Tambahan Penghasilan Pegawai Diyakini Bisa Cegah Korupsi di Pemprov Jabar

Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung. (Foto: Iman Herdiana/Bandungkiwari)

BANDUNG, bandungkiwari - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diyakini bisa mencegah korupsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

"TPP menyoal kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai merupakan salah satu motif atau alasan terjadinya tindak pidana korupsi. TPP ini merupakan salah satu instrumen menyelesaikan masalah ‘mis-orientasi' kerja pegawai, inefisiensi APBD, dan rendahnya kinerja Pemerintah,” jelas Ahmad Heryawan, melalui siaran persnya, Minggu (27/5/2018).

Hal itu disampaikan Gubernur Herwayan pada kegiatan Ramadhan Public Lecture 2018: Menyongsong Masa Depan Indonesia Berkeadaban dalam Perspektif Penyelenggaraan Birokrasi yang Amanah di Masjid Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Sabtu (26/05/2018).

Menurut Aher untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, gubernur bisa menerapkan sistim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP merupakan konversi atau transformasi kebijakan honorarium menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai, yang distribusinya disesuaikan dengan kinerja dan jabatan. Pengukurannya berdasarkan kinerja berbasis SKP dan online system.

Dasar hukum TPP, kata dia, adalah Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Permendagri No. 13 tahun 2006, dan Peraturan Gubernur No. 119 Tahun 2009, dan perubahannya, serta peraturan daerah No. 20 tahun 2012.

Sedangkan untuk pengawasan, dia mengaku tak segan untuk turun langsung mengecek rancangan anggaran ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, masalah anggaran harus diwasi betul, sehingga terjadi penganggaran yang efisien dan ramping serta bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya corat-coret anggaran yang tidak perlu. Ternyata anggaran yang tidak perlu angka cukup besar. Kemudian kita manfaatkan untuk difokuskan ke bidang yang perlu fokus seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan, atau infrastruktur," tuturnya. (Iman Herdiana)