Kasus Anak Pejabat Pajak: Kecurigaan ICW soal Adanya Penyamaran Laporan Kekayaan

Ilustrasi

Seorang peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai pejabat pajak di Jakarta Selatan menyamarkan laporan harta kekayaannya di tengah sorotan terhadap anaknya yang dituduh menganiaya putra pengurus GP Ansor.

Kasus kekerasan yang melibatkan anak pejabat pajak Jaksel ini juga memunculkan tanda tanya terhadap upaya pemerintah mencegah pelanggaran integritas para pejabatnya yang "bergaya hidup mewah".

Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, telah meminta maaf kepada keluarga David, PBNU, dan GP Ansor atas perbuatan anaknya yang bernama Mario Dandy Satrio.

Mario sudah dijadikan tersangka oleh kepolisian dalam kasus penganiayaan terhadap putra pengurus GP Ansor bernama David.

Rafael Alun Trisambodo mengaku "siap memberikan klarifikasi" atas laporan harta kekayaannya yang sejauh ini terlaporkan sebesar Rp56 miliar. Dia juga mengaku siap diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait harta kekayaan yang dimilikinya.

"Saat ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan proses pemanggilan dalam rangka pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan," kata juru bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, dalam keterangan resmi, Rabu (22/2).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu.

"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," cuitnya lewat unggahan di akun instagramnya @smindrawati, Rabu (22/2).

Seorang sosiolog menyebut kasus ini viral di media sosial karena masyarakat menginginkan keadilan yang cepat atas pelaku kekerasan.

Bagaimana perkembangan terakhir kasus ini?

Ilustrasi

Ayah tersangka kekerasan terhadap anak di Jakarta Selatan sekaligus pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, menyampaikan permohonan maaf.

Melalui video yang beredar di media, Rafael menyatakan "ini merupakan masalah pribadi keluarga kami."

"Dan, kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Rafael.

Ia juga mengaku siap memberikan klarifikasi tentang laporan harta kekayaan kepada pihak terkait.

"Mengenai pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki.

"Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan," kata Rafael.

Bagaimana kronologi singkatnya?

Ilustrasi

Kasus ini terjadi di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin malam (20/02).

Seorang pelajar berinisial D—anak pengurus GP Ansor—mengalami luka serius di bagian kepala dan wajah. Remaja berusia 17 tahun ini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah mendapat kekerasan dari MDS.

Kasus penganiayaan ini mendapat respons Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang langsung datang menjenguk korban.

https://twitter.com/YaqutCQoumas/status/1628443800837443586?cxt=HHwWhMDS2cnAspktAAAA

MDS, 20 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka dan diketahui anak seorang pejabat pajak di lingkungan Jakarta Selatan. MDS diketahui sering menggunakan kendaraan mewah di media sosialnya seperti Harley Davidson dan Rubicon.

Kepolisian mengatakan kasus ini dilatarbelakangi masalah pribadi, ketika mantan pacar D berinisial A mengadu pada MDS atas perilaku buruk D. MDS kemudian mencari D dan melampiaskan kemarahannya.

Kepolisian menjerat MDS dengan Undang Undang Perlindungan Anak terkait penganiayaan berat.

"Dengan ancaman pidana maksimal lima tahun [penjara]," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary kepada wartawan, (22/02).

Siapa MDS?

Kapolres Jakarta Selatan menunjukkan barang bukti mobil Rubicon yang dikendarai MDS saat melakukan kekerasan terhadap D.

Sejauh ini tidak ada keterangan resmi tentang MDS, tapi sejumlah laporan surat kabar menyebutnya anak Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Dalam keterangan resminya, Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya telah mengambil langkah "pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan".

"Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan proses pemanggilan," katanya.

Berapa gaji pejabat pajak kepala bagian umum kanwil?

Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Gaji pegawai atau pejabat pajak lebih tinggi dari kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya.

Pejabat pajak yang berstatus kepala bagian umum kantor wilayah masuk kategori pejabat setingkat eselon III, dengan gaji dan tunjangan kinerja sekitar Rp52 juta per bulan. Jumlah ini belum termasuk tunjangan istri, anak, makan sampai tunjangan jabatan.

Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.15/2019 dan Peraturan Presiden No. 37 tahun 2015.

Berapa harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo?

Ilustrasi

Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo tercatat sebesar Rp56 miliar, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) per Februari 2022.

