Demo ASN Menuntut Mendikti Saintek Mundur – 'Kalau Semut Diinjak, Tentu akan Menggigit'

Demo ASN Menuntut Mendikti Saintek Mundur – 'Kalau Semut Diinjak, Tentu akan Menggigit'

Aparatur sipil negara (ASN) di Kemendikti Saintek yang beramai-ramai mendesak menteri mereka mundur memperlihatkan adanya "ketidaknyaman yang memuncak" di lembaga itu, ujar pengamat.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, diteriaki para pegawai lembaga itu dalam aksi yang digelar di depan kantor mereka di Jakarta, Senin (20/1).

Dalam video yang beredar di media sosial, sorakan dari para ASN terdengar ketika mobil hitam Satryo membawanya pergi dari kompleks gedung.

"Turun! Turun! Turun! Lawan! Lawan! Lawan!" seru massa yang melancarkan aksi protes atas dugaan pemecatan salah satu pegawai secara terpihak dan mendadak.

Dilansir kantor berita Antara, sebanyak 235 ASN menuntut keadilan untuk sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan secara semena-mena oleh Satryo.

Salah satu pegawai yang diberhentikan, Neni Herlina, mengaku dirinya diberhentikan secara verbal, tanpa menerima surat apapun terkait pemberhentiannya.

Dalam aksi itu, para ASN yang mengenakan baju hitam membentangkan spanduk dan papan bunga.

Salah satu spanduk bertuliskan: "Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga #Lawan #MenteriZalim #PaguyubanPegawatiDikti".

Sementara satu lagi bertuliskan: "Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri."

Dilansir Detikcom, Satryo membantah tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

"Pendemo kan cari sesuatu yang menarik, intinya kita sedang bersih-bersih," tuturnya setelah menghadiri pelantikan rektor ITB di Bandung, Jawa Barat, Senin sore kemarin.

Terpisah, Sekjen Kemendikti Saintek Togar M. Simatupang mengonfirmasi adanya pemberhentian ASN di lembaga itu, meski dia menyanggah ini dilakukan secara mendadak.

"Dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu," ujar Togar kepada Antara pada Senin (20/1).

"Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik."

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut pihaknya meyakini persoalan ini dapat diselesaikan dengan dialog.

"Kita tunggu saja hasil dialog yg akan dilakukan di internal kementerian tersebut. Sejauh ini kita yakin bisa diselesaikan dengan dialog dari hati ke hati dan kepala dingin," ujarnya kepada BBC News Indonesia melalui pesan singkat pada Senin (20/1).

Baca juga:

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut demo besar-besaran ASN terhadap menteri adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya.

"Mungkin ini adalah ketidaknyaman yang memuncak di institusi itu," ujar Lina kepada BBC News Indonesia.

Unsur pimpinan kementerian dan lembaga, sambung Lina, seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan organisasi yang dipimpinnya.

"Ketika seseorang menjadi pejabat publik, maka yang bersangkutan harus bisa memastikan segala ucapannya [dan] tindakannya benar-benar dijaga," tegasnya.

Berikut adalah hal-hal yang sudah diketahui mengenai demonstrasi yang terjadi menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Mengapa para ASN di Kemendikti Saintek melakukan demo?

Dilansir Antara, ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kemendikti Saintek menggelar aksi mereka di depan kantor kementerian di Jakarta pada Senin (20/1).

Unjuk rasa dipicu adanya pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai bernama Neni Herlina.

Selain Neni, Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, mengaku perlakuan tidak adil juga menimpa pegawai lainnya meski dia tidak menyebutkan nama.

Dia kemudian menjelaskan aksi itu ditujukan untuk menyampaikan kepada publik atas apa yang terjadi, khususnya Presiden Prabowo Subianto.

"Kami lebih kepada menyampaikan saja, terutama adalah kepada pejabat atau kepada Bapak Presiden yang sebenarnya mengangkat dan menunjuk beliau [Satryo Soemantri Brodjonegoro] sebagai Menteri," ujar Suwitno.

