Demo di Iran: Negara Barat Menghukum Polisi Syariah terkait Kematian Mahsa Amini

Aksi polisi moral Iran telah memicu rangkaian demonstrasi di negara tersebut.

Negara-negara Barat telah mengetatkan hukuman kepada sejumlah institusi Iran ketika rentetan demonstrasi terus menjalar di negara itu. Salah satu institusi yang dijatuhi sanksi adalah polisi moral atau polisi syariah, setelah Mahsa Amini, perempuan Kurdi-Iran berusia 22 tahun, meninggal dunia dalam tahanan sehingga memicu kemarahan masyarakat.

Siapa polisi moral?

Polisi moral, yang dikenal secara formal dengan sebutan Patroli Panduan atau Gasht-e Ershad, adalah bagian dari kepolisian Iran yang bertugas menegakkan nilai-nilai Islam, khususnya cara berpakaian. Mereka punya kewenangan menahan warga yang dianggap "berpakaian secara tidak pantas".

Belum jelas berapa banyak perempuan dan pria yang bekerja untuk polisi moral. Yang jelas kesatuan tersebut bisa mengakses senjata api dan punya pusat penahanan, yang biasa disebut "pusat pendidikan ulang".

Perempuan-perempuan di Iran bisa dihentikan oleh polisi moral jika dianggap mengenakan hijab secara "tidak layak". Atas pelanggaran tersebut, perempuan bisa dibawa ke pusat penahanan.

Di "pusat pendidikan ulang", tahanan diberikan kursus mengenai pentingnya memakai hijab. Tahanan lantas dipaksa menandatangani ikrar untuk menyetujui aturan berpakaian sebelum bisa dibebaskan. Banyak perempuan menolak ditahan, akibatnya mereka ditahan secara paksa.

Penahanan Mahsa Amini karena dituduh melanggar aturan hijab di Teheran pada 13 September (dia meninggal dunia tiga hari kemudian dalam keadaan koma) adalah kasus terkini. Sejumlah laporan menyebut para petugas memukul kepalanya dengan tongkat dan membenturkan kepalanya pada salah satu kendaraan mereka saat menahannya.

Akan tetapi, aparat menyebut Mahsa Amini meninggal karena riwayat penyakit yang diidapnya—klaim yang dibantah keluarganya.

Apa dampak rangkaian sanksi ini?

Rangkaian sanksi mungkin paling efektif terhadap orang-orang yang berpikir untuk bergabung dengan polisi moral. Beberapa individu bergabung dengan kesatuan itu bukan karena alasan ideologis tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pula yang tidak bergabung secara sukarela tetapi demi menjalani wajib militer.

Memberlakukan larangan perjalanan terhadap para petugas lapangan ini mungkin berdampak negatif pada perekrutan polisi moral.

Meski demikian, upaya negara-negara Barat menjatuhkan sanksi kepada institusi Iran seperti polisi moral, penjara Evin, atau pasukan Basij sepertinya tidak akan mengubah perilaku rezim.

Beberapa aktivis dan pengguna media sosial ingin rentetan sanksi difokuskan pada kerabat dan anak-anak para pejabat yang tinggal di luar Iran. Yang lain menginginkan langkah-langkah politik yang lebih terarah untuk menekan Iran agar menghentikan pembunuhan atau penahanan lebih banyak orang.

Salah satu penyerunya adalah Hamed Esmailion, juru bicara keluarga korban pesawat penumpang Ukraina yang ditembak jatuh oleh pasukan Iran di Teheran dua tahun lalu (Iran mengklaimnya sebagai kecelakaan).

Dia adalah sosok di balik demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di Berlin pekan lalu. Unjuk rasa tersebut diyakini sebagai demonstrasi terbesar yang dilakukan diaspora Iran.

Esmailion kini meminta para pemimpin kelompok G7 yang beranggotakan negara-negara paling maju di dunia untuk mengusir diplomat Iran. Sejauh ini dia telah mengumpulkan sekitar 700.000 tanda tangan untuk mendukung petisi tersebut.

Banyak orang meyakini rentetan sanksi terberat terhadap berbagai individu yang diketahui bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Iran akan menjadi sia-sia karena sebagian besar pejabat dalam daftar sanksi mungkin tidak punya aset yang dibekukan di AS, Kanada atau Eropa.

Siapa yang berupaya membungkam demonstrasi?