Harta kekayaan Rafael ini terdiri dari tanah dan bangunan, dua unit mobil, surat berharga dan kas. Rafael juga tercatat tak memiliki utang. Namun, dalam laporan LHKPN yang disampaikan Rafael kepada KPK terakhir kali pada 17 Februari 2022, Rafael tidak mencantumkan mobil Rubicon dan motor Harley Davidson yang kerap diperlihatkan anaknya di media sosial.

Status harta kekayaan pejabat di LHKPN ini tidak mencerminkan adanya tindak pidana korupsi.

"Apakah harta yang dimiliki itu adalah harta warisan, ataukah harta dari mana. Kita belum tahu terkait dengan itu," kata peneliti ICW, Almas Sjafrina kepada BBC News Indonesia, Kamis (23/02).

Mengapa ICW curiga ada kekayaan yang disamarkan?

Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jagakarsa, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Kendaraan Harley Davidson seri Street Glide dan jip Rubicon (saat ini jip disita polisi sebagai barang bukti) kerap dipamerkan MDS dalam akun media sosialnya.

Harga kedua kendaraan ini ditaksir ratusan juta rupiah, tapi tidak ada dalam LHKPN Rafael.

"Mungkin saja ini bukan harta mereka, tapi ada kemungkinan juga bahwa ini [Harley dan Rubicon] adalah harta mereka yang kemudian tidak dilaporkan di dalam LHKPN," kata Almas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah pegawainya.

Menurut Almas, praktik menyamarkan laporan harta kekayaan pejabat negara kerap dilakukan dengan modus pembelian barang berharga atas nama anggota keluarga atau nama orang lain.

"Dalam beberapa kasus korupsi kepemilikan harta bisa atas nama sopirnya, atau nama pembantunya, kenalannya. Dari fenomena yang banyak kita tahu, penyamaran harta kekayaan itu masih banyak yang terjadi," katanya.

Dalam kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menerima suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung, disebutkan ia menggunakan rekening milik sopir pribadinya untuk uang suap tersebut.

Apa yang menjadi masalah utamanya?

Melalui akun Instagram-nya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada "seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional".

https://www.instagram.com/p/Co89BgeJTzx/?utm_source=ig_web_copy_link

Sementara itu, Juru Bicara Kemenkeu, Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya telah memiliki mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas.

"Salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap LHKPN dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara," kata Yustinus.

Bagaimana pun, efektivitas sistem pencegahan ini dipertanyakan, terutama dalam mendeteksi kepemilikan harta yang tidak wajar.

"Jangan-jangan kalau tidak ada kasus pemukulan yang dilakukan anak pejabat ini terhadap anak di bawah umur, tidak ramai di media, Kemenkeu tidak tahu apa-apa terkait dengan dugaan pelanggaran integritas, atau terkait ketidakwajaran harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabatnya," kata Almas.

Kenapa kasus ini viral di media sosial?

Ilustrasi

Aksi kekerasan yang dilakukan MDS terhadap D menunjukkan status yang berbeda di antara kedua belah pihak.

"Jadi ketika orang berhadapan, menemukan kasus pokok orang yang lebih besar, orang yang lebih mampu, lebih kaya, kedudukan sosialnya lebih tinggi, kok bisa gebukin anak orang sampai ke ICU.

"Orang-orang segera menginginkan keadilan yang serupa," kata Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet.

Tentunya, kata Robert, hal ini tak bisa lepas dari kasus-kasus pertikaian relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban lainnya yang masih membekas di benak masyarakat.

Misalnya kasus Ferdy Sambo atau mahasiswa yang ditetapkan menjadi tersangka di kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mantan polisi.

Sejumlah nelayan membentangkan spanduk saat unjuk rasa di Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (12/1/2023).

Ditambah lagi, MDS kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial yang menjadi pembeda "antara kelompok sosial yang berpunya, menengah atas dengan di bawahnya."

Media sosial dijadikan sarana dan pelampiasan warganet untuk mengekspresikan keinginan agar keadilan yang cepat dan segera, itu terwujudkan.

"Kalau di medsos itu bisa mengekspresikan secara lebih luas, lebih bebas… Orang nggak perlu berhadapan dengan birokrasi dan administrasi hukum yang seringkali berbelit-belit. Dan, ternyata itu aparat keamanan cepat merespon," kata Robet.