Pilu Perempuan Aceh Penyintas Tsunami, Enam Bulan Pascabencana 2025 – 'Masih Trauma Kali. Mau Hujan, Mau Air Pasang, Saya Tidak Bisa Tidur'
Pilu Perempuan Aceh Penyintas Tsunami, Enam Bulan Pascabencana 2025 – 'Masih Trauma Kali. Mau Hujan, Mau Air Pasang, Saya Tidak Bisa Tidur'
PerbesarBelum hilang rasa sakit, kehilangan, dan trauma yang ditimbulkan bencana tsunami 2004, beberapa perempuan di Aceh harus kembali berjuang untuk pulih dari hantaman bencana banjir dan longsor November 2025 lalu.
Tulisan ini adalah seri ketiga dari laporan khusus BBC News Indonesia meliput kisah perjuangan kelompok rentan, penyintas perempuan, melewati enam bulan pascabencana Sumatra.
"Sampai sekarang, saya takut sekali berenang di laut, karena trauma tsunami 2004. Sekarang, saya takut dengan hujan deras. Dengar suaranya saja, langsung ingat banjir [bandang 2025] lalu," kata Mawaddah, 36 tahun.
"Pada 20 tahun lalu, kami dihantam dari laut. sekarang kami dihajar dari darat," ujarnya sambil menangis.
Mawaddah adalah satu dari sekelompok warga di Kuala Cangkoi, Aceh Utara, yang mengarungi dahsyatnya dua bencana itu.
Bencana tsunami Aceh 2004 menghancurkan rumah keluarga Mawardah, merenggut sanak keluarganya dan menancapkan bekas trauma mendalam.
Penderitaan yang sama kembali terulang. Bencana banjir 2025 meratakan kembali rumah Mawaddah, menciptakan lagi trauma baru, dan menghancurkan mimpi yang dia bangun pelan-pelan.
"Tahun kemarin saya sudah renovasi dapur, dan tahun ini rencana mau beli yang lain untuk [rumah] kami. Tapi semuanya hilang. Cita-citanya hilang. Semua tinggal puing-puing saja," katanya.
"Sedangkan saya menata ulangnya susah. Saya mencari sendiri, sedikit demi sedikit, untuk rumah, makan, dari jualan di kantin sekolah," tambah Mawaddah, yang kembali berurai air mata.
Kini enam bulan terlewati. Kehidupan Mawaddah tak kunjung membaik. Dia masih tinggal di hunian sementara (huntara), bersama mama dan keponakannya yang berkebutuhan khusus.
Di tengah cuaca terik siang itu, Senin (11/05), sebuah kipas berputar cepat menyejukan ruangan huntara yang beratap seng dan berdinding triplek.
Di dalam bangunan berukuran 6X6 meter itu, Mawaddah bersama ibunya tengah melipat pakaian. Tak ada lemari, kursi, dan meja di sana.
Lewat sekitar setengah jam, Mawaddah, ditemani keponakannya, memberanikan diri ke rumahnya yang kini rata dengan tanah.
"Mama dan keponakan sering ajak pulang ke rumah [yang hancur dihantam banjir]. Tapi, saya kalau pulang selalu menangis. Sedih sekali rasanya. Kadang sampai menjerit," kata Mawaddah.
"Menjerit di dalam hati. Mulut kita terbuka besar, tapi suara kita enggak keluar. Sesakit itu waktu lihat rumah," ujarnya sembari menangis.
Rumah itu berjarak ratusan meter dari huntara yang kini Mawaddah ditempati.
Di sepanjang perjalanan, nampak deretan rumah yang rusak. Selain itu, terlihat juga dua bangunan yang tergenang di tengah sungai.
Setibanya di halaman rumah, Mawaddah memandang dengan getir reruntuhan rumahnya.
Yang tersisa hanya dua tembok ruang yang berdiri. Sisanya rata dengan tanah.
Di atas reruntuhan itu, Mawaddah menunjuk kamar dan ruang tamu rumahnya yang kini telah menjadi sungai.
"Bahkan jalan dan halaman rumah sekarang jadi muara [sungai]," ujarnya.
Dengan langkah pelan, dia mengorek reruntuhan bangunan yang berserakan.
Dia mencari serpihan kenangan dan perabot rumah yang masih tertinggal, terutama untuk melawan rasa trauma.
"Siapa tahu masih ada yang bisa dipakai," ujarnya.
'Karena mama dan keponakan'
Mawaddah bilang, hari demi hari, selama enam bulan pascabencana, terasa begitu lambat dan berat untuk dilewati.
Sebagai penyintas perempuan, dia merasa diabaikan, dikucilkan dan diasingkan. "Seperti penonton dalam keramaian, dari saat mengungsi, tinggal di pengungsian, hingga kini di huntara."
