Mencapai Kesetaraan Gender dan Menolak Kekerasan Pada Perempuan

BANTHAYO.ID, GORONTALO - Indonesia dalam upayanya meraih kesetaraan gender (gender equality), masih dibayangi oleh tingginya kesenjangan akses dan capaian antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender ini yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan yang adil terhadap perempuan dan mata pencahariannya.

Tak hanya itu, ketimpangan ini juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Program-program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP), dalam laporannya bertajuk Human Development Report 2019, mencatat Gender Inequality Index (GII) atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia berada di angka 0.451 poin.

Angka itu walaupun lebih rendah dari tahun kemarin (0.453 poin), namun tetap saja masih tertinggi keempat di Asean. Tertinggi setelah Kamboja (0,474 poin), Laos (0,463 poin) dan Myanmar (0,458 poin). Semakin tinggi nilai IKG di suatu wilayah mengindikasikan semakin tinggi ketimpangan capaian antara laki-laki dan perempuan, yang berdampak pada semakin besarnya kerugian pada pembangunan manusia secara keseluruhan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya tentang perhitungan IKG 2018, menyajikan angka sementara IKG pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, menggunakan metodologi dan indikator yang sesuai dengan hasil kajian tahun sebelumnya. Laporan ini dikeluarkan pada Oktober 2019 kemarin, dengan menggambarkan kerugian atau kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender.

Dalam laporannya tersebut, BPS mencatat IKG Indonesia mengalami tren yang terus menurun. Yaitu dari 18,7 pada 2017 menjadi 17,3 pada 2018. Penurunan IKG disebabkan membaiknya kesehatan reproduksi yang ditandai dengan menurunnya proporsi persalinan tidak difasilitasi kesehatan, yaitu dari 22,4 pada 2015 menjadi 17,3 pada 2018.

Pengukuran ketidaksetaraan tersebut mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Disusun untuk membantu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengevaluasi adanya perbedaan pencapaian pembangunan, baik oleh penduduk laki-laki maupun perempuan. Karena dalam menyusun kebijakan pembangunan responsif gender, perlu diketahui wilayah mana saja yang harus diperhatikan agar pembangunan gender searah dengan pembangunan manusianya. Sehingga dapat diketahui hubungan ketimpangan gender dan pembangunan manusia.

Provinsi Gorontalo, dalam laporan BPS tentang Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2018 tersebut, juga mencatat angka IKG dan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah itu berada di bawah angka nasional. Artinya adalah, kesetaraan gender di provinsi ini membaik, namun berbanding terbalik dengan capaian pembangunan manusianya. Sehingga ini juga bukanlah kondisi yang ideal.

Namun sejalan dengan capaian IKG tersebut, kampanye kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan kepada perempuan terus dilakukan. Di Gorontalo, pada pekan ke dua di akhir tahun 2019, digelar SDGs Week, bertema “Sustainable life for women and children”. Kegiatan ini merupakan kampanye dalam mewujudkan kehidupan berkelanjutan untuk perempuan dan anak.

Kegiatan yang digelar di Taman Budaya Kabupaten Gorontalo tersebut, diinisiasi oleh non-state actors (NSA) forum, --forum independen yang terdiri dari beberapa organisasi. Fokusnya adalah mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 capaian yang terukur. Program ini merupakan agenda dunia dengan mengatasi tantangan global yang terjadi saat ini. Termasuk yang terkait dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian dan keadilan. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Dalam tujuan yang dirumuskan, SDGs secara khusus mengakomodir gender dalam poin 5 sebagai salah satu tujuan dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Targetnya adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan kekerasan seksual dan bentuk eksploitasi. Juga memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam program aksi konferensi internasional mengenai kependudukan dan pembangunan dan aksi platform Beijing, juga dokumen hasil dari konferensi review keduanya.

SDGs Week di Gorontalo ini diisi dengan pelbagai kegiatan; dialog “kejahatan pada perempuan dan anak”, pameran foto, pojok dongeng, dan lomba rangking satu. Kegiatan ini juga sebagai kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence). Yang merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Ketua panitia kegiatan tersebut, Kusmawati Matara mengungkapkan, isu perempuan dan anak adalah cross cutting issues dan melebur di setiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perempuan dan anak, menurutnya dibutuhkan koordinasi, aksi dan advokasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

“Bagaikan fenomena gunung es, kasus-kasus kekerasan tidak bisa dianggap sebelah mata dan tentu harus kita sikapi dengan tegas dan serius,” ungkapnya.

Tambahnya lagi, target nasional terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang perlu untuk disinergikan dengan gerakan sosial untuk mendukung implementasinya. Selain itu, akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan begitu kompleks dan harus dimulai dengan menyetarakan pemenuhan hak dari setiap individu untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.

-----

Reporter : Wawan Akuba