kumparan
14 Mar 2019 20:33 WIB

Dana Desa Sukses Menekan Desa Tertinggal di Kalsel

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bersama kepala desa se-Kalimantan Selatan, Kamis (14/3/2019). Foto: Humpro Setdaprov Kalsel
Kucuran Dana Desa sejak tahun 2016 hingga 2018, mampu menurunkan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kalimantan Selatan. Dana Desa pun berkontribusi menurunkan gini ratio (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk) di Kalsel, yang memicu perbaikan kesejahteraan di pedesaan.
ADVERTISEMENT
“Kita bersyukur, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (gini ratio) Kalsel terus mengalami penurunan sejak 2016 sampai tahun 2018. Bahkan di perdesaan lebih baik lagi,” ucap Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor saat konsolidasi dan sinergitas antara Pemprov Kalsel, Kab/Kota, hingga Desa di Gedung Idham Chalid, kantor Setdaprov Kalsel, Kamis (14/3).
Menurut Sahbirin, di perdesaan sejak September 2016 hingga September 2018, gini rasio terus mengalami penurunan, dari 0,298 menjadi 0,279 atau turun 0,019 poin.
“Angka ini menggambarkan kondisi ketimpangan di daerah pedesaan lebih baik dibandingkan daerah perkotaan,” kata Paman Birin – begitu ia disapa. Di hadapan ribuan kepala desa, Paman Birin juga berpesan agar pelaksanaan pesta demokrasi pada 17 April mendatang, dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh kegembiraan.
ADVERTISEMENT
“Pesta demokrasi sejatinya harus membahagiakan, sebagaimana makna dari pesta. Harus membahagiakann dan menggembirakan,” katanya. Paman Birin mengajak seluruh kades, lurah, dan camat, untuk melawan hoaks karena tidak sesuai dengan sifat dari masyarakat Kalsel yang dikenal religius.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalsel, Drs Zulkifli, menjelaskan bukti dari hasil pembangunan desa yakni menurunnya jumlah desa tertinggal di Kalsel dari 254 pada 2016 menjadi 89 pada 2018.
Kemudian desa tertinggal dari 1.184 desa menurun jadi 863, desa berkembang meningkat dari 409 menjadi 863, dan desa maju juga meningkat dari 16 menjadi 53 desa dalam periode yang sama.
Ditambahkan Zulkifli, untuk menjembatani ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, pemerintah pusat telah menjalankan amanat UU Nomor 6/2014 tentang Desa Melalui Dana Desa. “Di Kalsel, pagu dana desa terus mengalami kenaikan. 2015 dana desa sejumlah Rp501,12 miliar terus naik hingga Rp1,33 triliun di 2018,” jelasnya. (Adv)
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan