Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
Konten Media Partner
Apa Rencana Trump pada Hari Pertamanya Kembali ke Gedung Putih?
21 Januari 2025 18:45 WIB
Apa Rencana Trump pada Hari Pertamanya Kembali ke Gedung Putih?
Donald Trump telah berjanji akan "membuat orang pusing" pada hari pertamanya kembali menjabat pada Senin (20/01) dengan serangkaian perintah eksekutif yang diharapkan akan dikeluarkan beberapa jam setelah dilantik sebagai presiden AS ke-47.
Dia telah memberikan kisi-kisi dari beberapa perintah eksekutif yang belum diteken tersebut, dengan mengatakan bahwa arahan tersebut akan menyasar isu berkaitan dengan imigrasi ilegal, aturan tentang iklim, kebijakan keragaman, dokumen rahasia dan banyak lagi.
Menjadi hal yang umum bagi presiden untuk menandatangani rangkaian perintah eksekutif saat mereka menjabat. Perintah tersebut memiliki bobot hukum, namun dapat dibatalkan oleh presiden berikutnya atau pengadilan.
Namun begitu, skala rencana Trump bisa jadi belum pernah terjadi sebelumnya, dan gugatan hukum diperkirakan akan muncul.
Berikut ini hal-hal yang perlu diketahui.
Imigrasi dan perbatasan
Deportasi
Trump berjanji untuk "meluncurkan program deportasi terbesar dalam sejarah Amerika", dimulai sejak hari pertama menjabat presiden.
Dia diperkirakan akan mengumumkan keadaan darurat perbatasan nasional dan memerintahkan militer untuk membantu mengamankan perbatasan di bagian selatan, menurut Fox News.
Trump juga mengatakan dia akan mengakhiri kebijakan lama yang menghalangi otoritas imigrasi federal melakukan penggerebekan di gereja dan sekolah.
Setiap program deportasi massal diperkirakan akan menghadapi kesulitan logistik, biaya miliaran dolar, dan rangkaian gugatan hukum.
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp .
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
Tetap di Meksiko
Trump mungkin akan segera menerapkan kembali kebijakan "Tetap di Meksiko", yang selama masa jabatan pertamanya telah memulangkan sekitar 70.000 pencari suaka non-Meksiko melintasi perbatasan ke Meksiko untuk menunggu sidang.
Mengakhiri kewarganegaraan berdasar kelahiran
Trump menyebut hak konstitusional berusia 150 tahun yang menyatakan siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga Amerika sebagai "konyol" dan berjanji akan menghapusnya sejak hari pertama.
Namun melakukan hal itu jauh lebih sulit ketimbang sekadar mengeluarkan perintah eksekutif, sebab kewarganegaraan berdasar kelahirkan dijamin Konstitusi AS secara eksplisit.
Menutup perbatasan karena alasan kesehatan
Sebuah kebijakan pada 1944 bernama Title 42 memungkinkan pemerintah AS untuk mengekang migrasi guna melindungi kesehatan mayarakat.
Tindakan ini terakhir kali digunakan selama pandemi, namun media AS melaporkan bahwa pemerintahan yang baru sedang mencari penyakit yang dapat membantu membenarkan rencana mereka untuk menutup perbatasan AS dengan Meksiko.
Kartel narkoba
Trump diperkirakan akan menggolongkan kartel narkoba sebagai "organisasi teroris asing", dan menempatkan mereka ke dalam daftar bersama kelompok-kelompok seperti Al Qaeda, ISIS dan Hamas.
Membangun tembok
Ketika Trump pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2016, ia menandatangani perintah eksekutif untuk membangun tembok perbatasan. Meskipun beberapa bagian tembok telah dibangun, masih banyak yang belum selesai, dan ia mungkin akan mencoba menyelesaikan apa yang telah ia mulai.