"Bahkan seperti tidak pernah terjadi bencana. Kami di sini tak dianggap. Kami bisa berjuang enam bulan ini bukan dari pemerintah. Kami upaya sendiri, cari sendiri, kerja sendiri."
"Karena memang masyarakat yang bergerak sendiri bukan karena peran pemerintah dan lain-lain," tegasnya.
Mawaddah menolak menyerah menghadapi kondisi hidupnya kini.
Dia terus bertahan dan berjuang melewati hari demi hari. Ibu yang sudah tua dan keponakan yang berkebutuhan khusus menjadi tonggak semangatnya.
"Kadang saya seperti orang gila juga. Ambil ini salah, ambil itu salah, karena memikirkan hidup ini."
"Tapi, saya tidak bisa, tidak boleh stres dan sakit . Saya punya mama, saya punya keponakan. Kalau saya stres, siapa yang akan mengayomi, melindungi mereka," ujarnya berurai air mata.
Di balik kesedihannya, Mawaddah bersedia menceritakan perjuangannya melewati enam bulan sejak bencana.
Sepekan sebelum bencana melanda, wilayah Mawaddah diguyur hujan setiap hari. Hujan membuatnya tak berjualan jajanan ringan di sekolah.
Dia juga sibuk mengurus sawah di belakang rumahnya yang terendam luapan air, pada Rabu, 26 November 2025.
Mungkin Anda tertarik:
Saat beristirahat, Mawaddah melihat air berwarna kuning kotor meluap dari sungai dan memasuki rumahnya.
"Saya panik. Dari mana [air] ini kok kencang sekali. Perasaan air sawah tadi sudah sekering, kok ada lagi. Jadi kami bersih-bersih, angkat-angkat barang ke rumah panggung yang kecil."
"Air di halaman rumah sudah sepinggang. Di dalam rumah sudah selutut. Jadi kami mengungsi ke rumah tetangga," kenangnya.
Beberapa jam terlewati, matahari perlahan bersembunyi. Air semakin kencang mengalir, bahkan disertai longsor dan mengenangi rumah tetangganya.
Mawaddah lalu memboyong keluarganya mengungsi ke sebuah meunasah yang sudah dipadati warga lain.
"Dua malam kami bertahan di meunasah. Tak ada makanan, minuman, kami mencoba bertahan. Lalu ada tetangga yang mau pulang dan buat kamp dekat rumah, pinggir laut. Jadi kami ikut pulang," ujar Mawaddah.
"Kami mengungsi di dekat laut, di pantai, kurang lebih tiga bulan di sana."
Sehabis lebaran lalu, Mawaddah dan keluarganya mendapatkan huntara yang dihuni hingga sekarang.
Trauma tsunami yang belum hilang
Di balik tragedi banjir November lalu itu, Mawaddah menyimpan pertanyaan. Mengapa bencana kerap menghampiri keluarganya dan wilayahnya?
Pasalnya, dua puluh tahun silam, tsunami yang datang dari laut menenggelamkan wilayahnya. Sementara tahun lalu, banjir bandang meluncur dari daratan, ujar Mawaddah.
Mawaddah mengenang tsunami yang terjadi pada Minggu, 26 Desember 2004. Saat itu, dia berusia sekitar 14 tahun, dan masih duduk di bangku kelas dua SMP.
Pada pagi harinya, Mawaddah bilang dirinya sedang beres-beres rumah. "Pas sapu-sapu, ada gempa, kencang sekali. Setelah itu saya menyuci baju sekolah, sepatu, di sumur," ujarnya.
Lalu, Mawaddah mendengar riuh suara orang yang berteriak, "Air laut naik, air laut naik. Lalu saya lihat. Air lautnya tinggi sekali. Sampai sepohon kelapa."
Mawaddah berlari masuk ke dalam rumah menemui keluarganya. Mereka berzikir di dalam rumah.
Sesaat kemudian, ombak laut menghantam rumah Mawaddah.
"Kami disapu sampai rumahnya roboh, hancur semua. Kami dihampas keluar. Kami semua terpisah. Bibi yang lumpuh lepas dari tangan, hilang dan meninggal. Keluarga yang lain selamat," kenangnya.
Tsunami itu dipicu oleh gempa berkekuatan 9,3 Skala Richter (SR) yang terjadi di Samudera Hindia.
Tsunami menghatam hampir seluruh pesisir Aceh, bahkan menjalar hingga ke berbagai negara lainnya seperti Sri Lanka, India, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Thailand, bahkan sampai ke Afrika.
Bencana itu menewaskan lebih dari 200.000 orang dan meluluhlantakkan wilayah Aceh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut tsunami Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah abad ke-21. Bantuan internasional dari sekitar 56 negara dikerahkan ke Aceh.
Usai air laut surut, Mawaddah dan keluarganya dijemput oleh aparat pemerintah ke desa sebelah untuk mengungsi di barak.
