Poligami dan Feminisme Perempuan Banjar
PerbesarPoligami bagi pria asli Banjar menjadi fenomena lain dari isu feminisme wanita Banjar. Menurut Sejarawan Kebudayaan UIN Antasari Banjarmasin, Mursalin, poligami dan pergundikan sudah tercatat dalam sejarah budaya Banjar lewat raja-raja yang punya banyak istri atau selir.
Selain itu, kata dia, para ulama pun punya banyak istri. Di Banjar, budaya beristri lebih dari satu menguatkan stigma patriarki yang mengakar kuat. Pada sisi lain, Mursalin berkata ada kalanya wanita Banjar berperan seolah patriot melawan budaya patriarki.
"Tapi adapula yang tunduk di bawah laki-laki. Nah ini maksudnya yang feminisme perempuan tumpang tindih dengan laki-laki," ucap Mursalin kepada wartawan banjarhits.id, Zahidi sebelum diskusi Basurah 1.1 Perempuan Banjar, Sabtu (13/4) malam.
Menurut dia, poligami pertanda laki-laki tetap sebagai pemegang kuasa utama yang mendominasi setiap peran dalam kehidupan. Dalam diskusi Basurah 1.1, Mursalin ingin memisahkan konteks poligami dan feminisme wanita Banjar dalam budaya Banjar tempo dulu.
Sebab, kata dia, feminisme perempuan Banjar saat itu terletak pada pola pergerakan dan perlawanan terhadap kebijakan penguasa yang destruktif ketika penjajahan Belanda. Namun, Mursalin melihat tidak ada aturan gamblang dalam masyarakat Banjar tentang peran perempuan dan laki-laki seperti apa.
Hal ini yang membuat wanita Banjar tidak pernah merasa terkekang budaya. Feminisme tetap punya eksistensi yang kuat masa lalu sampai kekinian. Ambil contoh sosok Nyai Ratu Komala Sari yang lantang menolak monopoli impor garam oleh Belanda.
Nyai nekat menyelundupkan garam lewat kapal milik suku Bugis di Banjarmasin. Sosok lain wanita yang mendobrak patriarki adalah Ratu Zalecha yang bernai menentang penjajahan Belanda.
Kemudian ada sosok Siti Sjahrijat dari Parindra justru dengan lantang berpidato di pasar gatah Barabai untuk menyuarakan pendidikan perempuan ketika pendudukan Jepan. Itu sebabnya, kata Mursalin, wanita Banjar sejatinya sudah mengenal budaya feminisme sejak tempo dulu.
"Yang jelas tidak ada penyamarataan. Yang ada hanya tumpang-tindih peran laki-laki dan wanita, itu saja," sebutnya. Sebab, wanita Banjar sudah mengenal feminisme jauh sebelum konsep emansipasi hadir.
Diskusi bertajuk 'Perempuan Banjar (Perspektif dan Aktivisme)' menghadirkan tiga narasumber, yakni Mursalin, dosen Sejarah Kebudayaan UIN Antasari Banjarmasin; Marsinah Dhede, Ketua TIM SAPDA Kota Banjarmasin; dan Nailiya Hikmah, pembina sanggar teater di Banjarmasin.
Feminisme perempuan Banjar sudah ada sejak sebelum masa penjajahan Belanda maupun Jepang, bahkan sebelum pergerakan perang Banjar. Lewat diskusi, Mursalin ingin mengeksplore bagaimana pergerakan perempuan Banjar tempo dulu ihwal penyamarataan kedudukan dan hak.
"Saat melakukan perlawanan, baik sebelum perang Banjar maupun sesudah perang Banjar," ucap Mursalin. Hal ini bukti bahwa wanita Banjar sejatinya punya hak dan peran yang sama seperti pria sejak tempo dulu.
Ketua Yayasan Palatar, Novyandi Saputra, berharap diskusi semacam ini mampu membongkar konsep feminisme perempuan Banjar, bukan hanya sekedar persoalan pergerakan, perlawanan, kesetaraan dan hak lainnya. Novyandi ingin membuka ruang bertukar ide mempertanyakan feminisme dalam sudut budaya Banjar.
"Melepaskan konsepsi barat terhadap feminisme di Banjar, serta bagaimana kemudian perempuan Banjar membangun narasi pergerakannya secara sosial kultural Banjar," kata Novyandi.