Laporan Pajak Mantan Presiden AS Donald Trump Akhirnya Dirilis ke Publik
PerbesarLaporan pajak mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya dirilis ke publik sehingga mengakhiri upaya sengit selama enam tahun untuk mengetahui keuangannya.
Laporan tersebut mencatat pajak yang dibayarkan Trump sepanjang 2015 hingga 2020, termasuk ketika Trump mencalonkan diri sebagai presiden hingga dia berada di Gedung Putih.
Berkas-berkas itu merinci berbagai entitas yang digunakan Trump untuk membayar pajak, termasuk perusahaan induk dan pendapatan pribadi.
BBC sedang meninjau dokumen tersebut.
Menanggapi laporan pajak setebal ribuan halaman pada Jumat (30/12), kubu Trump memperingatkan bahwa pengungkapan tersebut akan menyebabkan perpecahan politik AS menjadi "jauh lebih buruk".
"Demokrat seharusnya tidak pernah melakukannya, Mahkamah Agung seharusnya tidak pernah menyetujuinya, dan itu akan menyebabkan hal-hal yang mengerikan bagi banyak orang," sebut pernyataan pihak Trump.
Sejak masuk ke dunia politik, para kritikus tertarik untuk mengetahui kekayaan Trump yang sebenarnya - mengingat dia selalu menegaskan kepada khalayak umum bahwa kesuksesan bisnisnya membuat dirinya sebagai pilihan terbaik untuk memimpin negara.
Namun, Trump berulang kali menolak mentah-mentah mengungkap laporan pajaknya.
Partai Demokrat, yang mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat dan memastikan laporan pajak Trump diungkap, berpendapat bahwa perilisan dokumen itu adalah tindakan pengawasan yang perlu.
Don Beyer, selaku anggota DPR dari Partai Demokrat sekaligus anggota Komite DPR yang merilis dokumen tersebut, mengatakan pada hari Jumat bahwa Trump "menyalahgunakan kekuasaan jabatannya untuk memblokir transparansi dasar tentang keuangannya dan konflik kepentingan yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sejak Nixon. "
Komite tersebut juga menemukan bahwa Internal Revenue Service - lembaga federal AS yang ditugasi mengumpulkan pajak - gagal mengaudit Trump selama dua tahun pertama menjabat presiden. IRS baru mulai melakukannya setelah proses pengawasan Kongres dimulai pada 2019.
Berikut adalah upaya untuk mengungkap laporan pajak Trump ke khalayak umum:
Trump melanggar tradisi
Selama berpuluh tahun, calon presiden dan pejabat AS mengumumkan laporan pajak mereka kepada publik demi transparansi dan akuntabilitas.
Tradisi ini "utamanya bertujuan memastikan kepada publik bahwa presiden bebas dari konflik dan keterikatan, dan pajak adalah semacam jendela ke dalam jiwa finansial seseorang," kata Steve Rosenthal, peneliti lembaga kajian nonpartisan Pusat Kebijakan Pajak.
Tetapi, lanjut Rosenthal, Trump "melanggar semua norma" dengan menolak merilis laporan pajaknya ketika dia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2016.
Kengototannya pada masalah tersebut mengundang kecurigaan dan spekulasi di antara para kritikus bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Beberapa orang bertanya, mungkinkah Trump tidak sekaya yang dia klaim? atau bahwa dia membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya?
Di lain pihak, para pendukung Trump mendukung hak privasinya. Lagipula, tidak ada kewajiban hukum bagi seorang kandidat untuk merilis laporan pajak mereka ke publik.
Investigasi The New York Times
Tetapi selama Trump menjabat presiden dan sesudahnya, publik secara bertahap mendapatkan sejumlah wawasan tentang riwayat Trump terkait pajak.
Banyak dari wawasan itu berasal dari investigasi harian the New York Times pada 2020, yang memperoleh laporan pajak Trump selama dua dekade sebelum dia menjabat. Dokumen-dokumen tersebut memberikan pemahaman kepada publik mengenai bisnis Trump.
Investigasi tersebut mengungkap bahwa dia membayar pajak pendapatan federal dengan nilai kecil atau tidak sama sekali selama periode itu. Trump juga ditengarai melaporkan dalam pengajuan pajak bahwa bisnisnya kehilangan banyak uang - meskipun para pendukung Trump membanggakan kesuksesan finansialnya
Pada 2017, harian the New York Times melaporkan, Trump hanya membayar pajak pendapatan federal senilai US$750 (Rp11,6 juta) meskipun dia seorang miliarder.
The New York Times "mempertanyakan apakah dia seorang miliarder, atau adakah trik yang dia gunakan untuk menghindari membayar pajak, legal atau tidak," kata Rosenthal.
Berjuang hingga Mahkamah Agung
Sementara itu, di Washington DC, Partai Demokrat mulai menggunakan kekuasaan mereka untuk mengawasi Trump begitu mereka menguasai Dewan Perwakilan Rakyat pada awal 2019.
Sebuah komite khusus DPR berjuang selama tiga tahun untuk mendapatkan laporan pajak Trump.
Perjuangan itu sampai ke Mahkamah Agung AS tahun ini. Pada bulan November, para hakim menolak untuk memblokir rilis laporan pajak Trump ke komite DPR, sehingga membuka jalan bagi dirilisnya laporan pajak tersebut.
Pada 21 Desember, Komite DPR memilih untuk merilis laporan pajak Trump yang mereka peroleh ke publik.
Dirilisnya dokumen pajak Trump pada Jumat (30/12) mengemuka beberapa hari sebelum Partai Republik mengambil alih kendali Dewan Perwakilan Rakyat, yang berpotensi mengakhiri upaya pemeriksaan keuangan Trump di masa mendatang.
Ada kemungkinan Senat AS, yang dikendalikan oleh Demokrat, dapat melanjutkan penyelidikan.