Karyawan KAI Jadi Tersangka Teroris: Strategi Baru Manfaatkan Institusi Negara
Perbesar
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Penangkapan terduga pelaku terorisme di Bekasi yang belakangan diketahui sebagai pegawai PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) menandai pergeseran strategi jaringan teroris ISIS untuk merekrut pengikut baru, menurut seorang pengamat terorisme.
Polisi mengatakan pria berinisial DE itu telah berbaiat kepada ISIS sebelum dia bergabung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Noor Huda Ismail, penulis buku Narasi Mematikan: Pendanaan Teror di Indonesia, menjelaskan biasanya kelompok pro-ISIS menganggap negara sebagai musuh yang harus dilawan.
Tetapi sekarang tampaknya mereka membolehkan untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari institusi negara tanpa harus meninggalkannya.
“Saya sebagai orang yang mengamati isu ini baru ketemu orang ISIS yang dengan sengaja masuk ke lembaga negara. Kalau orang JI (Jamaah Islamiyah) biasa ini,” kata Noor Huda.
Seorang pejabat tinggi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa kelompok-kelompok teroris menyebarkan pesannya lewat media sosial dengan harapan bisa menyasar pegawai-pegawai pemerintah. Namun dia menekankan bahwa siapa pun bisa terpapar ideologi terorisme.
Densus 88 Antiteror Polri menangkap DE di kawasan Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (14/08). Polri menemukan 16 pucuk senjata api beserta amunisinya dan bendera ISIS.
Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar, menjelaskan, DE telah bergabung dengan jaringan terorisme Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan sosok berinisial WM dan berbaiat kepada ISIS sebelum bergabung dengan PT KAI pada 2016.
"Dia bergabung dengan MIB di Bandung, menjadi jemaah WM yang sudah ditangkap itu. Kemudian 2014 dia menyatakan baiat, tunduk kepada amir ISIS. Kemudian 2016 baru dia terdaftar sebagai karyawan PT KAI," kata Aswin dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (15/08).
Polisi mengatakan DE aktif memberikan seruan jihad di Facebook. Dia disebut pernah mengunggah poster baiat kepada pemimpin ISIS, Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi, dalam bahasa Indonesia dan Arab. Dia juga diduga terlibat dalam penggalangan dana melalui aplikasi Telegram.
Direktur utama PT KAI, Didiek Hartantyo, membenarkan bahwa DE bekerja di PT KAI sejak 2016 dan sudah melalui proses seleksi yang ketat di KAI sesuai aturan yang berlaku. Ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan polisi dalam menangani kasus ini.
Didiek mengungkapkan, PT KAI telah menjalin kerja sama dengan BNPT untuk mencegah radikalisme sejak 2018 dan kemudian diperbarui pada 2021.
"Secara internal kereta api sudah bekerja sama dengan BNPT mendukung aturan-aturan ataupun proses sehingga kami akan koordinasi dan secara internal KAI itu sudah bekerja sama dengan BNPT mulai tahun 2018 dan mulai tahun 2021 pada masa Pandemi kami perbarui," ujarnya kepada wartawan di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (15/08).
Pergeseran strategi
Polisi telah beberapa kali menangkap terduga teroris yang belakangan diketahui sebagai pegawai BUMN dalam lima tahun terakhir.
Pada 2022, Kepala BNPT saat itu, Irjen Boy Rafli Amar, mengatakan kepada Komisi III DPR bahwa ada upaya infiltrasi jaringan terorisme ke institusi pemerintah, termasuk BUMN.
“Karena strategi mereka juga sepertinya ingin mencoba mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang bekerja di sektor pemerintahan termasuk di BUMN,” kata Boy sebagaimana dilaporkan sejumlah media.
Penyusupan paham terorisme diduga tidak hanya terjadi di kalangan pegawai BUMN, tapi juga aparatur sipil negara (ASN). Pada 2021, BNPT melaporkan setidaknya terdapat 31 PNS ditangkap karena terlibat jaringan terorisme.
