Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten Media Partner
Sebut Presiden Jokowi saat Debat, Anton Charliyan Dipanggil Bawaslu
20 Mei 2018 19:31 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:08 WIB
ADVERTISEMENT
Pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan. (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
BANDUNG, bandungkiwari - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Cawagub Jabar) Anton Charliyan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Minggu (20/5).
ADVERTISEMENT
Dia dimintai keterangan terkait penyebutan nama kepala negara dalam debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 di Universitas Indonesia, Depok, Senin (14/5) lalu.
Usai pemanggilan, Anton mengaku diklarifikasi selama satu jam oleh Bawaslu Jabar. Bawaslu mengajukan materi lebih dari 15 pertanyaan.
Pasangan Tb Hasanuddin tersebut menjelaskan, dirinya menyebut nama kepala negara di debat Pilgub Jabar dengan tujuan sebagai suara latar belakang lagu tentang lingkungan hidup.
Lagu tersebut, kata mantan Kapolda Jabar itu, berjudul tentang Citarum Lestari yang merupakan program Sungai Citarum Harum oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya kalau kontekstual saya kira Pak Jokowi milik bersama, masa saya ketika kemarin sebut program Pak Presiden ehem ehem ehem, kan tidak begitu dan sekarang pun juga beliau masih Presiden Republik Indonesia menjadi kebanggaan kita semua yang harus dihormati bersama," kata Anton di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Jalan Turangga, Bandung.
ADVERTISEMENT
“Saya kira yang penting bukan dalam kontekstual (kampanye),” lanjutnya.
Anton menegaskan, kepala negara adalah milik semua warganya, maka siapa pun berhak menyebutkan namanya. Apalagi penyebutan nama kepala negara itu berkaitan dengan tema lagu dan debat publik saat itu.
Anton mengaku, dirinya melakukan hal tersebut dalam debat publik gubernur kedua itu secara spontan. Spontanitas itu berlandaskan, bahwa pemerintah provinsi masih kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang harus menyukseskan seluruh program kepala negara. (Arie Nugraha)