Mengapa SPPG dan Kopdes Merah Putih Jarang Kena Vandalisme?

Sumber Foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/prajurit-taktis-dengan-topeng-tengkorak-memegang-senapan-28779623/

Dinding ruko yang baru selesai dibangun dan masih kosong penyewa, tembok pembatas jalan tol, halte, jembatan penyeberangan, dan pagar proyek hampir selalu menjadi kanvas favorit para pelaku vandalisme. Cat semprot, tanda geng, hingga slogan yang tidak jelas maknanya muncul dalam semalam. Di sisi lain, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih jarang terlihat dalam daftar bangunan yang jadi korban coret-coret rutin. Apakah kedua fasilitas itu memang “kebal”, atau para pelaku sebenarnya takut?

Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu. Pengamatan bahwa SPPG dan Kopdes relatif lebih terjaga berangkat dari kesan umum di lapangan, bukan dari data statistik tentang vandalisme pada bangunan. Artikel ini memakai kerangka kriminologi dan sosiologi perkotaan.

Kata “kebal” mengandaikan ada perlindungan mutlak, dan itu tidak pernah ada dalam urusan vandalisme. Bangunan apa pun bisa dicoret, dirusak, atau dilempari selama ada kesempatan dan motif. SPPG dan Kopdes pun hanyalah bangunan fisik dengan dinding, pagar, dan kaca. Yang membedakan adalah seberapa sering dan seberapa mudah bangunan itu masuk dalam hitungan pelaku.

Kriminologi punya istilah yang cocok untuk menjelaskannya, yakni teori pilihan rasional dan teori aktivitas rutin. Pelaku vandalisme, yang sebagian besar remaja dan anak muda, jarang bertindak sepenuhnya acak. Mereka mencari tempat yang mudah dijangkau, sepi saksi, dan berisiko rendah. Ketika tiga unsur itu bertemu, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang cocok, dan tidak adanya pengawas yang mampu mencegah, peluang vandalisme melonjak. Ruko kosong dan dinding tol memenuhi ketiganya dengan sempurna. SPPG dan Kopdes, dalam banyak kasus, justru kekurangan salah satunya atau bahkan semuanya.

Mengapa SPPG dan Kopdes itu tidak menjadi target yang menarik bagi pelaku?

Mari mulai dari sisi seberangnya, yaitu mengapa ruko baru dan jalan tol begitu sering dicoret. Dari sisi sosiologi ini karena ada semacam persepsi “properti anonim”. Dinding ruko yang belum dihuni tidak memiliki wajah. Tidak ada pemilik yang terlihat, tidak ada penjaga yang menegur, dan tidak ada tetangga yang merasa kehilangan ketika tembok itu rusak. Tembok tol lebih ekstrem lagi, karena milik “negara” atau “badan usaha” yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari warga sekitar.

Dalam kondisi seperti itu, rasa bersalah pelaku mengecil. Merusak sesuatu yang terasa tidak dimiliki siapa pun terasa kurang seperti kejahatan dan lebih seperti permainan. Ini sejalan dengan klasifikasi vandalisme sebagai aksi iseng atau bermain (play vandalism), bentuk yang paling umum di perkotaan. Pelaku tidak berniat menyerang siapa pun secara pribadi. Mereka hanya menemukan permukaan kosong dan tidak ada yang melarang.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah waktu. Ruko yang baru berdiri biasanya melewati fase tanpa aktivitas, saat konstruksi selesai tetapi penyewa belum masuk. Pada fase inilah pengawasan paling lemah. Pada malam hari, ruko menjadi gelap dan sunyi. Jalan tol, secara desain, memang dibuat untuk kendaraan melaju cepat, bukan untuk dipantau pejalan kaki. Tidak ada mata warga yang mengawasi, sehingga pelaku tidak perlu khawatir ada yang berteriak atau merekam.

Kontras itu terlihat jelas pada SPPG. Dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) bekerja dengan ritme yang ketat. Bahan baku datang sebelum fajar, proses memasak berlangsung dini hari, dan makanan harus tiba di sekolah sebelum jam istirahat. Artinya, bangunan ini justru paling hidup pada jam-jam ketika vandalisme biasanya dilakukan. Ada relawan, juru masak, petugas distribusi, sopir, dan penjaga yang keluar masuk di sepanjang malam dan subuh.

Jane Jacobs, penulis klasik tentang kehidupan kota, pernah menyebut fenomena ini sebagai “mata di jalan” (eyes on the street). Kota yang aman bukan karena banyak polisi, melainkan karena ada banyak orang yang punya alasan untuk berada di tempat itu dan secara alami memperhatikan apa yang terjadi. Dapur SPPG menyediakan mata tersebut dalam jumlah besar dan terus-menerus. Pelaku yang membawa cat semprot pada pukul tiga pagi akan menemukan lampu menyala, mesin berbunyi, dan orang berseliweran. Risiko tertangkap basah naik drastis, dan bagi pelaku yang rasional, target semacam itu langsung turun peringkat.

Kopdes Merah Putih memiliki logika serupa meski dengan jam yang berbeda. Koperasi biasanya berada di pusat desa atau kelurahan, dekat balai desa, jalan utama, dan permukiman. Pengurus mengenal warga, dan warga mengenal pengurus. Di lingkungan yang saling kenal, aksi coret-coret mudah dilacak asalnya. Remaja yang mencorat-coret gerai koperasi di desanya sendiri berisiko dikenali oleh tetangga, guru, atau keluarganya.

Jika pengawasan menjelaskan sisi peluang, rasa memiliki menjelaskan sisi motivasi. Di sinilah perbedaan antara tembok ruko swasta dan fasilitas pelayanan publik terasa paling tajam.

Warga bisa merasakan langsung manfaat SPPG, setidaknya secara langsung bagi pekerja dapur serta pemasok bahan pangan lokal. Kopdes membawa harapan ekonomi, entah sebagai tempat belanja kebutuhan pokok, saluran hasil panen, atau sumber simpan pinjam. Ketika suatu bangunan dikaitkan dengan kepentingan sehari-hari, maka berubah dari “milik siapa” menjadi “milik kita”. Dalam konteks ini, vandalisme bukan lagi sekadar iseng terhadap tembok tak bertuan, melainkan perbuatan yang bisa merugikan tetangga sendiri.

Rasa memiliki juga menciptakan sanksi sosial yang informal tetapi efektif. Remaja nakal mungkin tidak takut kepada hukum pidana, tetapi hampir semua orang takut dipermalukan di lingkungan tempat bertumbuh. Kontrol sosial komunal ini bekerja lebih cepat daripada prosedur formal. Teguran dari tokoh masyarakat, laporan kepada orang tua, atau bisik-bisik di warung sering kali lebih menakutkan bagi pelaku muda daripada ancaman pasal.

Sampai di sini, penjelasan sosiologis cukup meyakinkan. Namun ada satu lapisan lagi yang tidak bisa diabaikan jika pertanyaannya menyangkut rasa takut, yakni posisi SPPG dan Kopdes sebagai program prioritas pemerintah yang didukung apparat polisi dan TNI.

Keterlibatan aparat dalam kedua program ini cukup terang. Pemerintah pusat menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih harus didukung seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Di sisi pembangunan fisik, Mabes TNI bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mempercepat realisasi gerai dan gudang koperasi. Pada sisi SPPG, Polri menargetkan pembentukan ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia, dan peresmian sejumlah SPPG bahkan dilakukan langsung oleh Presiden. Artinya, tidak sedikit SPPG dan Kopdes yang secara kelembagaan dekat dengan institusi bersenjata.

Kedekatan ini membentuk persepsi tertentu di benak masyarakat, termasuk calon pelaku vandalisme. Mencoret ruko swasta mungkin berujung teguran satpam atau pemilik. Merusak fasilitas yang menjadi proyek andalan presiden dan dijaga atau didukung aparat, dalam persepsi banyak orang, bisa berujung masalah yang jauh lebih serius. Di titik inilah unsur “takut” masuk. Bukan takut pada bangunan itu sendiri, melainkan pada konsekuensi yang dibayangkan.

