Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Selatan Makin Tertinggal

Banjarhits.id - Pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir dinilai stagnan. Padahal banyak proyek yang bisa diajukan ke pemerintah pusat karena kebutuhan mendesak.

Alhasil, lambannya pembangunan infrastruktur di Kalsel menjadikan provinsi ini tertinggal jauh ketimbang provinsi lain di Pulau Kalimantan. “Kita saat ini nomor empat, padahal lima tahun lalu Kalsel selalu melesat hingga mencapai dua besar dalam hal pembangunan infrastruktur. Kalsel kalah jauh dengan Kalteng, Kalbar, serta Kaltara,” kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kalimantan Selatan, Edy Suryadi, kepada Banjarhits.id, Rabu (7/3).

Edy melihat, banyak proyek infrastruktur yang butuh perhatian pemerintah daerah, seperti pembukaan jalan alternatif poros nasional untuk menopang Jalan Ahmad Yani. Maklum, Jalan Ahmad Yani sebagai jalan nasional satu-satunya yang menghubungkan Banjarmasin ke kawasan Banua Anam, Kalimantan Selatan.

Menurut Edy, Pemprov Kalsel harus proaktif mengusulkan jalan alternatif ke Banua Anam hingga Kabupaten Tabalong “Itu lebih urgent dan menyentuh kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Bukan jalan alernatif lain,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya mendegar langsung dari pihak kementerian, Pemprov Kalsel selama ini belum ada mengajukan proposal pembuatan jalan alternatif yang sebenarnya jadi perhatian pusat. “Padahal anggarannya ada disiapkan pemerintah pusat,” ujar Edy yang merangkap Ketua Kadin Kalsel.

Pembangunan infrastruktur lain yang mendesak, seperti pembangunan fly over di sekitar Jalan Pangeran Antasari yang sudah disiapkan oleh pusat sebesar Rp 400 milliar untuk tahap awal. Tapi pemerintah pusat menunggu inisiatif Pemkot Banjarmasin.

Apalagi, kata dia, pembebasan lahan juga belum pernah dilakukan, termasuk pembangunan Jembatan Pangeran yang memang didesain dua arah, sementara implementasinya justru masih satu arah.

Secara umum, Edy berharap pemerintah daerah melihat urgensi serta skala priorItas dalam setiap melaksanakan pembangunan. Ia mengaku prihatin Kalsel makin tertinggal. Eddy meminta, seluruh stake holder, anggota DPD/DPR RI asal Kalsel berkolaborasi memperjuangkan pembangunan infrastruktur.

“Apa kurang melakukan lobi atau sebab lain kami tak mengetahui secara persis. Yang pasti pemerintah pusat menunggu inisiatif daerah,” ujarnya.

Seorang pengusaha transportasi, HM Adriansyah menuturkan,pembangunan infrastruktur di Kalsel mesti melihat urgensi serta skala prirotas sebuah pembangunan . Kondisi jalan di Kota Banjarmasin misalnya, perlu dipikirkan ada jalur alternatif agar mengurai tingkat kepadatan kendaraan.

Ia menyinggung keinginan Gubernur Kalsel yang akan membangun jalan tol Kota Banjarbaru-Kabupaten Tanah Bumbu, mesti dilihat urgensi serta manfaatnya. "Apalagi jalan tol tersebut sampai menabrak aturan, hal non-teknis serta dampak lainnya. Jadi pembangunan jalan tol belum mendesak dilakukan,” kata Adriansyah.

Adapun Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, tegas menolak pembangunan fly over di Jalan Antasari dan Jembatan Pangeran dua arah, karena bukan skala prioritasnya.

“Soal fly over di Jalan Antasari tak perlu, termasuk pembangunan Jembatan Pangeran. Pemkot Banjarmasin konsentrasi ke pembangunan fisik yang melibatkan masyarakat, perbaikan trotoar serta revitalisasi sungai baik sedang dan kecil. Itu lebih penting,” kata Ibnu Sina. (Anang Fadhilah) Foto: Pixabay