WALHI Jabar Serukan Bahaya Memilih Calon Gubernur Yang Tidak Pro-Lingkungan

Para kandidat Pilgub Jabar 2018. (Foto: Kumparan)

BANDUNG, bandungkiwari - Tanggal 27 Juni nanti adalah penentuan akhir dalam kontestasi politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) periode 2018-2023.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menyerukan kepada seluruh warga yang memiliki hak pilih untuk berpikir kritis, teliti dan cermat dalam menentukan pilihan sebelum hari pencoblosan.

“Seruan ini sangat penting kami sampaikan kepada warga yang memilki hak pilih, agar tidak salah memilih. Karena suara kita ini menentukan masa depan kita semua untuk melindungi kelestarian ruanglingkungan hidup,” kata Direktur WALHI Jawa Barat Dadan Ramdan, Sabtu (23/6/2018).

Dadan menegaskan ada tiga kriteria khusus yang harus dicermati dan dipertimbangkan oleh warga Jabar yang bisa menjadi dasar untuk tidak memilih.

Petama, kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur yang disponsori dan bersekutu dengan para pengusaha pertambangan, industri dan energi kotor, privatisasi dan komersialisasi sumber daya air, serta pengembang properti yang berskala besar.

Kedua, kandidat yang disponsori dan disokong oleh negara asing, dan ketiga kandidat yang memilki misi terselubung, berkamuflase, mengelabui warga dengan membuat ruang-ruang dan fasilitas arena bermain serta pertunjukan-pertunjukan gratis di tengah kota, sehingga warga akan terbuai dan hilang sikap kritisnya. Dan di sisi lain mereka menjalankan misi terselubungnya membangun fasilitas-fasilitas komersial sekala besar, mengeruk sumber daya alam dan merekayasa lingkungan hidup.

“Argumentasi ketiga kriteria tersebut adalah, ketika persekutuan antara Gubernur terpilih dengan para pengusaha itu terjalin, maka dapat dipastikan akan menimbulkan jejak kerusakan yang mengancam kelestarian ruang lingkungan hidup,” terangnya.

Begitu juga kandidat yang disokong oleh negara asing, dengan skema pinjaman hutang luar negeri yang tentunya ada imbal baliknya.

“Dan yang terakhir yang sangat berbahaya jika tidak dicermati, akan ada dampak sikap skeptis dan hilangnya pemikiran kritis pada warga, karena buaiannya tersebut. Hal ini tentu akan melemahkan kendali dan pengawasan serta partisipatif aktif warga dalam tata kelola pemerintahannya nanti,” ungkapnya.

Menurut Dadan, untuk memperkaya informasi, menambah pengetahuan dan meyakinkan untuk tidak memilih kandidat yang masuk dalam kriteria tersebut, warga dapat menelusuri, rekam jejak kandidat melalui sumber media informasi di saluran atau kanal-kanal yang tersaji di internet. “Di situ pasti ada jejak digital, yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk mempertimbangkan pilihan,“ jelasnya.

Dadan menambahkan, selain kriteria tersebut, warga juga diajak untuk meneliti dan mencermati visi, misi dari program para kandidat yang disampaikan dalam janji politik pada masa kampanye.

Warga harus melihat, apakah di dalam visi, misi tersebut termuat komitmen perlindungandan pelestarian ruang Lingkungan Hidup atau tidak ada?.

“Ini nantinya akan menentukan arah kebijakan para gubernur terpilih yang akan dimuat di dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk itu kita harus memastikan bahwa isu lingkungan hidup dapat menjadi prioritas kebijakan gubernur terpilih nanti. WALHI Jawa Barat menitikberatkan hal tersebut dan akan terus mengawal sampai pada implementasi dan realisasinya,” tegas Dadan. (Iman Herdiana)