Perdagangan dan ekonomi
Tarif
Trump berjanji akan mengenakan tarif besar-besaran pada barang-barang impor sebagai bagian dari janjinya untuk memprioritaskan manufaktur dalam negeri AS.
Trump memberlakukan tarif pada masa jabatan pertamanya, termasuk beberapa tarif terhadap China yang dipertahankan Joe Biden.
Namun kali ini ia menjanjikan tarif 10% untuk semua impor, 25% untuk barang-barang dari Kanada dan Meksiko, dan 60% untuk barang-barang yang berasal dari China.
Ia mengatakan akan mulai menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukannya pada hari pertama.
Baca juga:
Tarif kemungkinan akan membuat barang-barang konsumen menjadi lebih mahal dan dapat memicu inflasi, kata para ahli.
Beberapa negara mempertimbangkan untuk membalas mengenakan tarif terhadap barang dari AS.
Kripto
Trump telah memperjuangkan mata uang kripto dan pemilihannya mengakibatkan nilai Bitcoin meningkat sebesar 30%.
Beberapa meyakini Trump akan bergerak cepat untuk membuat "cadangan Bitcoin" federal—cadangan strategis yang mirip dengan cadangan emas dan minyak AS—yang katanya akan berfungsi sebagai "aset nasional permanen untuk memberikan manfaat bagi warga AS".
Iklim dan energi
Hapus kebijakan iklim Joe Biden
Presiden yang akan lengser Joe Biden menyaksikan rangkaian arahan, undang-undang, program pendanaan yang dia perjuangkan untuk meningkatkan lapangan kerja ramah lingkungan, mengatur polusi, mendanai infrastruktur sebagai salah satu pencapaian terbesarnya.
Namun Trump menegaskan bahwa dia ingin membatalkan sebagian besarnya. Dia diperkirakan akan menggunakan perintah eksekutif untuk menghapus pembatasan pengeboran lepas pantai dan lahan federal—memenuhi janjinya untuk "mengebor, mengebor terus menerus" dan meningkatkan produksi serta kemandirian energi AS.
Dia juga berjanji untuk melarang proyek sumber daya angin baru dan membatalkan mandat tentang kendaraaan listrik.
Menarik diri dari Perjanjian Paris (lagi)
Dalam waktu enam bulan setelah menjabat pada 2017, Trump menarik diri dari perjanjian iklim Paris—kesepakatan internasional penting yang dirancang untuk membatasi kenaikan suhu global.
Bidan berupaya untuk bergabung kembali dengan kesepakatan tersebut pada hari pertamanya menjabat pada 2021, namun Trump diperkirakan akan kembali menarik diri dari perjanjian tersebut.
Kerusuhan Capitol
Bebaskan 'sandera' 6 Januari
Ratusan orang yang dihukum setelah kerusuhan Gedung Capitol AS pada 2021 sedang menunggu kemungkinan pengampunan pada Senin (20/01) saat Trump kembali menjabat presiden.
"Saya cenderung untuk mengampuni banyak dari mereka," ujar Trump kepada CNN pertengahan tahun lalu.
"Saya tidak bisa mengatakan [pengampunan] itu untuk tiap orang, karena dari banyak dari mereka, mungkin dari mereka sudah lepas kendali."
Lebih dari 1.500 orang ditangkap terkait peristiwa tersebut. Setidaknya 600 orang didakwa melakukan penyerangan atau menghalangi petugas federal.
Dokumen rahasia
Pada acara pra-pelantikan yang digelar Minggu (19/01), Trump mengatakan ia akan merilis dokumen rahasia terkait pembunuhan Presiden John F Kennedy pada 1963, sebuah subjek dari teori konspirasi yang tak terhitung jumlahnya.
Ia mengatakan akan melakukan hal yang sama untuk berkas terkait pembunuhan adik Presiden Kennedy, Senator Robert Kennedy, dan pemimpin hak-hak sipil Martin Luther King Jr. pada 1968.
