Paradoks Instruksi Presiden 2025

Robby Patria, dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang. Sumber foto koleksi pribadi.

Oleh Robby Patria

Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang

Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 akan berdampak berkurangnya belanja konsumsi pemerintah sampai minimnya dana tranfer ke daerah yang dipotong smapai 50 persen. Presiden Prabowo menghemat anggaran sampai Rp300 triliun lebih dengan cara memangkas anggaran di kementerian dan lembaga termasuk dana transfer. Namun sayangnya pemangkasan anggaran itu tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo memangkas jumlah kementerian dan staf khusus menteri bertambah besar. Pemborosan anggaran yang tak perlu dengan kondisi keuangan Indonesia yang tidak baik baik saja.

Contoh pemimpin yang tidak sesuai kebijakan dan pelaksanaan bukan hanya dilakukan presiden, kepala daerah juga melakukan hal yang sama karena ada contoh. Misalnya kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Bukannya mengurangi tim khusus gubernur (timsus), malah menambah jumlah timsus menjadi 17 orang dari 15 orang dari tahun 2021.

Beberapa hari ini setelah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Priantara melantik Tim Sus Ansar Ahmad itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuat statement supaya kepala daerah hasil pilkada tahun 2024 tidak dibenarkan mengangkat staf ahli, timsus, ataupun tenaga pakar nama lainnya seperti tim percepatan Pembangunan. Tim-tim itu diangkat tidak melalui proses analisis jabatan secara terbuka. Dan banyak dari mereka tim sukses yang ikut serta membantu calon kepala daerah yang bertanding di pilkada tahun 2024.

Alasan BKN mengancam sanksi kepala daerah yang masih membentuk tim ahli, timsus, karena negara benar-benar melakukan penghematan sesuai dengan Intruksi Presiden RI. Bahkan ada kepala daerah yang tidak sanggup membayar pegawai PPPK karena tidak ada anggaran. Namun mereka malah membentuk tim khusus memiliki anggaran. Ini yang warning BKN. Bahkan BKN merencanakan menerapkan kerja dari mana saja dengan format masuk kantor tiga hari, dan kerja dari rumah atau di mana saja selama dua hari. Kita benar benar dalam krisis keuangan yang luar biasa.

Kecilnya ruang fiskal APBN ketika Prabowo menjadi Presiden menyebabkan sejumlah kebijakan kepala daerah di bidang infrasktruktur harus ditunda. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus membayar beban utang jatuh tempo utang plus bunga sebesar Rp1.350 triliun tahun 2025 menambah beban fiskal pemerintahan Prabowo. Sementara APBN Indonesia tahun 2025 Rp3.600 triliun lebih.

Dampak ke Daerah

Instruksi Presiden No 1 tersebut seperti petir di siang bolong. Mengagetkan kita semua. Rancangan program yang sudah tersususun di APBD daerah akan mengalami penyusutan sangat besar. Misalnya untuk pembangunan yang bersumber pada APBN akan terhambat. Termasuk Pembangunan Jembatan Batam Bintan yang dikampanyekan terus menerus tidak terwujud.

Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian mengeluarkan Surat Edaran No 900.1.1/640/SJ meminta kepala daerah seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah. Termasuk dalam point mempercepat pembahasan APBD Perubahan pada Juni 2025 guna penyesuaian perubahan anggaran.

Beratnya kondisi keuangan fiskal Indonesia menyebabkan proyek proyek mercusuar tidak dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah. Kepala daerah diminta untuk menyukseskan program makan siang gratis, pencegahan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dukungan swasembada beras, pengembangan industri kerajinan UMKM serta penguatan sumber daya manusia.

Tentu saja arahan khusus Mendagri membuat kepala daerah wajib mengikuti program titipan dari pemerintah pusat. Sementara di satu sisi, kepala daerah harus melaksanakan visi dan misi kampanye yang harus mereka tunaikan kepada masyarakat. Jika tidak dilaksanakan maka cap pembohong akan menempel kepada kepala daerah tersebut karena tidak melaksanakan janji politik. Bagi yang sudah biasa berbohong maka dengan mudah menjawab kondisi keuangan dana transfer dari pusat ke daerah berkurang jauh. Sementara PAD daerah sangat kecil atau daerah masih disusui belum mandiri secara keuangan.

Perampingan OPD

Selain memangkas anggara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah disahkan di APBD 2025, pemotongan efisiensi anggaran dapat dilakukan melalui pengurangan jumlah OPD yang ada saat ini. Hal itu pernah dilakukan banyak presiden dari negara lain. Bahkan Presiden Suharto ketika memangkas jumlah gaji para menteri yang ada saat itu. Gubernur bisa melakukan efisiensi misalnya melalui kebijakan penggabungan OPD. Contohnya Dinas Pemuda dan Olahraga digabungkan saja dengan Dinas Pendidikan seperti zaman dulu sebelum dipisahkan.

Kemudian Badan Kesbangpol bersama dengan Satpol PP atau Badan Perbatasan Daerah. Tujuannya supaya jumlah OPD berkurang namun kaya akan fungsi terhadap layanan public tetap berlangsung dengan sempurna dengan penghematan anggaran. Tunjangan penghasilan pegawai dapat dipangkas mengingat kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk membayar TPP ASN. Jika tidak memangkas TPP, maka kepala daerah akan sulit menormalkan kondisi keuangan walaupun sudah memangkas perjalanan dinas dan biaya rapat rapat rutin.

Akhirnya, ujian berat tata kelola pemerintahan Prabowo saat ini akan dilihat bagaimana pemimpin dari tingkat pusat menjadi contoh dalam melaksanakan kebijakan yang pro kepada rakyat tanpa harus menambah beban mereka. Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 dapat dikatakan sukses ketika para pemimpin negeri ini dapat memberikan contoh terbaik kepada warga. Jika tak suai cakap dengan perbuatan, maka menyebabkan ketidak percayaan publik.***