PKK Kalsel Dibekali Manajemen Tata Kelola Keuangan

banjarhits.ID, BANJARMASIN – Sebanyak 95 orang dari pengurus dan kader TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan mengikuti workshop tata kelola keuangan selama 27 hingga 29 Nopember yang bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (27/11). TP PKK sebagai organisasi yang menggunakan dana APBD wajib melaporkan penggunaan anggaran melalui laporan sebagai pertanggungjawaban.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor yang dibacakan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik H Gusti Burhanuddin, TP PKK sebagai mitra pemerintah perlu untuk mengetahui bagaimana tata kelola administrasi, terutama keuangan yang baik dalam sebuah organisasi.

“Tata kelola administrasi keuangan merupakan ujung tombak sebuah organisasi. Pengelolaan administrasi keuangan yang baik akan menunjang kelancaran kinerja pkk termasuk keakuratan pendataan dalam PKK,” kata Burhanuddin.

Para pengelola administrasi terutama pengelolaan keuangan hendaknya memperhatikan betul tata cara pengarsipan keuangan, terutama keuangan yang berasal dari APBN. Tata kelola keuangan bukan hanya tentang penyusunan dan pelaporan, tapi juga masalah peruntukan dan manfaat dana yang diterima. Hal ini penting untuk terhindar dari penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan.

Menurut Burhanuddin, sebagai mitra kerja pemerintah, PKK selama ini telah menjangkau masyarakat sampai ke wilayah terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. berbagai program pokok PKK telah berhasil diwujudkan melalui sinergi dan integrasi program dengan berbagai pihak, baik instansi-instansi pemerintah maupun swasta.

“Besarnya manfaat dan kinerja dari pkk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ini harus diiringi dengan kemampuan untuk memberikan pertangungjawaban keuangan yang tertib dan rapi,” ucap Burhanuddin.

Tertib pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat menular ke organisasi-organisasi lain di masyarakat. Ia optimis PKK dapat menjadi role model dalam pengelolaan keuangan khususnya bagi organisasi-organisasi wanita di Kalimantan Selatan.

"Hari ini kader-kader PKK akan diberikan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan. Diharapkan setelah ini seluruh kader PKK dapat memahami tentang tata kelola keuangan sehingga dapat membantu pengadministrasian keuangan, terutama bagi dinas pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi mitra utama PKK,” sebutnya.

Selain itu, melalui workshop ini, kader PKK diharapkan ada perubahan perilaku ke arah yang positif, dalam mengelola keuangan. serta memiliki pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi tp PKK dalam menunjang kinerja pembangunan melalui keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalsel H Gusti Syahyar mengtakan, workshop ini dalam rangka penyempurnaan tata kelola keuangan PKK agar lebih tertib dan baik lagi. Menurutnya, workshop ini sangat penting bagi para pengurus khususnya pengelola keuangan untuk mengetahui dan memahmi penyusunan laporan keuangan yang benar dan sesuai aturan.

“Nanti ada narasumber dari Kemendagri, Bakeuda, Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat, para narasumber tersebut akan memberikan arahan seperti apa semestinya tata kelola keuangan PKK itu dilakukan, karena selama ini ada kerancuan pengelolaan keuangan antara PKK dan mitra kerjanya yakni SKPD yang menunjang program PKK,” ucap mantan Penjabat Bupati Tapin. (Adv)