Pelantikan DPRD Kalsel Diwarnai Demo Warga Banjarmasin

Konten Media Partner
9 September 2019 11:29 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa beraksi di depan gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin pada Senin (9/9/2019). Foto: Zahidi/banjarhits.id
zoom-in-whitePerbesar
Massa beraksi di depan gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin pada Senin (9/9/2019). Foto: Zahidi/banjarhits.id
ADVERTISEMENT
Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banjarmasin, seperti Pemuda Islam Kalimantan, Forpeban, Pekat IB Kalsel dan LSM lainnya menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, Senin 9/9/2019). Aksi demonstrasi ini bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Kalsel periode 2019 -2024.
ADVERTISEMENT
Ketua LSM Pemuda Islam Kalimantan, Hasan mengungkapkan kedatangan sejumlah LSM ini untuk menagih komitmen perwakilan rakyat yang dilantik hari ini, khususnya anggota dewan di Komisi 2,3 dan 4 untuk menyelesaikan masalah klasik.
"Seperti kelangkaan gas melon dan kenaikan tarif BPJS ini harus ditindaklanjuti dan,diperjuangkan oleh mereka agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," ucap Hasan kepada banjarhits.id disela orasi aspirasi di lokasi dekat kantor DPRD Kalsel, Banjarmasin (9/9).
Selanjutnya, ia menegaskan kepada anggota dewan periode 2019-2024 yang akan mengisi Komisi 4 agar memperhatikan kasus orang sakit dibiarkan."Orang sakit harus diobati, bukan ditelantarkan," katanya.
Adapun Ketua LSM Forpeban, H Din Djaya, menyebut kedatangan para LSM menuntut anggota DPRD Kalsel periode 2019-2024 menemui massa setelah dilantik untuk menandatangani komitmen bersama sebanyak 5 poin.
ADVERTISEMENT
"Poin pertama yang kami tuntut adalah mengemban amanah rakyat, kemudian kami ingin mereka bisa prioritaskan kepentingan rakyat diatas kepentingan mereka," beber Din Djaya.
Kemudian pada poin ketiga, mereka menuntut agar anggota DPRD Kalsel yang baru dilantik tidak bermain proyek, serta memperjuangkan penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk kemashlahatan rakyat Kalimantan Selatan.
"Poin terakhir kami ingin mereka tidak melakukan pemborosan dan menghamburkan uang rakyat dengan alasan studi banding, kunjungan kerja dan sebagainya," ujarnya.