PAD Kurang Optimal, Sekdaprov Kalsel Ingatkan Evaluasi 4 BUMD

Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie (kiri) saat konferensi pers kinerja BUMD pada Jumat (6/9/2019). Foto: Donny Muslim/banjarhits.id

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Harris Makkie, meminta empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki pemprov seperti Bank Kalsel, Jamkrida Kalsel, Askrida, dan PT Bangun Banua untuk mengoptimalkan kinerja bisnis agar dividen yang diterima ke kas daerah semakin meningkat.

Dorongan ini diungkap Abdul Haris seiring agenda evalusasi empat perusahaan perusahaan pelat merah tersebut di Kantor Setdaprov Kalsel, Jum'at (6/8/2019). Secara garis besar, kata Haris, empat perusahaan ini memang sudah mampu berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Namun, bukan berarti para direksi harus berpuas diri.

"Mampu, bukan juga berarti kita sudah merasa puas. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi-evaluasi seperti ini harus dilakukan," ujar Abdul Haris kepada banjarhits.id, Jumat (6/9/2019).

Mengacu data yang ada di Biro Sarana dan Prasarana Perekenomian Daerah Setdaprov Kalsel, Bank Kalsel sudah menyodorkan deviden sebesar Rp 20.290.068.766. Untuk PT Jamkrida Kalsel sebanyak Rp. 239.425.953.

Sementara untuk PT Askrida sudah memberi deviden sebesar Rp. 350.497.740, dan PT Bangun Banua dengan nilai dividen sebanyak Rp 828.276.527,-. Data ini dicomot dari hasil dividen yang diterima Pemprov Kalsel hingga 5 September 2019.

Melalui evaluasi, Abdul Haris menegaskan pemerintah daerah tidak akan membiarkan investasi yang ditanam melalui perusahaan-perusahaan daerah hanya memberi beban psikologis dan beban anggaran kepada Pemprov Kalsel. Sebaliknya, ia berharap BUMD yang dimiliki pemprov dapat mendongrak pendapatan asli daerah (PAD) lebih baik lagi.

Sebagai peringatan,Abdul Haris berkata Pemprov Kalsel bisa saja meminta perombakan direksi BUMD jika kinerja bisnis perusahaan tidak maksimal. "Ya kalau jelek, bisa saja," ujarnya.

Adapun Direktur Umum PT Bangun Banua, Wisnadi, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi agar optimal berkontribusi terhadap PAD Pemprov Kalsel. Ia mengakui ada sejumlah anak perusahaan yang belum bekerja secara maksimal.

"Ada empat anak perusahaan. Di antaranya bergerak di bidang batu bara (Ambapers dan Bangun Banua Kalimantan Selatan). Sisanya belum begitu beroperasi maksimal," ujar Wisnadi.

Kalaupun kinerja PT Bangun Banua dinilai belum optimal ia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Kalsel untuk menindaklanjuti hubungan kerja sama dengan pihaknya.

"Kalau kurang dan dinilai tidak maksimal, terserah ppemprov selaku pemegang saham. Pemprov sendiri punya saham senilai 93 persen di sini," ujarnya.