Aksi Protes MBG Terus Berlanjut di Papua – 'Kami Menolak Makan Bergizi Gratis'

Aksi Protes MBG Terus Berlanjut di Papua – 'Kami Menolak Makan Bergizi Gratis'

Aksi protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua terus berlanjut. Pada Rabu (26/2), ribuan pelajar dari belasan sekolah di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, melaksanakan long march dan melakukan aksi di kantor bupati Deiyai.

Dengan mengenakan seragam SD, SMP, dan SMA, para pelajar berjalan dari Lapangan Sepakbola Tomas Adii Waghete sekitar pukul 09.30 WIT menuju kantor bupati.

Wartawan Abeth You yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Deiyai menyebut personel kepolisian mengawal para pelajar yang melakukan long march.

Sesampainya di kantor bupati, para pelajar menyuarakan aspirasi mereka.

"Kami pelajar siswa-siswi kabupaten Deiyai dengan tegas menolak makanan bergizi gratis MBG di Kabupaten Deiyai. Setuju?" pekik Yohanes Koutoki, yang berorasi di halaman pemerintah kabupaten.

"Setuju!" seru para siswa menyambut pernyataan Yohanes.

Yohanes juga menyerukan penolakan terhadap pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, yang menurutnya, bisa berdampak kepada para pelajar di Deiyai.

Pemkab Deiyai menunggu "lembaga baru"

Aksi para pelajar ini diterima Sekretaris Daerah Kabupaten, Melianus Pakage.

Ia mengatakan bahwa aspirasi para pelajar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah.

"Kita pahami sama-sama baik oleh pemerintah juga oleh masyarakat, itu persoalan antara pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang mungkin harus jadi landasan pemikiran ke depan," kata Melianus di depan para siswa.

Melianus menjelaskan bahwa pemerintah daerah tak bisa begitu saja menghapus MBG karena itu adalah program pemerintah pusat.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Ia mengatakan akan ada "lembaga baru" yang bakal menangani pelaksanaan MBG. Meski begitu, ia tidak merinci lembaga baru tersebut.

Namun, ia berharap lembaga baru ini bisa menyerap aspirasi warga untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan MBG.

"Lembaga ini masih belum ada di antara kita. Jadi begitu ada lembaga ini, baru bisa kita bicarakan bersama, baik antar pemerintah daerah, DPR, juga perwakilan dari orang tua siswa juga para guru, kemudian nanti dikoordinir oleh dinas pendidikan," kata Melianus.

Aksi di Paniai dan wilayah lain

Sebelumnya, para pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA di Paniai, Papua Tengah, juga melakukan aksi menolak MBG di kantor bupati setempat, pada Senin (24/02) pagi.

Sekitar 120 personel kepolisian mengawal para pelajar yang melaksanakan aksi dengan mengenakan seragam sekolah mereka.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, mengatakan para pelajar berjalan kaki dari Paniai Timur ke kantor bupati pada pukul 07.30 WIT. Dalam aksinya, para pelajar memakai seragam sekolahnya.

"Aksi ini untuk menolak program makan bergizi gratis diganti dengan sekolah gratis," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo Benny, seperti dikutip dari detikcom.

"Aksi ini berjalan aman dan kondusif karena para guru juga ikut mendampingi aksi tersebut," tambahnya.

Sekitar sepekan sebelumnya aksi serupa juga dilaksanakan serentak di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Mimika, seperti diberitakan Tribunnews.com.

Penolakan dari pihak sekolah

Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Bilogai Dekenat Keuskupan Timika di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, juga sempat menyatakan penolakan terhadap MBG.

Dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia, yayasan tersebut hanya mengizinkan program MBG "saat launching" di lingkungan sekolah pada Senin, 20 Januari 2025.

Namun mereka "tidak bisa mengizinkan untuk diadakan lagi kegiatan MBG di lingkungannya".

Kepala Sekolah SMP YPPK Bilogai Dekanat di Sugapa, Intan Jaya, Karpus Belau, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembagian MBG dilakukan pihak sekolah atau yayasan.

"Karena sebagian besar masyarakat masih belum begitu memahami program ini," kata Karpus kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

Dia juga mengusulkan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana pendidikan di daerah konflik seperti Intan Jaya.

"Kami sangat membutuhkan lingkungan yang aman. Yang kami butuhkan di daerah ini tidak ada konflik lagi, supaya pendidikan bisa berjalan normal," tegasnya.

Sementara itu, para pelajar di Yahukimo meminta agar pemerintah fokus memberikan pendidikan gratis ketimbang makan bergizi gratis.

Selain itu, mereka mempertanyakan keterlibatan aparat keamanan mengurus pelaksanaan program tersebut.

Keterlibatan aparat keamanan diprotes karena menimbulkan kekhawatiran mengingat wilayah tersebut rawan konflik.

"Di sini kan daerah konflik dan TNI bawa makanan itu dengan mobil perang, sehingga banyak pelajar dan orang tua siswa yang takut," seorang pengunjuk rasa di Yahukimo, Donny Siep.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sempat mengatakan, pemerintah menurunkan TNI untuk melaksanakan program MBG di Yahukimo dan Intan Jaya, karena "situasi belum bagus" dan "belum kondusif" di sana.

"Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (04/02), seperti dilaporkan kantor berita Antara.

Gelombang aksi ini juga diwarnai dugaan tindak kekerasan oleh seorang ASN di Nabire, Provinsi Papua, terhadap pelajar yang ikut dalam aksi di Nabire. Hal tersebut terekam kamera, seperti diberitakan Kompas.com.

Dalam video tersebut ia terekam melakukan gerakan seperti menendang bahu seorang siswa.

Meski begitu sang ASN membantah bahwa ia melakukan kekerasan. Ia pun meminta maaf kepada pihak yang keberatan dengan tindakannya.

Apa tanggapan pemerintah terkait penolakan MBG di Papua?

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan menghormati mereka yang menolak MBG.

Dadan mengatakan program ini diperuntukan bagi mereka yang berhak menerima, di antaranya adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan juga para ibu menyusui.

Oleh karenanya, ia tak mempermasalahkan mereka yang menolak program terebut.

"Kalau yang berhak tidak ingin menerima. Kami hormati," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada, Senin (24/2), seperti dikutip dari Tempo.

Dadan juga mengatakan bahwa pelaksanaan MBG baru dimulai pada Senin (24/2) di Papua Tengah, seperti dikutip dari detik.com.

Dengan begitu, menurut Dadan, total daerah yang sudah melaksanakan MBG adalah 38 provinsi.