Kalsel Kembali Tawarkan Kesiapan Jadi Ibu Kota Indonesia

Monumen Nasional. Foto: Aria Pradana/kumparan

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira, mengatakan Kalsel sangat siap jika benar-benar ditunjuk menjadi ibu kota Indonesia, pengganti DKI Jakarta.

Menurut Fajar, Kalsel sudah memiliki empat modal utama sebagai ibu kota pemerintahan yang ideal. Empat modal utama ini terdiri dari lahan pembangunan fisik yang memadai, kawasan bebas bencana alam, pelabuhan perdagangan yang berada di laut yang dalam, dan masyarakat Kalsel yang dikenal ramah.

"Nah, untuk lahan itu Pak Jokowi minta kan 200 hektare. Kami siap saja 300 sampai 400 hektare. Kami juga enggak berada di wilayah lempeng tektonik. Belum lagi masyarakatnya ramah-ramah" ujar Nurul Fajar kepada wartawan banjarhits.id, Senin (29/4/2019).

Fajar berkata wilayah yang berpotensi memiliki lahan luas terletak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Di sana, kata dia, masih banyak lahan yang tak produktif untuk membangun infrastruktur ibu kota.

Kasak-kusuk kedua kabupaten sebagai calon ibu kota pemerintahan ini sudah muncul sejak Juli 2017. Tim Bappenas pernah turun ke lokasi. Namun, rencana itu menguap tanpa alasan detail.

Kalaupun kedua kabupaten ini dipilih, Fajar mengklaim, tidak mengganggu bentang Pegunungan Meratus karena tanah yang dipakai merupakan lahan non konservasi. "Meratus tetap kami lindungi karena itu kawasan yang dilindungi. Masih banyak lahan yang lain," ujarnya.

Adapun pemerintah pusat telah melakukan rapat terbatas untuk membahas pemindahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019)

Dikutip dari kumparan, Presiden Jokowi setuju ibu kota dipindah lokasi ke luar Pulau Jawa. Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan akan digelar rapat lanjutan membahas hal lebih teknis.

"Kami usulkan lokasi strategis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan," ujarnya. Namun, belum dipastikan provinsi mana yang akan ditunjuk untuk menjadi ibu kota.

Yang jelas, Bambang menjelaskan wilatah yang dijadikan ibu kota harus minim dari risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung berapi, erosi, dan karhutla. Selain itu sumber daya seperti air tanah harus mencukupi dan tidak tercemar.