Mawaddah kemudian tinggal di huntara selama sekitar tiga tahun. "Terus kami dikasih rumah di tanah kami masing-masing, di lahan kami," ujarnya.
Dua puluh tahun berlalu, rumah Mawaddah yang dibangun karena tsunami kembali dihantam banjir bandang November tahun lalu.
"Dibilang lebih parah dari tsunami, tak juga. Tapi ini lebih terasa kehilangan, karena kebun hilang, tanah hilang, rumah roboh, dan mungkin saya membangun rumah ini sedikit demi sedikit, cari uang untuk bawa pulang ke rumah, sakit rasanya," katanya.
Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil pernah menyebut bahwa bencana di Aceh Utara lebih dari tsunami "karena dari hulu sampai ke hilir."
'Huntap di zona merah tsunami'
Beberapa bulan lalu, Mawaddah mengaku ditawari pindah ke hunian tetap (huntap), namun dia menolak tawaran itu.
Dia bilang huntap didirikan di area yang pernah ditetapkan sebagai zona merah tsunami.
"Saya sudah bilang ke mereka [aparat pemerintah]. Waktu tsunami, tanah itu masuk zona merah. Sedangkan orang-orang di sana dipindahkan ke tempat lain, masa kami malah dipindah ke sana," kata Mawaddah.
Alasan lain, katanya, mereka tak bisa bercocok tanam dan memelihara ternak.
"Saya juga bilang bagaimana mau tanam cabai, kelapa, pelihara ayam, bebek. Halamannya kan kecil. Nanti terganggu orang, bertengkar kami. Makanya saya menolak keras, saya tidak mau di sana," ujarnya.
"Tapi, mereka [pemerintah] tidak mau tahu. Yang mau pindah, yang tak mau tinggal di huntara."
Mawaddah sebenarnya berharap jika huntap dibangun di atas tanah masing-masing milik para penyintas, seperti bantuan dari bencana tsunami.
Mawaddah pun berkata akan terus tinggal di huntara sampai ada yang mau membangunkan rumah di tanah miliknya.
"Sekarang, kalau misalnya ada orang yang berbaik hati, tolong, siapa saja, bantu kami rumah. Kita enggak sanggup sedikit pun buat bangun rumah itu," katanya.
Mawaddah kini menaruh harapan ke masyarakat luas untuk menolong dirinya dan para penyintas lain.
Hal itu disebabkan, banyak janji yang diucapkan pemerintah, termasuk bantuan jatah hidup, sewa rumah, hingga pembangunan rumah di tanah sendiri, ternyata "hanya janji-janji saja, tak ada yang dilakukan".
Pemerintah Provinsi Aceh membenarkan bahwa ratusan huntap yang dibangun di wilayah Mawaddah berada di area zona merah tsunami.
"Karena di situlah yang ada tanahnya, karena mau bangun segera, ada bantuan dari pusat dan pemda harus menyediakan tanah dengan segera," kata mantan Juru Bicara Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Aceh, Murthalamuddin.
"Kebetulan di Aceh Utara itu, yang ada cuma tanah itu. Dulu rencananya mau dibangun Pelabuhan Nusantara, sudah dibeli pemerintah, tapi gagal dibuat. Jadi lebih baik itu digunakan, supaya segera dapat ada tindak lanjut rumah," tambah Murthalamuddin.
Selain itu, dia bilang, dulu ada aturan bahwa 1,5 kilometer dari wilayah tsunami tak boleh ditempati. "Tapi enggak bisa juga, karena warga enggak mungkin dijauhkan dengan penghasilan pencarian mereka kan begitu. Jadi ini jalan tengahnya," ujarnya.
Bagaimana kondisi huntap di atas tanah 'zona merah' tsunami?
Pada Sabtu (14/03), pemerintah meresmikan dan menyerahkan 104 huntap kepada para penyintas banjir di Kuala Cangkoi, Aceh Utara.
Acara itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, serta pejabat BNPB hingga Aceh Utara.
Dalam sambutannya, Djamari mengajak masyarakat untuk bersyukur atas bantuan rumah yang telah diberikan pemerintah.
Huntap ukuran bangunan 6×6 m dengan luas tanah 120 m² itu dilengkapi dengan fasilitas dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti listrik, kamar tidur, kamar mandi, sumur, kasur, dan parabotan rumah lainnya.
"Setiap huntap sudah berkeramik lengkap dengan perabotan interior seperti kursi tamu, meja makan, televisi, kompor, dan rak piring," dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (16/03).
Total, pemerintah akan membangun 17.969 huntap bagi penyintas bencana Sumatra, dengan jumlah terbanyak ada di Aceh, berjumlah 9.430 unit.
Jurnalis BBC News Indonesia mendatangi huntap beratap biru itu yang lokasinya berdekatan dengan muara sungai.