Kebijakan luar negeri
Perang Ukraina
Dalam kampanyenya, Trump mengeklaim akan mengakhiri konflik pada hari pertama masa jabatannya sebagai presiden. Sejak saat itu, ia mengatakan bahwa ia mungkin memerlukan waktu enam bulan. Tidak jelas apa yang akan ia lakukan pada hari-hari pertamanya.
Kuba and Venezuela
Trump dapat menggunakan perintah eksekutif untuk membatalkan keputusan Biden baru-baru ini untuk menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS. Ia juga dapat memberlakukan kembali sanksi terhadap Venezuela. Kedua negara tersebut sering menjadi sasaran kemarahannya selama pemerintahan pertamanya.
Baca juga:
Relokasi warga Gaza
Tim transisi Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk merelokasi sekitar dua juta penduduk Gaza ke luar wilayah tersebut sementara rekonstruksi pascaperang di Jalur Gaza berlangsung.
Salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menampung pengungsi adalah Indonesia, menurut Time of Israel .
NBC mengungkap hal tersebut dalam laporannya pada Sabtu (18/01) namun hanya mengutip satu sumber anonim, yang membocorkan ide yang secara luas dianggap sebagai tidak realistis.
Belum jelas berapa banyak orang dalam pemerintahan yang akan datang yang benar-benar mempertimbangkannya dengan serius.
Adapun Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi mengenai rencana relokasi itu.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini," ujar Jubir Kemlu Rolliansyah Soemirat kepada wartawan, dikutip dari detikNews.
Keberagaman dan gender
Keberagaman, kesetaraan dan inklusi
Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah dan bisnis di seluruh AS telah mengadopsi kebijakan yang dirancang untuk mendukung perempuan dan ras minoritas.
Praktik ini, yang sering diklasifikasikan sebagai "diversity, equity and inclusion" (DEI) atau keberagaman, kesetaraan dan inklusi, telah membuat marah banyak kaum konservatif dan menghadapi gugatan hukum.
Trump telah berjanji untuk membubarkannya dan perusahaan-perusahaan besar termasuk Meta, Walmart, dan Amazon telah mulai mencabut inisiatif-inisiatif terkait.
Trump menggunakan perintah eksekutif untuk melarang pendanaan federal diberikan ke sekolah atau lembaga lain yang memiliki program DEI. Ia juga dapat melarang pendanaan untuk sekolah yang mengajarkan "teori ras kritis" yang dikenal sebagai critical race theory (CRT).
Baca juga:
Aborsi
Layaknya kebanyakan presiden dari Partai Republikan sebelumnya, Trump diperkirakan mengembalikan "kebijakan Kota Meksiko", yang melarang bantuan federal kepada kelompok internasional yang menyediakan konseling aborsi.
Dia juga diharapkan untuk memberlakukan kembali aturan aborsi yang melarang penyedia layanan kesehatan federal Title X, sebuah program keluarga berencana berpendapatan rendah, untuk menyebutkan aborsi kepada pasien.
Perubahan tersebut secara efektif merampas puluhan juta dolar dari organisasi yang menawarkan aborsi atau memberikan rujukan.
Perempuan transgender dalam olahraga
Trump telah berulang kali mengritik apa yang disebutnya sebagai "kegilaan transgender" di sekolah dan layanan kesehatan, dan secara khusus berjanji untuk melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan.
TikTok
Pada Minggu (19/01) pagi, Trump berjanji akan mengeluarkan perintah eksekutif yang akan menunda penerapan undang-undang yang melarang platform media sosial milik China, TikTok.
Perintah eksekutif tersebut, katanya, akan memberi mereka waktu untuk menemukan mitra AS untuk membeli 50% saham di perusahaan itu.
Trump sebelumnya mendukung larangan TikTok, tetapi baru-baru ini mengubah pendiriannya, dengan menunjuk pada miliaran penayangan yang katanya diperoleh dari videonya di platform tersebut selama kampanye presiden tahun lalu.