Bapas Semarang Ikuti Webinar Peran Litmas dalam Alternatif Pemidanaan KUHP 2023

Kepala beserta jajaran mengikuti webinar nasional "Proyeksi Peran Litmas Menuju Pelaksanaan Alternatif Pemidanaan dalam KUHP 2023"

Semarang, 13 Februari 2025 – Dalam rangka menyongsong implementasi KUHP 2023 yang mengakomodasi konsep alternatif pemidanaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang menggelar nonton bareng Webinar Nasional bertajuk "Proyeksi Peran Litmas Menuju Pelaksanaan Alternatif Pemidanaan dalam KUHP 2023" di Aula Bapas Semarang pada Kamis (13/2).

Kegiatan ini diikuti oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berperan penting dalam proses penelitian kemasyarakatan (Litmas), sebagai bagian dari reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berbasis keadilan restoratif. Webinar ini dibuka dengan sambutan dari Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno H, yang menyoroti pentingnya peran Litmas dalam mendukung kebijakan baru terkait pidana alternatif seperti kerja sosial, pidana bersyarat, serta pengawasan di luar penjara.

Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Gun Gun Gunawan, menyampaikan bahwa keberhasilan sistem pemidanaan alternatif sangat bergantung pada profesionalisme PK dalam menyusun Litmas yang akurat dan objektif.

Alternatif Pemidanaan dalam KUHP 2023: Solusi Overcrowding dan Reintegrasi Sosial

Salah satu isu utama yang dibahas dalam webinar ini adalah tingginya tingkat overcrowding di lembaga pemasyarakatan, yang mencapai lebih dari 87% dari kapasitas seharusnya. KUHP 2023 menghadirkan solusi dengan mendorong pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda sebagai opsi hukuman selain pemenjaraan.

Dr. Ceno H dalam materinya menegaskan bahwa sistem pemidanaan yang hanya mengandalkan penjara justru memperburuk siklus kemiskinan, menghambat reintegrasi sosial, dan menimbulkan stigmatisasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, KUHP 2023 menekankan pentingnya individual sentencing, yakni pertimbangan aspek kepribadian, mental, serta lingkungan sosial pelaku dalam menentukan hukuman yang tepat.

Kemudian Bapak Dr. Ceno dan Ibu Dr. Erni dan Bapak Ove Syaifudin menyampaikan materi terkait Peran Strategis Litmas dalam Implementasi Pemidanaan Alternatif dalam materinya disampaikan bahwa PK Bapas memiliki peran sentral dalam menyusun Litmas yang menjadi dasar pertimbangan hakim, jaksa, dan penyidik dalam memutuskan apakah seorang pelaku layak mendapatkan pidana alternatif. Berdasarkan data hasil piloting 2021–2024, penerapan Litmas terhadap perkara dewasa telah diuji coba di beberapa daerah seperti Aceh, Bengkulu, Pontianak, dan Denpasar.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi Litmas, seperti:

1. Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (APH) setelah Litmas diberikan.

2. Paradigma APH yang masih terbatas pada Litmas untuk perkara anak, padahal KUHP 2023 mengharuskan Litmas juga untuk tersangka dewasa.

3. Keterbatasan jumlah PK dan fasilitas pembimbingan, yang menghambat proses penyusunan Litmas.

Sebagai langkah konkret, webinar ini menekankan perlunya kesepakatan antar institusi hukum terkait mekanisme komunikasi dan koordinasi dalam penggunaan Litmas. Selain itu, perlu adanya penyesuaian standar Litmas, agar lebih komprehensif mencakup aspek psikologis, sosial, dan dampak terhadap korban. Harapannya ke Depan: Implementasi Litmas yang Lebih Efektif

Melalui webinar ini, para peserta dari Bapas Semarang memperoleh wawasan baru terkait strategi optimalisasi peran Litmas dalam sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan restoratif. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara PK, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya, diharapkan alternatif pemidanaan dalam KUHP 2023 dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai langkah selanjutnya, Bapas Semarang akan terus melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas PK agar siap menghadapi tantangan implementasi KUHP baru.