Komunitas di Banjarmasin Bahas Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua
PerbesarKelompok Cipayung Plus Banjarmasin dan Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Kalimantan Selatan menuntut kepolisian serius memproses pelaku provokasi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya.
Seruan ini muncul dalam pernyataan sikap yang disampaikan Kelompok Cipayung Plus Banjarmasin dan Imapa Kalsel saat diskusi publik di Angkringan Fascho, Jalan Hasan Basri, Kota Banjarmasin pada Sabtu malam (24/8).
"Kami sarankan pada Papua tetap semangat. Kita sama saja tak ada memandang perbedaan. Jangan sampai ada oknum yang memecah persatuan kita," ucap seorang narasumber, Barbitol Windy Prasetyo, kepada banjarhits.id, Sabtu (24/8).
Di situ juga disampaikan bahwa insiden pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Agustus 2019 menyisakan luka mendalam bagi bangsa Indonesia.
Terlebih ketika momentum kemerdekaan ke-74 Indonesia juga diikuti aksi diskriminasi dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua. Dugaan adanya tindakan rasis juga mengkhianati semangat persatuan yang sudah dibangun sejak puluhan tahun.
Imapa Kalsel melihat kepolisian Surabaya melakukan tindakan hukum tanpa dilandasi investigasi, sebagaimana diatur pasal 5 dan pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Atas dasar itu, Kelompok Cipayung Plus Kota Banjarmasin dan Ikatan Mahasiswa Papua Kalimantan Selatan menyatakan sikap:
Menuntut pihak aparat kepolisian Kota Surabaya untuk melakukan proses yang serius terhadap pelaku provokasi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua.
Meminta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan serupa yang berujung pada perpecahan persatuan bangsa.
Meminta kepastian kepada seluruh elemen pemerintahan terkhusus di Kota Banjarmasin agar memastikan perlindungan kepada seluruh masyarakat lintas kedaerahan yang bertempat di Kota Banjarmasin sesuai amanat undang-undang ayat I Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi: "Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum."
Mengajak seluruh tokoh, kelompok dan elemen masyarakat agar bersama-sama menggaungkan nilai persatuan dan berperan serta dalam menjaga ketertiban di Negara Indonesia.