Kartun Banjar: Rusak Hutan Terbitlah Tambang

Banjarhits.id – Gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap Menteri ESDM atas kisruh pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, menandakan puncak perlawanan rakyat menangkal kerusakan ekosistem hutan. Walhi menggugat SK Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi.

Berstatus perusahaan PKP2B di Kalsel, PT MCM memiliki luas konsesi 5.900 hektare yang masuk administrasi Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah. PT MCM—perusahaan yang kabarnya milik investor India—menguasai dua blok: Upau dan Batutangga. Celakanya, kedua blok ini masuk di sekitar bentang Pegunungan Meratus, salah satu hutan penyangga Pulau Kalimantan.

Keputusan Menteri ESDM memang sangat disesalkan di tengah upaya Kalimantan Selatan lepas dari jerat ketergantungan komoditas batu bara. Patut dicatat, keputusan ini juga memicu kerusakan hutan lebih luas, mencerabut akar kehidupan sosial budaya Suku Dayak Meratus, dan memicu konflik agraria perebutan lahan.

Pemerintah pusat sudah semestinya menyudahi eksploitasi tambang batu bara. Ketergantungan terhadap bisnis ekstraktif bukan solusi mendongkrak kesejahteraan warga lokal. Kalimantan Selatan adalah contoh gagal bagaimana pertambangan batu bara tidak berdampak signifikan mengungkit kesejateraan warga asli. Apalagi, Gubernur Kalsel kini gencar berkampanye gerakan Revolusi Hijau untuk mengembalikan kerusakan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi Kalsel memang menyentuh angka 5,29 persen, di atas nasional yang mencatatkan pertumbuhan 5,06 persen pada 2017. Ironisnya, angka gini ratio Kalsel tercatat 0,347, paling tinggi di antara lima provinsi se-Kalimantan. Indikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalsel bersifat semu.

Madu pembangunan hanya dinikmati oleh orang-orang mapan yang jumlahnya sedikit alias ada ketimpangan pendapatan yang tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi yang lumayan. Itu sebabnya, ketimbang berharap batu bara, jauh lebih penting menggerakkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. (Diananta)