Masyarakat Jabar Diminta Waspada Perdagangan Manusia dengan Iming-iming Gaji Besar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Ananda Gabriel)

BANDUNG, bandungkiwari - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap masyarakat bijaksana dalam menerima tawaran pekerjaan. Sikap ini penting untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking.

Masyarakat juga diingatkan agar waspada bilamana ada pihak yang menawarkan sejumlah gaji besar dan bekerja di luar wilayah Jawa Barat.

"Kalau ada orang-orang yang mengiming-imingi pekerjaan dengan gaji fantastis dan di luar wilayahnya, harus curiga, harus cek," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Kamis (10/1/2019).

Menurut Emil –sapaan akrabnya– pihak tak bertanggung jawab kerap mengiming-imingi tawaran gaji besar kepada para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun kemudian para korban malah dipekerjakan di tempat hiburan malam.

"Misalnya menjadi pemandu lagu di tempat karaoke, secara tidak sadar mereka juga dipergunakan menjajakan seks," ujarnya.

Pemprov Jabar, kata Emil, terus fokus mengupayakan wilayahnya juara di setiap dimensi. Dari mulai urusan keluarga, peribadatan, ekonomi dan pendidikan. Berbagai program yang telah digagas akan menjadi investasi Jabar ke depan.

"Kita kan sudah lihat masalah Jabar adalah ketimpangan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain," ucapnya.

Sejumlah program yang disiapkan untuk memperkuat ekonomi di Jabar antara lain, Satu Perusahaan Satu Desa, Kredit Mesra sampai Desa Digital agar generasi milenial dapat dengan mudah melakukan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian ia berharap tidak ada lagi ibu ibu jadi TKW, tidak ada lagi anak-anak yang diimingin-imingi.

Seadangkan untuk mencegah kasus TPPO ini, kata Emil, peran keluarga pun harus benar-benar kuat dan harmonis. Karena itu, pihaknya telah menggagas program Sekoper Cinta.

"Kita mulai yang di dalamnya kekuatan ketahanan keluarga. Jadi batin ada program. Harusnya anak anak Jabar tidak lagi kebingungan," jelas Emil.

Selain itu, bila menemukan kejanggalan atau adanya potensi perdagangan orang, warga juga bisa melaporkannya lewar Jabar Quick Response. Hal tersebut sebagai upaya Emil memberikan perlindungan dan memajukan masyarakat di Jabar.

"Soal keluhan-keluhan ada program Jabar Quick reapons. Jadi hulunya lakukan pencegahan, ujungnya juga responsif," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Poppy Sophia Bakur mencatat ada penurunan angka kasus TPPO di Jawa Barat pada tahun 2018 lalu.

Berdasarkan data perkembangan yang terlayani di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Jabar, tercatat berkurang lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2017. Mengenai jumlah, ada 57 kasus human trafficking terjadi di Jawa Barat pada 2017 lalu.

"Pada 2018 yang terlayani ada 23 kasus. Hampir setengahnya ada penurunan," katanya.

Poppy mengatakan, ada beberapa tantangan tatkala melakukan evakuasi atau penjemputan para korban human trafficking tersebut. Dia sampaikan, kerap kali pihaknya dibantu kepolisian harus mengendap-ngendap ke lokasi para korban berada yang memang terisolir.

"Pada saat pengalaman bawa korban di ujung pulau Bali di Buleleng, di kendaraan kita dicegat dan sempat sport jantung meski sudah dikawal tim dari Polda, khawatir kerna ada mafia yang tidak rela korban dibawa," paparnya. (Ananda Gabriel)