Digugat ke Pengadilan, Kadis PUPR Banjar Siap Negosiasi

Kadis PUPR Kabupaten Banjar M Hilman di kantor PDAM Intan Banjar. Foto: Diananta/banjarhits.id

banjarhits.id, BANJARBARU – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Mochamad Hilman siap negosiasi ulang atas pembebasan tanah milik dua warga di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. M Hilman dan Bupati Banjar Khalillurahman digugat oleh dua orang pemilik lahan lantaran nilai appraisal tidak sesuai fakta lapangan.

Sidang perdana di PN Banjar sudah digelar Selasa dua pekan lalu. Adapun agenda selanjutnya tahap mediasi di antara penggugat dan tergugat. Hilman mengklaim kedua penggugat sejatinya tak keberatan atas pembebasan lahan itu. “Yang jadi masalah biaya yang kami serahkan (konsinyasi) ke pengadilan, menurut mereka perlu peninjauan ulang karena bukan harga yang wajar. Kami tunggu dari mediasi, apa yang mereka tuntut, Kami siap menerima saja,” ucap M Hilman kepada banjarhits.id di kantor PDAM Intan Banjar, Rabu (30/1). Menurut dia, penggugat menyoal ukuran tanah tidak sesuai antara fisik di lapangan dan luasan lahan yang dibebaskan. Pihaknya menyerahkan ke BPN Banjar untuk menentukan luasan lahan yang dibebaskan dengan mengacu fisik lapangan. Selain itu, kata Hilman, penggugat menyoal pohon jati yang belum diganti rugi. “Kami siap (negosiasi),” ucapnya.

Ihwal dugaan korupsi dalam berkas gugatan, Hilman mengaku bingung karena pembebasan lahan terkait perdata. Hilman berkata tahapan pembebasan lahan sudah sesuai presedur hukum. Walau pembebasan lahan di bawah lima hektare, ia tetap menerapkan aturan ketat dengan melibatkan instansi teknis lain dan bukan pengadaan langsung.

“Kami libatkan BPN, tim appraisal. Berkaitan dengan keabsahan jual-beli, kami dibantu notaris. Kami didampingi TP4D, dan pembayaran langsung ke mereka. Kami hanya menerbitkan surat permintaan pembayaran, kemudian bank daerah transfer ke rekening mereka. Nah, dimana korupsinya?” kata Hilman. Ia berkata nilai appraisal tanah mengacu kondisi tanah, letak, dan tanaman di atas tanah tersebut. Itu sebabnya, nilai appraisal berbeda-beda di setiap lokasi. Hilman heran ketika si penggugat turut melampirkan dugaan korupsi dalam berkas gugatan. Dua orang penggugat, Sri Sudarningsih dan Rahmansyah lewat pengacaranya Mahyuddin menggugat nilai ganti rugi dan dugaan korupsi ini ke PN Banjar pada Jumat (4/1/2019). Menurut Mahyudin, kedua kliennya keberatan atas nilai ganti rugi lahan untuk proyek jalan akses ke Bandara Syamsudin Noor itu. “Di materi gugatan kami, ada indikasi korupsi. Banyak kejanggalan lain, saya buka di persidangan,” kata Mahyuddin. (Diananta)