Empat Hal yang Perlu Diketahui Soal Seruan Tarik Uang dari Bank BUMN – Mengapa Dikaitkan dengan Danantara?

Empat Hal yang Perlu Diketahui Soal Seruan Tarik Uang dari Bank BUMN – Mengapa Dikaitkan dengan Danantara?

Beberapa hari terakhir, seruan tarik uang tabungan dari bank-bank pelat merah marak di media sosial. Seruan ini menyusul pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anaganta Nusantara (BPI Danantara).

Danantara mengelola investasi dari dividen 65 BUMN. Tiga dari puluhan BUMN itu adalah bank perusahaan pelat merah raksasa, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Nasional Indonesia (BNI).

Sebagian cuitan warganet dengan keras menyerukan agar segera menarik tabungan dari bank BUMN ke bank swasta. Ada pula yang menentang seruan ini, karena tarik uang massal dari bank bisa berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeklaim "sampai saat ini tidak ada penarikan-penarikan seperti itu".

Pihak Istana memastikan "(BPI) Danantara itu mengelola dividen BUMN, bukan mengambil uang BUMN" dan Danantara akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengapa muncul seruan tarik uang di bank BUMN?

Akun @terseponah berada di tengah keriuhan ajakan menarik uang dari bank BUMN di platform X—dulu bernama Twitter.

"Bukannya enggak mengerti sama konsep Danantara, cuma meminimalisir worst case saja. Toh, enggak ada yang tahu Danantara ke depannya bakal berhasil apa enggak kerjaannya…" (Kalimat telah disesuaikan).

Dalam kotak pesan, akun ini mengeklaim sedang membuka rekening baru di bank swasta.

"Mungkin setelah selesai, semua saldo (bank BUMN) saya akan langsung pindah," kata @terseponah.

"Saya cari aman dulu sepertinya untuk saat ini. Meskipun kayaknya ini enggak bahaya-bahaya amat untuk saya yang pakai bank hanya untuk sekadar transaksi ringan," tambahnya.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Warganet lain, Larasati, ikut dalam seruan ini.

"Khawatirannya awal-awal sih karena panik… jangan-jangan nanti dana yang aku simpan di bank BUMN itu nanti takutnya enggak aman."

"Terus kan, jadi aku langsung tarik duluan karena panik," kata Larasati yang enggan akun X-nya dipublikasi karena "takut kena hujat".

Sejak isu Danantara mulai heboh di X pada akhir pekan lalu, Larasati tanpa pikir lama menarik uangnya dari dua bank pelat merah.

Uang tersebut dipecah untuk membeli emas, dan ditabung di bank swasta.

Media sosial belakangan ini diramaikan seruan untuk menarik uang dari bank BUMN imbas dari Danantara.

Bukan hanya itu, Larasati mengaku menjual saham di perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Saham-saham bank BUMN juga akhirnya aku jual-jualin juga," katanya.

Ada sejumlah hal yang mendorongnya mengambil tindakan ini.

Pertama, Larasati menduga Danantara akan menjadi "Proyek gagal. Sama saja dengan IKN begitu".

Kedua, wacana Presiden ke-7 Joko Widodo dan ormas keagamaan sebagai pengawas Danantara.

Ketiga, beredar informasi mengenai Danantara yang tak bisa diaudit langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penegakan hukum.

"Kalau misalnya nanti ada apa-apa dengan si proyek Danantara ini, para petinggi dan pengawas dan apapun itu nggak bisa dituntut," tambah Larasati.

Alya pemilik akun @alpukattt juga mengutarakan kekhawatiran serupa. Ia menilai informasi terkait BPI Danantara dan bank BUMN masih "simpang siur".

Alya mengaku setiap uang gaji masuk dalam tabungan di rekening bank BUMN-nya akan segera ditarik ke rekeningnya di bank swasta. "Lebih cari aman saja," katanya.

Ia juga memperoleh informasi dana yang dikelola BPI Danantara tidak bisa diaudit oleh KPK untuk penegakan hukum.