Perlu dicatat bahwa ini adalah persepsi, bukan jaminan. Belum ada riset yang secara eksplisit mengukur apakah kehadiran aparat dalam program ini menekan vandalisme. Namun dalam kriminologi, persepsi risiko sering lebih menentukan perilaku daripada risiko yang sebenarnya. Pelaku yang yakin akan dihukum keras akan berpikir dua kali, terlepas dari seberapa besar peluang nyata untuk tertangkap.

Hubungan antara aparat dan program ini tidak selalu berujung ketenangan. Dalam beberapa kasus, justru di sekeliling pembangunan Kopdes muncul konflik yang memperlihatkan sisi lain persoalannya. Ada pembangunan Kopdes di lahan sekolah memicu polemik dan kericuhan warga, dan ada penggusuran paksa. Ada sengketa batas tanah dan klaim sepihak atas calon lokasi Kopdes bahkan memicu bentrokan berdarah.

Kasus-kasus itu bukan vandalisme dalam pengertian coret-coret iseng, dan fakta di lapangan masih diperdebatkan para pihak. Namun keduanya menunjukkan satu hal penting. Program yang dianggap bermanfaat pun tetap bisa menjadi sumber ketegangan ketika persoalan lahan, partisipasi warga, dan komunikasi tidak tertangani. Jika ketegangan seperti itu menumpuk, maka berpotensi mengubah motif perusakan dari sekadar iseng menjadi ungkapan kemarahan, yang dalam klasifikasi kriminologi disebut malicious vandalism. Dengan kata lain, “aman dari vandalisme” bukan sifat bawaan SPPG dan Kopdes, melainkan hasil dari keseimbangan sosial yang bisa bergeser.

Untuk memahami mengapa kedua fasilitas ini relatif tidak dipilih, kita perlu melihat siapa pelakunya. Studi kriminologi berulang kali menunjukkan bahwa mayoritas pelaku vandalisme di ruang publik adalah remaja dan anak muda, dan hampir selalu berkelompok. Mereka berada dalam fase perkembangan yang penuh dorongan untuk membuktikan diri. Psikolog perkembangan kerap menggambarkannya sebagai masa badai dan tekanan (storm and stress), ketika emosi bergejolak dan pencarian identitas berlangsung intens.

Bagi remaja, coretan di tembok adalah cara paling murah untuk berkata “aku ada”. Mereka mencari pengakuan dari kelompok sebaya, bukan dari masyarakat luas. Tekanan teman sebaya membuat satu orang yang ragu akhirnya ikut-ikutan karena takut dianggap tidak setia pada kelompok. Aksi semacam ini kadang juga menjadi bentuk perlawanan terhadap norma dominan, sebuah cara mengekspresikan frustrasi status ketika jalur-jalur konvensional terasa tertutup.

Jika motifnya adalah pengakuan kelompok, maka lokasi yang dipilih akan mengikuti logika tersebut. Pelaku mencari tempat yang bisa dipamerkan kepada sesama anggota geng, tetapi aman untuk dikerjakan. Dinding tol dan ruko di tepi jalan besar sangat cocok. Karya terlihat oleh banyak orang yang lewat, sementara proses pembuatannya tidak diawasi. SPPG dan Kopdes di tengah permukiman, dengan penghuni dan pengawas yang aktif, tidak memberikan kombinasi itu. Risiko sosialnya tinggi, sementara imbalan berupa pengakuan kelompok bisa didapat di tempat lain dengan biaya lebih murah.

Ada pula faktor yang sering luput, yaitu desain fisik. Dapur SPPG pada umumnya dibangun dengan standar higiene dan keamanan pangan yang membuat area dalamnya tertutup, berpagar, dan sering kali berada di lahan yang agak terpisah dari jalan umum. Banyak yang menggunakan penerangan memadai karena aktivitas malam hari. Sementara itu, Kopdes didesain menyerupai toko atau gudang dengan bukaan terbatas dan pintu yang bisa dikunci. Permukaan yang rapat dan kegiatan yang padat membuat ruang untuk menggambar bebas menjadi sempit.

