Pemprov Kalsel Rancang RTR KSP Pegunungan Meratus

Pegunungan Meratus. Foto: Donny Muslim

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan sedang menggodok kajian terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) Pegunungan Meratus.

Riset ini bertujuan untuk menyusun gambaran utuh pemanfaatan bentang Meratus agar terhindar dari praktik eksploitasi sumber daya alam yang tak bertanggung jawab.

Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Nursjamsi, menyatakan proses kajian ini akan selesai pada tahun 2019 ini. Sebagai produk akhirnya, hasil riset ini akan dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan daerah (Perda) RTR KSP Pegunungan Meratus.

"Kami memakai konsultan dan juga mengundang Dinas Kehutanan, Korem 101/Antasari, dan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk sama-sama memaparkan konsepnya. Jadi misalnya, DAS kita ini kan ada banyak, nah daerah mana yang ingin dilindungi hulunya," kata Sjamsi kepada banjarhits.id.

Sjamsi berkata, regulasi ini bisa dipakai untuk menolak proses izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) apabila itu mengancam kondisi alam Pegunungan Meratus. Selama ini, menurutnya pemerintah daerah tak memiliki dasar penolakan yang kuat jika ada sederet

"Kita nggak ada alasan untuk menolak (IPPKH,red). Nah, kalau ada kajian ini kita berharap dengan kajian Meratus ini bisa memproteksi. Tapi harus data yang mendukung dari berbagai pihak. Misalnya terkait pemanfaatan Sungai Amandit, daerah hulunya berapa luas yang harus dilindungi," kata dia.

Ihwal target rampungnya perda RTR KSP Meratus, Pemprov menargetkan bisa selesai tahun 2020 mendatang. Pihak DPRD Kalsel juga sudah menyetujui hal ini untuk dikebut menjadi produk legislasi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira, mendukung RTR KSP Pegunungan Meratus. Menurut dia, regulasi semacam ini bisa mendukung pemertahanan kondisi Meratus yang masih tersisa.

"Hal-hal seperti ini juga menunjang program Pemprov Kalsel lainnya seperti Geopark Pegunungan Meratus," kata Fajar.