Kepada Tempo, Neni mengatakan pemecatan dirinya terjadi pada tanggal 17 Januari 2025.

Neni mengeklaim bahwa Satryo masuk ke ruang kerjanya dan, dengan nada tinggi, memintanya angkat kaki dari ruangan.

"'Keluar kamu ke Dikdasmen!' 'Bawa semua barang-barang kamu!" ujar Neni menirukan kalimat yang menurutnya disampaikan Satryo.

Suwitno memaparkan pemecatan Neni terjadi karena adanya kesalahpahaman tentang lingkup tanggung jawabnya.

Siapa Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro dan apa tanggapannya atas demo terhadapnya?

Sebelum ditunjuk sebagai Mendikti Saintek di Kabinet Merah Putih, Satryo Brodjonegoro dikenal sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sempat menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada 1999-2007.

Satryo adalah putra dari Soemantri Brodjonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Soeharto.

Adik Satryo, Bambang Brodjonegoro, sempat menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan Jokowi.

Ditemui wartawan usai menghadiri pelantikan rektor ITB di Bandung, Satryo menuding demo di kantornya berpangkal pada penolakan ASN terhadap rotasi dan mutasi yang diputuskannya.

Perubahan ini dilakukan setelah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dipecah menjadi tiga kementerian oleh Presiden Prabowo.

"Demo itu terkait kami sedang adakan upaya mutasi besar-besaran di kementerian karena pecahnya tiga kementerian," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Satryo menyanggah tuduhan sewenang-wenang yang dilontarkan terhadapnya.

Apa makna dari demo yang dilakukan ASN terhadap menteri mereka?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Linna Miftahul Jannah, mengaku dirinya baru kali ini melihat ada demo ASN yang secara terang-terangan melawan orang nomor satu di lembaga mereka.

Linna menilai apa yang terjadi di Kemendikti Saintek mengindikasikan "puncak dari ketidaknyamanan" dari para ASN.

Linna mengamini bahwa ASN biasanya cenderung "menerima" atas kebijakan-kebijakan dari unsur pimpinan.

"Orang kalau masih bisa menerima, maka dia akan cenderung diam. Atau mungkin sekadar 'ngeyel' dan tidak mau melakukan pekerjaannya," ujarnya.

Linna pun menyebut demo yang terjadi di Kemendikti Saintek menunjukkan mereka merasa sudah merasa terdesak dan merasa unjuk rasa adalah satu-satunya pilihan.

"Kalau sudah tidak didengar, tidak ada pilihan lain kecuali demo," ujar Linna kepada BBC News Indonesia pada Senin (20/1).

"Kalau semut diinjak, tentu akan menggigit."

Di sisi lain, Linna juga melihat fenomena media sosial yang dipandang sebagai alat pengaduan yang lebih cepat menghasilkan respons ketimbang jalur formal.

Hal ini, sambung dia, turut dimanfaatkan ASN.

"Saat ini, media sosial justru dijadikan alat untuk melakukan pengaduan agar cepat direspons ketimbang melalui media formal seperti SP4N LAPOR!," tuturnya.

Dia merujuk ke Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang dikelola pemerintah.

Baca juga:

Linna menyayangkan tanggapan dari kementerian dan lembaga yang menurutnya tidak menanggapi isu yang beredar tentang tindakan sewenang-wenang.

"Pejabat negara harus memiliki etika. Pilihan kata dan profesionalitas tentu saja harus dikedepankan," ujarnya.

Selain itu, sambung dia, pejabat publik yang hendak memimpin kementerian atau lembaga seharusnya benar-benar menyesuaikan diri dengan anggota-anggotanya.

"Kalau kita bicara Indonesia, kenapa ada demo? Karena ketidakpercayaan. Ini yang harus diluruskan agar tidak menjadi bola liar."

Oleh karena itu, Linna pun menyarankan agar ada mediator yang bisa menjembatani antara Mendikti Saintek dengan para pendemo.

Dalam hal ini, Lina menyarankan peran mediator itu diambil oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.