru. Saat itu rakyat berharap Jokowi menjalankan agenda-agenda progresif dalam janji kampanyenya, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Tapi menjelang lima tahun berkuasa, Jokowi dinilai ingkar janji. Menurutnya, rakyat justru jadi korban agenda pembangunan.

Selain menyoroti rezim pemerintahan Jokowi-JK, alasan golput koalisi ini juga dipengaruhi latar belakang capres 02, Prabowo Subianto. Mereka menilai Prabowo tidak bebas dari kasus yang terjadi di masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

“Prabowo jelas bukan pilihan. Dia bagian dari dinasti Orde Baru yang berkuasa 32 tahun penuh korupsi dan pelanggaran HAM,” katanya. (Ananda Gabriel)