Organisasi Islam PFI: Seberapa Besar Pengaruhnya dan Mengapa India Melarangnya?
PerbesarPemerintah India melarang organisasi Islam yang kontroversial, Front Populer India (PFI), selama lima tahun atas sangkaan memiliki keterkaitan dengan kelompok-kelompok teror.
Larangan ini diumumkan pada Rabu pagi (28/09) dan terjadi di tengah upaya pihak berwenang menindak organisasi itu. Selama sepekan terakhir, pihak berwenang sudah dua kali menggeledah kantor-kantor PFI di sejumlah negara bagian. Banyak pengurusnya ditangkap.
PFI, yang membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, telah menggelar protes selama beberapa hari terakhir di sejumlah lokasi di India untuk menentang penggerebekan.
Alasan larangan
Pemerintah mengatakan larangan diberlakukan kepada PFI dan afiliasi-afiliasinya atas tuduhan telah melakukan "aktivitas melanggar hukum" yang "membahayakan integritas, kedaulatan dan keamanan negara".
Pemerintah mengatakan organisasi itu mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok Islam yang sudah dilarang, seperti Gerakan Mahasiswa Islam India (Simi) dan Jamat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB) serta kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) di Irak dan Suriah.
"PFI dan afiliasi-afiliasinya beroperasi secara terbuka sebagai organisasi sosial-ekonomi, pendidikan dan politik tetapi, mereka mengusung agenda rahasia untuk meradikalkan unsur masyarakat tertentu guna menggoyang konsep demokrasi." Demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri India.
Berbagai laporan menyebutkan lebih dari 250 orang yang mempunyai keterkaitan dengan organisasi itu ditangkap dalam operasi penggerebekan pada 22 September dan 27 September.
Penggeledahan dilaksanakan oleh badan anti-teror India, Badan Investigasi Nasional (NIA), dan Direktorat Penegakan (ED), yang menangani kejahatan keuangan.
NIA mengatakan dalam penggeledahan pihaknya menyita "dokumen-dokumen yang membuktikan tuduhan, uang kontan, senjata tajam dan banyak peralatan digital".
Dalam pernyataan sesudah penggerebekan pertama, Front Populer India menggambarkan tindakan yang diambil terhadap mereka sebagai "perburuan hantu" dan menuduh NIA membuat klaim tanpa dasar untuk menciptakan "suasana teror" .
Siapakah PFI?
Dibentuk pada 2006, PFI menyebut diri sebagai "organisasi sosial non-pemerintah yang bertujuan untuk membantu orang-orang miskin dan mereka yang kurang beruntung di negeri ini dan untuk menentang penindasan serta eksploitasi".
PFI muncul setelah Front Pembangunan Nasional (NDF) - organisasi kontroversial yang didirikan di Kerala beberapa tahun lalu setelah Masjid Babri dirobohkan pada 1992 - menyatu dengan dua organisasi lain dari wilayah selatan.
Pada saat ini, PFI, yang mempunyai basis kuat di Kerala dan Karnataka, aktif di lebih dari 20 negara bagian di India dan mengklaim kekuatan kadernya mencapai "ratusan ribu".
Mengapa PFI kontroversial?
Dalam pernyataan misi di situsnya, PFI mengeklaim hendak menciptakan "masyarakat egalitarian di mana setiap orang menikmati kebebasan, keadilan dan rasa aman". Dikatakan perubahan kebijakan ekonomi diperlukan sehingga kaum Dalit - suku adat dan kelompok minoritas - mendapatkan hak-hak mereka.
Namun pemerintah telah melayangkan sejumlah tuduhan terhadap PFI, termasuk "hasutan, menciptakan rasa permusuhan antar unsur-unsur masyarakat dan menempuh langkah-langkah untuk menggoyang India".
Nama PFI pertama kali dikenal luas pada 2010 sesudah terjadi serangan terhadap seorang profesor di Kerala. Serangan terjadi setelah kelompok-kelompok Muslim menuduh sang guru besar membuat pertanyaan-pertanyaan ujian yang menyinggung perasaan terkait dengan Nabi Muhammad.
Pengadilan menyatakan bersalah beberapa anggota PFI, namun organisasi itu menjauhkan diri dari terdakwa.
Belum lama ini, para anggota kelompok itu juga dikaitkan dengan kasus pemenggalan seorang pria Hindu di Rajasthan, India barat pada Juni.
Beberapa bulan lalu, Kepolisian Negara Bagian Bihar mengatakan bahwa PFI menyebarkan dokumen berisi niat menjadikan India sebagai negara Islam. PFI menepis tudingan itu dengan mengatakan dokumen itu direkayasa.
Salah satu tuduhan utama terhadap PFI adalah keterkaitannya dengan Simi, yang dilarang oleh pemerintah pada 2001. PFI juga dikait-kaitkan dengan Indian Mujahideen, kelompok militan yang juga terlarang.
Prof P Koya, salah seorang pendiri PFI dan organisasi sebelumnya NDF, membantah semua tuduhan tersebut dalam percakapan sebelumnya dengan BBC dan dia mendirikan NDF pada 1993, jauh setelah hubungannya dengan Simi berakhir pada 1981.
Pihak berwenang juga mengaitkan PFI dengan sejumlah insiden kekerasan politik.
Pada 2018, di kota Ernakulam, Kerala, aktivis PFI dituduh menusuk hingga tewas seorang pemimpin organisasi sayap kiri, Federasi Mahasiswa India (SFI).
Seberapa populer PFI?
Para pemuka PFI menarik perhatian media karena pernyataan-pernyataan mereka yang menurut sebagian kalangan, bersifat provokatif.
Organisasi itu mengeklaim punya basis pendukung besar, tetapi sejauh ini tidak mencatat keberhasilan di pentas politik. Partai politiknya yang sudah terdaftar - Partai Demokratik Sosial India (SDPI) - telah terjun dalam pilkada di Kerala dan mencatat sedikit keberhasilan tetapi tidak sampai menduduki kursi parlemen.
"PFI bukan kekuatan politik atau sosial yang penting di India. Apa pun pengaruhnya hanya terbatas di Kerala dan beberapa negara bagian di selatan. Muslim di wilayah lain di India bahkan tidak mengetahui keberadaannya sebagai partai politik," kata Adil Mehdi, pensiunan guru besar dari Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi.
Awal tahun ini, pemerintah Negara Bagian Karnataka menuduh PFI menyulut protes menentang larangan siswi mengenakan jilbab di sekolah. Para pengamat mengatakan sayap mahasiswa dan sayap perempuan PFI secara aktif mengambil bagian dalam demonstrasi mendukung pemakaian jilbab.
Kelompok-kelompok Hindu, yang bergandengan dengan partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP), telah lama menuntut agar PFI dilarang dan Pengadilan Tinggi Kerala pernah menggambarkannya sebagai "organisasi ekstremis".
Namun, PFI terus membantah pihaknya terlibat dalam aktivitas teror dan para analis menekankan bahwa dakwaan terorisme yang digunakan dalih untuk menggerebek dan menangkap, sering tidak dipersoalkan di pengadilan.
