Pembangunan di Jabar Harus Diiringi Dengan Penegakan HAM

Konten Media Partner
19 April 2018 17:21 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pembangunan di Jabar Harus Diiringi Dengan Penegakan HAM
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
(Sumber: pixabay.com)
BANDUNG, bandungkiwari - Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Barat terbilang pesat. Pertumbuhan ini harus diiringi dengan kemajuan di bidang penegakan HAM.
ADVERTISEMENT
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pembangunan yang diiringi penegakan HAM akan membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia-nya.
"Kalau diimbangi dengan HAM, ke depannya Jawa Barat bisa jadi contoh provinsi lain, bahkan negara lain," kata Ahmad Taufan Damanik, melalui siaran pers yang diterima BandungKiwari.
Siaran pers tersebut disampaikan usai penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Gedung Sate, Bandung, baru-baru ini.
Damanik menyebut, kesepahaman HAM tersebut telah menjadi bagian penting dalam pembangunan di Jawa Barat.
"Kehadiran kami ini untuk memperkuat pembangunan di Jawa Barat dalam prespektif HAM," katanya.
Kerja sama yang disepakati kedua pihak itu terkait pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebut, perhatian khusus terkait HAM di Jawa Barat, sangatlah penting dan berdampak terhadap perkembangan nasional. Sebab, seperlima masyarakat Indonesia adalah warga Jawa Barat.
Aher mengatakan, manusia merupakan titik sentral pembanguan. Maka bicara pemenuhan HAM, tidak hanya dalam lingkup konstitusi saja, tapi justru nilai-nilai kemanusiaan harus jadi dasar utama HAM.
Kata Aher, HAM di Jawa Barat ditegakkan atas kaitannya dengan hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
"Termasuk urusan keyakinan, pentingnya perhormatan penghargaan kepada orang lain. Ini perlu ditingkatkan," ujarnya.
Hal lainnya yang harus diperhatikan, lanjut Aher, yakni hak rakyat dalam memperoleh perekonomian yang laik. Hal itu penting mengingat kesenjangan di Indonesia terjadi di bidang ekonomi di mana ada jurang antara kaum yang kuat dan yang lemah. (Iman Herdiana)
ADVERTISEMENT