Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten Media Partner
Cerita Makelar Pemburu KTP Pemilu 2019
16 Februari 2019 18:09 WIB
Diperbarui 21 Maret 2019 0:04 WIB
ADVERTISEMENT
Keliling keluar masuk kampung, Ijul telaten mengetuk pintu-pintu rumah warga. Ia melakoni pekerjaan ini 60 hari jelang Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April 2019. Tugasnya tak main-main: menggalang KTP/Kartu Keluarga (KK).
ADVERTISEMENT
Pria yang akrab disapa Paman Ijul itu menerima order untuk mengumpulkan fotokopi KTP dan KK. Pesanan ini datang dari sebagian calon legislator yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu legislatif 2019.
Kelakuan Ijul jelas mengindikasikan bahwa politik uang masih marak di Kota Banjarmasin.
Saat menjalankan aksinya, pria yang tinggal di kawasan Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin, tersebut juga melibatkan Ketua RT.
“Kami dapat tugas dari tim sukses salah satu caleg lewat perantara Ketua RT untuk mencari fotokopi KTP dan Kartu Keluarga warga yang ingin menjadi relawan salah satu caleg,” ujar Ijul kepada banjarhits.id, Sabtu (16/2).
Menurut Ijul, praktik ini merupakan modus untuk menggalang suara pesanan caleg tertentu. Ia menerima upah Rp 5 ribu per satu fotokopi KTP atau KK. Data KTP atau KK ini dikembalikan lagi ke pemiliknya menjelang hari pencoblosan.
ADVERTISEMENT
Adapun satu orang yang menyerahkan fotokopi KTP dan KK akan menerima imbalan Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu.
“Istilahnya satu kepala dihargai antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu dengan diarahkan untuk memilih caleg yang kami tentukan, misalnya DPR RI,” Ijul membisikkan.
Menurut Ijul, tim sukses caleg biasanya meminta tiga lembar fotokopi KTP/KK. Polanya, fotokopi pertama dipegang oleh caleg, fotokopi kedua dipegang tim sukses, dan fotokopi data kependudukan yang ketiga dipegang petugas lapangan.
“Tapi sebelumnya warga sudah kami beri tahu, bahwa fotokopi KTP nya nanti akan dikembalikan sambil diembel-embeli sejumlah uang sesuai kesepakatan, bisa Rp100 ribu, bisa juga Rp200 ribu. Serta kartu nama caleg atau brosur caleg yang harus dicoblos. Jika warga setuju, maka kami akan data dan catat, jadi sederhana saja,” ungkap Ijul.
ADVERTISEMENT
Ia menerima order semacam ini tidak hanya dari satu caleg saja. Tak tanggung-tanggung, Ijul sudah menjalani komitmen dengan tiga orang caleg.
Bagi Ijul, kolega seprofesinya bahkan menyanggupi order dari empat orang caleg plus paket pilpres. Maklum, kata Ijul, kerja semacam ini sesuai kertas suara ketika coblosan: Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten .
“Dihitung-hitung ya lumayan karena pemilu kali ini ada lima kertas suara. Ya bisa dihitung saja nilainya. Kami biasanya hanya minta uang jalan alias bonus berdasarkan KTP atau KK yang berhasil," ucap Ijul.
Dengan asumsi satu fotokopi KTP dihargai Rp 5 ribu, ia akan menerima honor Rp 5 juta bila sukses menggalang 1.000 fotokopi KTP/KK. Bonus kembali diterima apabila si caleg lolos ke gedung dewan.
ADVERTISEMENT
"Jika dapat seribu KTP ya tinggal dikalikan saja. Jika caleg menang kami dijanjikan dapat bonus besarannya berdasarkan jumlah suara yang didapat pada satu dapil,” kata Ijul.
Ia sudah tiga kali menjadi jasa penghubung pencari KTP saat Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan, Wali Kota Banjarmasin pada 2015, dan Pemilu 2019.
Ijul menjalani pekerjaan ini di sela-sela pekerjaannya sebagai salesman makanan ringan.
“Ya buat tambahan penghasilan keluarga, saat momen pemilu.,” kata Ijul.