"Jadi mungkin yang saya takutin saldo di rekening saya tiba-tiba hilang atau apa. Kita enggak bisa menuntut kalau kayak gitu," katanya.

BBC News Indonesia tak bisa memverifikasi informasi aturan audit Danantara ini.

Musababnya, sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (04/02), revisi UU BUMN yang menjadi payung hukum Danantara belum bisa diakses publik.

Sejumlah anggota DPR yang kami hubungi tidak merespons permintaan wawancara dan berkas UU BUMN terbaru.

Dalam keterangan kepada media, Jokowi tidak membantah wacana dirinya akan ditunjuk sebagai pengawas. Ia mengaku masih menunggu arahan pemerintah.

"Masih digodok, masih dimatangkan. Kita tunggu, kita tunggu pemerintah," katanya seperti dikutip Kompas.

Baca Juga:

Di sisi lain, ada juga warganet lain yang tidak setuju dengan seruan tarik dana dari bank BUMN.

Mereka berargumentasi penarikan dana secara massal dari bank hanya membuahkan persoalan baru seperti krisis perbankan dan keuangan nasional.

Sejauh mana seruan di media sosial ini nyata terjadi di lapangan?

Sejumlah narasumber yang berbicara kepada BBC News Indonesia mengeklaim sedang berencana atau sudah menarik uangnya dari bank BUMN. Mereka termasuk @terseponah dan Larasati.

Namun, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan dari OJK, Dian Ediana Rae, mengaku belum melihat aksi nyata tarik uang di bank-bank BUMN.

"Kita tentu terus monitor closely [pantau dekat] bank-nya. Apakah ada penarikan-penarikan yang unusual [tidak biasa] kepada bank-bank BUMN sebagai akibat ajakan yang tidak bertanggungjawab ini, dan sampai saat ini tidak ada penarikan-penarikan seperti itu," kata Dian yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK.

Menurutnya, saat ini masyarakat, "Sudah cukup dewasa menyikapi isu-isu seperti ini, dan juga mengetahui persis kinerja bank-bank BUMN yang sangat baik".

Kualitas ketiga bank BUMN (Mandiri, BNI dan BRI) masih terjaga baik. Setidaknya hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah (NPL) kurang dari 5% dan pendapatan bunga bersih (NII) pada 2024 di atas 1,5%. Angka ini menunjukkan ketiga bank dalam kondisi sehat.

Baru-baru ini, ketiga bank juga akan melakukan buyback (pembelian kembali) saham yang beredar di publik. Namun, aksi ini tidak terkait dengan BPI Danantara.

"Buyback diyakini dapat mendukung kegiatan usaha maupun pertumbuhan perseroan di masa yang akan datang melalui peningkatan engagement pekerja," kata Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi seperti dikutip dari Kompas.

Apakah uang nasabah bank-bank BUMN akan digunakan BPI Danantara?

BPI Danantara tidak mengelola dan menggunakan dana nasabah dari bank-bank BUMN, menurut keterangan media yang dikelola pemerintah.

Badan ini mengelola dividen (pembagian laba) bank BUMN untuk diinvestasikan pada "sektor-sektor prioritas nasional".

Sektor tersebut adalah hilirisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi serta pengembangan industri substitusi impor dan digital.

Bukan hanya bank pelat merah, BPI Danantara juga akan mengelola dividen dari puluhan BUMN di sektor lainnya. Selain itu, badan ini pun diberi peran mengelola penghematan anggaran serta aset-aset dari kementerian/lembaga.

"Dengan mengutamakan investasi berbasis non-APBN, BPI Danantara akan menjadi pelopor menciptakan kapabilitas sumber investasi mandiri, melengkapi pembiayaan dari APBN yang lebih efisien," tulis media yang dikelola pemerintah.

Sebelumnya, dividen dari BUMN langsung masuk ke APBN lewat jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dana ini digunakan untuk infrastruktur, belanja pegawai, sampai belanja modal. Tapi setelah ada BPI Danantara, uang tersebut nantinya diinvestasikan.