Di kompleks itu, terlihat sejumlah beberapa ibu tengah berbincang di sebuah huntap yang halamannya dijadikan warung.
Salah seorang penghuni huntap adalah Salamah Idris, 46 tahun. Dia juga adalah korban bencana tsunami dan banjir bandang tahun lalu.
Tsunami 2004 telah menghancurkan rumahnya dan merenggut nyawa saudarinya. "Yang hidup cuma saya, adik dua, dan ayah," katanya.
Kisah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat petaka di Sumatra, apa tanggung jawab negara?
Orangutan tapanuli yang langka ditemukan mati di bawah tumpukan kayu dan lumpur usai banjir Sumatra
Salamah lalu mengajak kami masuk ke dalam huntap miliknya.
"Mewah di huntap ini, karena lengkap, bagus, banyak sekali fasilitasnya, ada TV tapi enggak dikasih antena, ada kasur dua, ada kamar mandi dan sumur. Tapi airnya lebih asin dari garam," ujar Salamah.
Di balik kemewahan yang didapat, Salamah bilang terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Pertama adalah atap yang bocor, air masuk ke rumah saat hujan, dan token listrik berbayar.
"Asal hujan, enggak bisa tidur karena harus beres-beres, dan bayar listrik mahal sekali. Rp20.000 per minggu, kami enggak sanggup dan enggak dapat bantuan apa-apa juga," ujarnya.
"Ya kami harap seperti yang dijanjikan sebelumnya. Kami dapat bantuan enam bulan dan lampu ada subsidi," ujarnya.
Salamah juga menyadari bahwa huntap yang dia tinggali masuk dalam zona merah tsunami, dengan beberapa rumah warga dan juga kebun yang sempat berdiri di situ.
Namun, Salamah tak bisa menolaknya. Pasalnya, rumahnya, yang dibangun dari bantuan tsunami, kini telah hancur dan tak bisa ditempati.
"Karena saya enggak ada tanah lain, enggak ada uang buat renovasi rumah. Pilihan terpaksa inilah. Andainya ada pilihan lain, seperti bangun di rumah lama atau di tanah lain, kami enggak mau juga di sini. Karena di sini satu batang sayur pun susah ditanam. Satu ekor ayam pun enggak bisa dipelihara," ujarnya.
Di ujung pertemuan kami, Salamah mengaku bencana tsunami dan banjir bandang membekaskan trauma dalam hidupnya.
"Masih takut. Masih trauma kali. Mau hujan, mau air pasang, saya tidak bisa tidur," ujarnya.
Mengapa pemulihan bencana lebih lamban dari tsunami?
Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Syamsidik, berkata, kecepatan proses pemulihan bencana banjir tak selaras dengan harapan para penyintas banjir Sumatra.
Apalagi, katanya, jika dibandingkan dengan penanganan saat bencana tsunami.
Alasan pertama, ujar Syamsidik, adalah tingkat skala dan kerumitan yang ditimbulkan.
Bencana yang disebabkan Siklon Tropis Senyar di Sumatra itu menghantam banyak wilayah di Aceh. Ini berbeda dengan tsunami yang terpusat di pesisir laut.
"Kedua, ketersediaan dana dan aktor yang bekerja. Jika dibandingkan 2004, sekarang jumlahnya lebih sedikit. Itu juga yang menyebabkan ruang pendanaan tidak secepat yang diharapkan," ujar Syamsidik.
"Jadi saya memprediksi paling tidak memerlukan waktu pemulihan lebih dari tiga tahun. Jangan lupa, tsunami 2004 kita butuh waktu secara formal empat tahun," ujarnya.
Namun di tengah kondisi itu, terdapat beberapa langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintah.
"Pertama adalah permukiman atau rumah. Kedua adalah akses terhadap jalan, dan terakhir pemulihan lahan pertanian atau sektor perekonomian," ujarnya.
Jika hal itu diprioritaskan oleh segera, ujarnya, para penyintas bencana akan dapat dengan cepat bangkit dan berjuang untuk pulih.
Senada, pejabat Aceh, Murthalamuddin, juga mengakui bahwa penanganan bencana selama enam bulan ini belum maksimal.
"Jika dilihat pada fungsinya memang belum [maksimal]. Misalnya, huntara belum selesai, jadup belum merata. Tapi kita harus juga memahami pada skala kerusakannya," ujarnya.
Murthalamuddin bilang, skala kerusakan tsunami terjadi di daerah sekitar pesisir laut. Sementara itu, banjir bandang berdampak luas dan menyebar, dari merusak jalan, jembatan, rumah, hingga kebun dan sawah warga.
"Jadi skala kerusakannya itu memang jauh lebih besar. Maka menurut saya memang enggak mungkin kalau misalnya didrop dalam satu tahun, terutama jembatan dan jalan," ujarnya.