Uji Coba "Ngantor Pakai Grab" Pemkot Bandung Tuai Kritik

Jalan layang Pasupati, Bandung. (Iman Herdiana)

BANDUNG, bandungkiwari - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberlakukan uji coba program transportasi carpooling Grab to Work atawa ngantor pakai Grab bareng-bareng. Program yang diharapkan mengurangi kemacetan di Kota Bandung ini menuai kritik.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi mengemukakan, uji coba Grab to Work berlangsung selama lima hari dari mulai Senin (11/3) hingga Jumat (15/3). Grab menyediakan 15 kendaraan untuk mengangkut petugas Dinas Perhubungan dari titik kumpul ke kantornya di wilayah Gedebage.

Menurut Didi, hari pertama uji coba, program sudah mulai berjalan. Walaupun ada juga kendaraan yang kurang siap namun sifatnya insidental seperti ban bocor.

“Sudah ada yang melaporkan. Sebagian besar armada siap dan pelayanan bagus. Ada satu kendaraan yang kurang siap, bannya kempes sehingga harus dipompa dulu. Yang paling banyak masalah itu titik kumpul (Leuwipanjang, Antapani, Cicaheum, dll), karena sekarang sistemnya tidak door to door. Sistemnya belum ada, karena ini masih uji coba,” tutur Didi, dikutip dari siaran persnya, Senin (11/3).

Ide carpooling, lanjut dia, sesuai arahan Wali Kota Bandung, Oded M Danial, saat awal pelantikan sebagai Wali Kota. Saat itu, pihak Dishub diminta mengkaji kebijakan kalau aparatur sipil negara (ASN/PNS) naik bus atau kendaraan umum, tidak memakai kendaraan pribadi.

Arahan tersebut tujuannya untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar mau memakai kendaraan umum, sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang. Dalam perjalanannya, lanjut Didi, armada bus milik Pemkot Bandung, Trans Metro Bandung (TMB), masih kurang, jumlahnya hanya ada delapan armada. Sedangkan jumlah ASN sangat banyak.

“Akhirnya lahirlah ide carpooling ini. Tapi sekali lagi, ini baru uji coba. Itupun baru di Dinas Perhubungan. Untuk diterapkan menjadi kebijakan, itu harus tingkatan pak wali kota,” lanjut Didi.

Ia juga menambahkan, program transportasi ini, kata Didi, sangat membuka peluang kerja sama dengan pelaku jasa transportasi lainnya, baik online maupun offline seperti angkutan kota (angkot). Sebelumnya, pihaknya juga punya program Angkot to School yang bekerja sama dengan Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat (Kopamas).

Bandung merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang jumlah kendaraan bermotornya paling padat. Badan Pusat Statistik per tanggal 19 Maret 2018 mencatat, ada 1,7 juta kendaraan roda empat dan roda dua, dengan pertumbuhan kendaraan 11% pertahun.

Data Dishub Bandung menyebutkan, dari 2,4 juta penduduk Kota Bandung, hanya 25% warga yang naik kendaraan umum. Sehingga diperlukan kampanye penggunaan transportasi publik.

Pengamat kebijakan publik dan tata kota, Frans Ari Prasetyo, menilai untuk mengatasi masalah transportasi Kota Bandung tidak bisa hanya mengacu pada data pertumbuhan kendaraan bermotor dari BPS.

Sebab, kata Frans, kebijakan yang merujuk pada data pertumbuhan kendaraan kadang akan bersifat reaksioner dan akhirnya gagal dilaksanakan.

Frans juga melihat program carpooling Grab to Work ini tampaknya sebagai reaksi terhadap data pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung yang sekilas terlihat elegan, populis dan mengikuti perkembangan zaman, yaitu maraknya transportasi online.

Namun program Grab to Work, lanjut dosen planologi ini, justru terlalu menyederhanakan masalah transportasi Kota Bandung yang sebenarnya sudah parah dan perlu penanganan dari hulu sampai hilir.

“Carpooling ini tampak elegan, populis, memanfaatkan teknologi online, tapi mensimplifikasi masalah akut di Bandung, bahwa penambahana jalan (infrastruktur) tak bertambah, sedangkan kendaraan selalau nambah,” papar Frans, saat dihubungi Bandungkiwari, Senin (11/3).

Peningkatan jumlah kendaraan di Bandung juga akan menambah pajak atau pemasukan bagi Pemkot Bandung. “Nah, mungkin tidak stop dulu penamabahan kendaraan ini supaya bisa menekan pertumbuhan jumlah kendaraan,” katanya.

Frans ragu akan keberhasilan uji coba program transportasi ala Pemkot Bandung ini. Porgam ini justru dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Salah satunya, unsur persaingan.

“Kalau pakai Grab, kita ga bisa menafikan ada persingan. Kita cek ada relasi apa pemkot dengan Grab. Di satu sisi, ada kompetitor lain. Kerja sama dengan pihak ketiga kan harus ada mekanisme birokrasi yang tidak mudah,” katanya.

Soal PNS, ia mempertanyakan apakah Pemkot Bandung sudah memegang data sebaran PNS Kota Bandung. Menurutnya, jumlah PNS Pemkot Bandung tersebar di seluruh Kota Bandung. Apakah semua PNS tersebut bisa terjangkau semua oleh Grab?

Frans sendiri saat ini masih menemukan persaingan antara transportasi online dan transportasi offline seperti angkot. “Di Bandung masih ada jalur yang tidak bisa dimasukki transportasi online. Nah, bagaimana menghadapi itu,” katanya.

Selain itu, penggunaan transportasi online sebagai kendaraan umum bagi PNS juga dinilai tidak mengubah skema sistem transportasi di Kota Bandung. Sehingga jumlah kendaraan yang melaju di Bandung tidak akan berkurang secara signifikan.

Ia justru memperkirakan malah akan menghasilkan titik kemacetan baru di daerah-daerah yang menjadi kantung-kantung PNS.

“Pada jam berangkat dan pulang kerja akan muncul perlombaan di titik tertentu, yaitu di daerah yang kira-kira memiliki PNS banyak. Lalu apa bedanya dengan angkot yang ngetem. Jadi ini akan jadi titik kemacetan baru yang harus diantisipasi,” katanya.

Hal itu akan terjadi karena program tidak menyediakan infrastruktur yang mendukung carpooling tersebut, misalnya menyediakan titik-titik bagi Grab menunggu penumpang seperti angkot.

Pemkot Bandung berdalih bahwa program ini masih bersifat uji coba dan hanya berlaku bagi PNS di lingkungan Dishub Kota Bandung. Namun menurut Frans, program uji coba sebaiknya tidak perlu diumumkan ke publik.

“Kalau uji coba jangan woro-woro dulu, jalankan dulu sambil lihat track-nya. Kalau diumumkan akan muncul pertanyaan publik, yang punya kendaraan jadi khawatir kendaraannya tak bisa dipakai, tapi jadi angin segar juga bagi para pengumudi transportasi online. Belum lagi dengan kemungkinan adanya kecemburuan dari kompetitor,” paparnya. (Iman Herdiana)