Kriminologi lingkungan menyebut pendekatan ini sebagai pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan. Prinsipnya sederhana, bangunan yang jelas batas kepemilikannya, mudah diawasi, dan terpelihara cenderung lebih jarang dirusak. Ini sejalan dengan teori “jendela pecah”, yang menyatakan bahwa tanda-tanda pengabaian, seperti kaca pecah atau coretan lama yang dibiarkan, mengundang perusakan lanjutan. Ruko kosong yang kusam adalah undangan terbuka. Dapur yang selalu bersih dan koperasi yang rutin dirawat mengirim pesan sebaliknya: tempat ini ada yang mengurus.

Perbandingan antara ruko-tol dan SPPG-Kopdes menawarkan pelajaran yang melampaui kedua program tersebut. Pertama, vandalisme bukan semata soal moral pelaku, tetapi juga soal desain kesempatan. Mengurangi vandalisme berarti mengurangi kesempatan sekaligus menambah alasan bagi masyarakat untuk peduli. Kedua, pengawasan paling efektif adalah pengawasan yang melekat pada aktivitas sehari-hari, bukan sekadar patroli atau kamera. Ruko yang segera diisi usaha, tembok yang dihidupkan dengan mural resmi, dan jalan yang ramai dengan pejalan kaki akan lebih aman daripada tembok yang dibiarkan kosong.

Ketiga, rasa memiliki dapat dibangun. Fasilitas publik yang melibatkan warga sejak perencanaan, yang manfaatnya terasa, dan yang pengelolaannya transparan akan lebih mudah dijaga bersama. Prinsip ini menuntut pemerintah dan pengembang tidak hanya membangun, tetapi juga mengomunikasikan dan melibatkan. Pengawasan terhadap tata kelola program pun penting.

Keempat, rasa takut bukan fondasi yang kokoh untuk keamanan jangka panjang. Jika fasilitas hanya terlindungi karena dikaitkan dengan aparat atau program prioritas, maka perlindungannya bergantung pada citra, bukan pada penerimaan sosial. Citra bisa retak sewaktu-waktu, terutama jika muncul kekecewaan terhadap pelaksanaan program. Perlindungan yang paling tahan lama justru lahir dari rasa memiliki yang tulus.

Pada akhirnya, jika kita ingin memperkecil vandalisme di mana pun, kita perlu kembali ke pelakunya. Remaja yang mencorat-coret tembok adalah remaja yang sedang mencari panggung. Menghukum tanpa menyediakan alternatif hanya akan memindahkan lokasinya. Banyak kota di dunia menyediakan dinding legal untuk mural dan grafiti, lengkap dengan komunitas dan kompetisi, dan terbukti menyalurkan dorongan ekspresi tanpa merusak properti yang tidak dimaksudkan.

Pendekatan ini menuntut kolaborasi. Sekolah perlu hadir dengan program karakter dan kegiatan kreatif yang tidak membosankan. Orang tua perlu memahami bahwa pengawasan bukan hanya soal jam pulang malam. Pemerintah daerah perlu menyediakan ruang publik yang layak bagi anak muda. Penegakan hukum tetap penting sebagai batas yang jelas, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya alat.

Maka, apakah SPPG dan Kopdes Merah Putih kebal? Tidak. Apakah pelaku takut? Sebagian mungkin, terutama karena persepsi risiko yang tinggi terhadap fasilitas yang dekat dengan aparat dan program negara. Namun penjelasan yang paling kuat tampaknya lebih membumi. Kedua jenis bangunan ini hidup, ramai, dikenal warga, dan bermanfaat, sehingga sulit menjadi tembok anonim yang bisa dicoret tanpa konsekuensi. Selama kondisi itu bertahan, keduanya akan relatif terjaga.