Satu Kecamatan di Gorontalo Disebut Tolak Bansos karena Vaksinasi Jadi Syaratnya

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Husain Ui. Senin, 23/8. Foto: Dok istimewa

Banthayo - Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, mengevaluasi hasil pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh desa binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang Madani itu terungkap seluruh masyarakat penerima bansos di Kecamatan Bongomeme belum melakukan vaksinasi. Nelson pun meminta penjelasan Kepala Dinas Sosial, Husain Ui.

"Tidak mungkin satu kecamatan yang menolak divaksin," ujar Nelson kepada Husain.

Dengan tegas Husain Ui menjawab pertanyaan bupati dalam rapat itu. Ia mengatakan bahwa memang benar masyarakat penerima bansos di Kecamatan Bongomeme menolak menerima bantuan sosial karena tak mau divaksin.

"Seluruh masyarakat penerima bantuan di Bongomeme menolak menerima bansos dengan alasan tak mau divaksin," jelas Husain dalam rapat tersebut.

Keterangan Husain itu dibenarkan Camat Bongomeme, Muhammad T Ase.

"Benar pak Bupati, semua masyarakat penerima bantuan di Kecamatan Bongomeme menolak bansos karena takut divaksin," kata Muhammad T Ase dalam rapat tersebut.

Apa yang disampaikan Husain Ui dan Muhammad T Ase dibantah oleh Kepala Desa Huntulohulawa, Sukardi Dehi.

Sukardi Dehi mengatakan tak benar kalau seluruh masyarakat penerima bansos di Kecamatan Bongomeme menolak bantuan dan vaksinasi. Buktinya warga di desanya sudah hampir seratus persen menerima bansos dan divaksin secara sukarela.

"Memang ada yang tidak mau divaksin, tapi hanya satu sampai dua orang saja, jadi keliru jika dikatakan seluruh masyarakat penerima," tegas Sukardi, Senin (23/8).

Tambah Sukardi, "Memang ada peraturan yang mewajibkan seluruh penerima bansos harus divaksin. Tapi kami di desa tak mau memaksa masyarakat untuk ikut vaksinasi karena itu hak mereka."

"Khusus masyarakat saya di Desa Huntulohulawa sudah 95 persen selesai divaksin," kata Sukardi.

Lanjut Sukardi, alasan warga enggan melakukan vaksinasi karena takut. Pasalnya mereka sudah melihat berbagai informasi di media sosial tentang dampak yang ditimbulkan pasca divaksin.

"Saya berharap kepada Kepala Dinas Sosial, jika menyampaikan data bansos dan vaksin kepada bupati harus benar-benar akurat,” pungkas Sukardi.