Selama lima pekan terakhir, ribuan orang telah memprotes pemerintah Iran di lebih dari 100 kota. Video-video di media sosial memperlihatkan tindakan keras oleh pasukan keamanan yang mencakup penembakan peluru tajam, pemukulan, dan serangan seksual.

Kelompok Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo mengatakan setidaknya 234 orang, termasuk 29 anak-anak, telah tewas. Angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia Iran (HRANA) memperkirakan bahwa 13.309 orang telah ditahan, banyak dari mereka adalah anak muda dan anak-anak.

Kurangnya kejelasan tentang institusi mana yang berperan dalam penindasan brutal mempersulit sanksi Barat untuk menargetkan mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, sejumlah divisi dalam kepolisian Iran, termasuk Unit Pasukan Khusus Naja dan apa yang disebut Nopo (Pengawal Pasukan Khusus Ahli Hukum Islam); berbagai kelompok di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) seperti anggota pasukan paramiliter Basij; serta agen-agen berpakaian preman adalah bagian dari aparat keamanan di lapangan, yang terlihat dalam video yang diunggah ke media sosial.

Bagaimana dengan hubungan Iran-Barat?

Sejumlah aktivis - terutama yang berada di luar Iran - ingin negara-negara Barat lebih dari sekadar menyampaikan pesan dukungan publik, tapi menjatuhkan sanksi baru.

Dan tampaknya ini tidak akan terjadi sampai Iran mendekati titik kritis di mana rezim menjadi sangat tidak berfungsi, atau pasukan keamanannya sedang kacau. Negara-negara asing juga akan mencari tanda-tanda munculnya tokoh kepemimpinan oposisi.

Pada titik ini, tampaknya negara-negara Barat belum siap untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Partai Demokrat AS pekan lalu - karena khawatir hal itu dapat berdampak pada perundingan nuklir dengan Iran - tidak mendukung RUU yang diajukan oleh Partai Republik untuk menjatuhkan sanksi kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan Presiden Ebrahim Raisi.

Siapa atau apa yang telah dijatuhi sanksi?

Departemen Luar Negeri Inggris mengatakan serangkaian sanksi telah dijatuhkan terhadap kepala polisi moral, Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, dan kepala cabang Teheran, Haj Ahmad Mirzaei, sebagai respons atas tewasnya Mahsa Amini.

Rangkaian sanksi juga dijatuhkan kepada tiga pejabat keamanan karena dituduh melakukan pelanggaran HAM yang serius.

Mereka antara lain:

Uni Eropa mengatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap 11 orang dan tiga organisasi selain polisi moral. Dua tokoh kunci polisi moral, Mohammad Rostami dan Hajahmad Mirzaei, termasuk di antara 11 orang yang dikenai sanksi.

UE juga memberikan sanksi kepada Pasukan Penegakan Hukum Iran (LEF) serta sejumlah komandan lokalnya atas peran mereka dalam penindasan.

Selain itu, UE memberlakukan sanksi terhadap Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran, Issa Zarepour, karena mengganggu sambungan internet dan menghambat kemampuan pengunjuk rasa untuk mengunggah di media sosial.

Rangkaian sanksi yang dijatuhkan Kanada mencakup lembaga-lembaga seperti Dewan Pelindung, Majelis Ahli, serta ribuan anggota IRGC yang akan dilarang memasuki Kanada.

Kanada pun memberikan sanksi kepada banyak pejabat, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif; Jenderal Angkatan Darat sekaligus mantan Menteri Pertahanan, Amir Hatami; dan Saeed Mortazavi, seorang jaksa Iran yang menurut Kanada memerintahkan penyiksaan terhadap jurnalis Iran-Kanada Zahra Kazemi.

Kazemi meninggal akibat dianiaya saat berada dalam tahanan pada 2003.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada tujuh pemimpin senior organisasi keamanan Iran, termasuk polisi moral; Kementerian Intelijen dan Keamanan; pasukan Angkatan Darat; Basij; dan LEF.

Menanggapi rentetan sanksi ini, Iran telah merilis sanksi terhadap beberapa organisasi dan individu Inggris atas dugaan "penghasutan kerusuhan" dan "dukungan terorisme".

Sanksi Iran mencakup larangan pemberian visa masuk ke Iran serta penyitaan aset individu terkait di Iran.

Mereka yang ditargetkan termasuk Kantor Pusat Komunikasi pemerintah Inggris GCHQ; BBC Persia; TV Internasional Iran; dan Menteri Negara untuk Keamanan Inggris, Tom Tugendhat.