Pesohor media sosial, Ferry Irwandi menjelaskan dalam cuitannya tentang Danantara:

https://twitter.com/irwndfrry/status/1891503790353760292?t=uf0flF4rg1tvYswNOcZrHg&s=19

Dalam utasnya, Ferry menyoroti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi: berhasil atau gagal.

Jika pengelolaan investasi BPI Danantara berhasil, akan semakin menarik untuk investasi global masuk ke Indonesia.

Termasuk, pemerintah bisa mengurangi ketergantungan APBN dari pajak, ruang fiskal jadi semakin longgar.

Sebaliknya, jika gagal hal ini bisa berdampak terhadap APBN dan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya independensi, transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan investasi.

Mengapa polemik ini bergerak liar?

Dalam wawancara, Ferry melihat polemik tarik uang dari bank BUMN disebabkan banyak faktor.

Misalnya mengira uangnya akan digunakan BPI Danantara, sudah punya sentimen negatif, sekadar ikut-ikutan dan lain sebagainya.

"Dan kukira susah untuk langsung mengambil satu kesimpulan. Yang pasti itu [sentimen negatif terhadap Danantara] salah satu faktor. Kalau faktor lain kita belum tahulah, karena pertimbangan orang kan banyak," katanya.

Polemik ini muncul, kata dia, karena ada kekosongan komunikasi pemerintah menjelaskan rinci mekanisme pengelolaan dana di BPI Danantara.

Oleh karena itu, warganet mencari tahu dari banyak sumber, dan membuat kesimpulan sendiri.

"Kalau fenomena ini terjadi harusnya jadi alert [peringatan] buat pemerintah. There's something we must do [ada hal yang harus kita dilakukan], untuk membuat masyarakat itu setidaknya paham," katanya.

Ia memperingatkan bahaya seruan ini makin meluas dan dilakukan dalam aksi nyata, termasuk rentan dimanfaatkan kepentingan-kepentingan tertentu.

"Orang jadi ujung-ujungnya enggak melakukan spending apapun, volume ekonomi enggak naik, transaksi ekonomi enggak berputar, ya lama-lama kita bakal makin sulit keadaannya. Itu enggak sehat," tambah Ferry.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengutarakan kekhawatiran yang sama.

Ia memperingatkan aksi tarik uang secara besar-besaran dari bank pernah terjadi pada 1997 yang ikut menyumbang krisis ekonomi.

"Satu orang itu terdorong, itu akan menstimulasi orang-orang yang lain. Nah kalau itu masif ya, itu yang menjadikan bank itu bisa kolaps," kata Esther.

Dia menyinggung kalau saat ini sudah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS lahir setelah krisis 1998 yang bertugas menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas perbankan.

Esther melihat seruan tarik uang dari bank BUMN merupakan bentuk ketidakpuasan sebagian orang terhadap pemerintah.

Hal ini didorong kebijakan-kebijakan yang ia sebut "blunder". Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.

Baca Juga:

Menurut Esther, pemerintah perlu didorong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya mengevaluasi sasaran program MBG.

"Tapi yang prioritas dulu lah, stunting area dulu. Daerah-daerah yang miskin dulu. Jangan pengen masif kayak gitu," katanya.

Dalam keterangan tertulis, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, "Danantara itu mengelola dividen BUMN, bukan mengambil uang BUMN".

Ia juga mengatakan, pengelolaan investasi oleh Danantara akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi tidak perlu menyebar-nyebar disinformasi untuk menggagalkan Indonesia menjadi negara yang kuat, yang bisa membiayai hilirisasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi di masa datang," katanya.

Dalam pidato puncak Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tahun ini dividen dari BUMN mencapai Rp300 triliun.

Sebesar Rp100 triliun akan dikembalikan menjadi modal kerja ke BUMN, sisanya Rp200 triliun "kita akan investasi".

Ditotal dengan penghematan anggaran, Prabowo menyebut terdapat dana sebesar Rp750 triliun. Anggaran itu akan diinvestasikan lewat BPI Danantara.

"(Rp) 24 (triliun) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," kata Presiden Prabowo.