Tantangan Masyarakat Adat Dayak Makin Berat

Banjarhits.id, Banjarmasin - Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional, Yakubus Kumis menilai tantangan Masyarakat Adat Dayak ke depan makin komplek di era globalisasi dan modernisasi. Menurut dia, masyarakat Dayak mesti berfokus bagaimana membangun sumber daya manusia dan meningkatkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Yakobus berharap masyarakat adat Dayak tidak sekedar bergantung alam. "Tapi mereka harus mampu hidup mandiri, berkompetisi secara sehat dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki," ujar Yakobus Kumis usai pembukaan Festival Budaya Borneo ke-2 di Banjarmasin, Sabtu (11/8).

Ia mengimbau pemerintah dalam membangun SDM agar memperhatikan kearifan lokal Dayak di Pulau Kalimantan. Selain itu, menurut dia, warga Dayak merasakan tantangan massif atas masuknya investor yang berpotensi memicu konflik di kawasan perkebunan sawit dan tambang batubara.

Yakobus mengingatkan produk perundangan di Indonesia agar menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat. Ia meminta pemerintah pusat melalui DPR RI agar segera melakukan ratifikasi atas hasil fatwa Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Undang-undang tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat dan kelembagaannya.

"Itu harus segera, karena masyarakat adat ini bisa habis dilibas oleh perkebunan, pertambangan, dan sebaginya," ujar Yakobus. Ia menambahkan, hak kelola kawasan masyarakat adat Dayak melalui ratifikasi fatwa Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2013 agar dibuat dalam bentuk Undang-undang.

Setelah itu diterjemahkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat. Beleid ini dalam bentuk pengakuan hak-hak dan kelembagaan masyarakat adat. "Karena sebelum Indonesia merdeka saja, masyarakat adat sudah terbiasa mengatur dirinya sendiri, namun sekarang terhambat undang-undang," ujar dia.

Ia berkata pemerintah mestinya lebih memperhatikan pembangunan yang ada di daerah pedalaman yang belum tersentuh. Mengutip pernyataan Gubernur Kalsel, Yakobus mengatakan masih banyak daerah di Kalimantan yang belum terkoneksi dalam transportasi.

"Saya (Pontianak) apabila ingin ke Kalimantan Selatan, maka harus pergi ke Jakarta dulu, begitu juga daerah di Kalimantan lain," kata Yakobus Kumis. (M Robby)