Pengamat terorisme, Noor Huda, menjelaskan anggota kelompok terorisme dapat masuk ke lembaga-lembaga negara untuk memengaruhi dari dalam dan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya tanpa harus meninggalkan itu. Strategi yang disebut tamkin ini biasanya digunakan oleh Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.
“Jadi mereka menggunakan narasi seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan seorang Muslim, menjual skill-nya sebagai orang yang dapat dipercaya dan skill manajerial-nya kepada Firaun yang non-Muslim. Jadi mereka strateginya memang begitu,” jelasnya.
Namun dia baru menemukan strategi ini digunakan oleh pendukung ISIS. Biasanya, kelompok pro-ISIS seperti Jamaah Anshorut Daulah (JAD) cenderung mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dan tidak mau berbaur dengan lembaga yang disebutnya sebagai thaghut (sesuatu yang ditaati selain Allah).
Noor Huda menilai ini tren yang mengkhawatirkan. Penemuan ini bisa jadi hanya puncak gunung es karena orang yang sudah teradikalisasi dapat menyembunyikan ideologinya.
“Kalau istilah Covid itu orang tanpa gejala, OTG. Jadi mereka [institusi] juga enggak tahu kadang, karena mereka taqiyyah, berpura-pura itu,” ujarnya.
Menurut Noor Huda yang lebih sering terjadi ialah pegawai BUMN atau ASN direkrut oleh kelompok teroris daripada kelompok teroris menyusup ke dalam tubuh jawatan pemerintahan.
“Jadi mereka ASN dan pegawai BUMN duluan sebelum jadi bagian dari jaringan,” katanya.
Proses skrining perlu diperketat
Noor Huda mengatakan penemuan pegawai BUMN sebagai terduga pelaku terorisme menandakan ada persoalan dalam pengawasan.
Dia menyarankan institusi pemerintah untuk memperketat proses screening pegawai, termasuk cek latar belakang, dan kemudian mengikutinya dengan pemantauan secara berkala.
“Screening-nya itu harus diperketat lagi, jangan hanya syarat-syarat administratif saja. Misalnya dimonitor itu kalau di HRD itu kan per tiga bulan, per enam bulan, kuartal pertama, kuartal kedua, kan bisa dilihat,” ujarnya.
Direktur Pencegahan BNPT, Irfan Idris, mengakui bahwa upaya pemantauan yang dijalankan selama ini belum maksimal. “Kita butuhkan sesuatu yang lebih kencang lagi,” imbuhnya.
Menurut UU No. 5 tahun 2018 terdapat tiga strategi pencegahan terorisme: kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.
Irfan menjelaskan bahwa organisasi teroris global seperti ISIS dan Al-Qaeda terus menyebarkan faham mereka serta ajaran berjihad lewat media sosial. Mereka berharap dapat menarik pegawai-pegawai di pemerintahan, meskipun pada dasarnya siapa pun bisa terpapar.
“Dan mereka memang berharap menyasar pegawai-pegawai pemerintah, bahkan tidak sedikit TNI-Polri. Itu kan lain kalau masyarakat biasa yang terpapar. Yang penting bagaimana memenuhi media sosial itu dengan ajakan-ajakan,” kata Irfan kepada BBC News Indonesia.
Vice President Public Relations PT KAI, Joni Martinus, menerangkan bahwa proses seleksi di perusahaan pelat merah tersebut melibatkan Pelatihan Basic Development Program yang bekerja sama dengan Pusdikhub TNI, di mana para calon pegawai diajarkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan nasionalisme.
Joni mengatakan, PT KAI akan bekerja sama dengan berbagai pihak eksternal dalam menangkal nilai-nilai radikalisme di lingkungannya. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memperkuat kerja sama dengan BNPT.
“Selain itu, manajemen KAI juga akan meningkatkan kegiatan ceramah keagamaan tentang bahaya nilai-nilai radikalisme,” kata Joni dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada BBC News Indonesia.