Populasi China Turun untuk Pertama Kalinya Sejak 1961
PerbesarJumlah populasi China pada 2022 berjumlah 1.4118 miliar jiwa, itu berarti turun sebanyak 850 ribu jiwa jika dibandingkan dengan 2021.
Tingkat kelahiran di China mengalami penurunan selama bertahun-tahun sehingga mendorong banyak kebijakan untuk memperlambat tren tersebut.
Namun, tujuh tahun setelah menghapus kebijakan satu anak , tingkat kelahiran di China telah memasuki apa yang digambarkan oleh seorang pejabat sebagai "era pertumbuhan populasi negatif".
Tingkat kelahiran pada 2022 juga turun dari 7,52 pada 2021, menurut Badan Statistik Nasional China yang merilis angka tersebut pada hari Selasa (10/01) lalu.
Sebagai perbandingan, pada 2021 Amerika Serikat mencatatkan 11,06 kelahiran per 1.000 orang dan Inggris 10,08 kelahiran. Tingkat kelahiran pada tahun yang sama di India, yang diperkirakan bakal menyusul China sebagai negara terpadat di dunia sebesar 16,42.
Angka kematian juga melebihi jumlah kelahiran untuk pertama kalinya pada tahun lalu. China mencatat tingkat kematian tertinggi sejak 1976, yaitu 7,37 kematian per 1.000 orang, naik dari 7,17 pada tahun sebelumnya.
Data pemerintah sebelumnya telah menandai krisis demografi, yang dalam jangka panjang akan menyusutkan tenaga kerja China dan meningkatkan beban biaya perawatan kesehatan serta jaminan sosial lainnya.
Hasil dari sensus sekali dalam satu dekade yang diumumkan pada 2021 menunjukkan populasi China tumbuh paling lambat dalam beberapa dekade. Populasinya juga menyusut dan menua di antara negara-negara Asia Timur lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan.
"Tren ini akan berlanjut dan mungkin memburuk setelah COVID-19," kata Yue Su seorang ekonom di Economist Intelligence Unit. Dia merupakan salah satu ahli yang memperkirakan populasi China akan menyusut lebih jauh hingga tahun 2023.
"Tingginya tingkat pengangguran kaum muda, rendahnya pendapatan bisa menunda pernikahan , dan rencana memiliki anak di masa mendatang. Dengan begitu menurunkan jumlah bayi yang baru lahir," sambungnya.
Tingkat kematian pada 2023 kemungkinan lebih tinggi daripada sebelum pandemi karena infeksi COVID-19. Ini karena China mengalami lonjakan kasus sejak melonggarkan kebijakan nol-Covid bulan lalu.
Tren populasi China selama bertahun-tahun sebagian besar dibentuk oleh kebijakan satu anak yang kontroversial, yang diperkenalkan pada tahun 1979 demi memperlambat pertumbuhan populasi di negara itu.
Keluarga yang melanggar aturan itu didenda dan dalam beberapa kasus, bahkan kehilangan pekerjaan. Dalam budaya yang secara historis lebih menyukai laki-laki ketimbang anak perempuan, kebijakan tersebut juga menyebabkan terjadinya aborsi paksa dan dilaporkan rasio gender yang timpang dari tahun 1980-an.
Kebijakan itu telah dihapus pada 2016 dan pasangan suami istri diizinkan memiliki dua anak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China juga menawarkan keringanan pajak dan perawatan kesehatan ibu yang lebih baik demi membalikkan atau setidaknya memperlambat penurunan angka kelahiran.
Tetapi, kebijakan ini tidak mengarah pada peningkatan kelahiran yang berkelanjutan. Beberapa ahli mengatakan hal ini karena kebijakan yang mendorong kelahiran tidak dibarengi dengan upaya meringankan beban pengasuhan anak, seperti membantu ibu pekerja dan akses pendidikan.
Pada Oktober 2022, Presiden Xi Jinping menjadikan peningkatan angka kelahiran sebagai prioritas. Xi berkata dalam Kongres Partai Komunis di Beijing bahwa pemerintahnya akan mengejar strategi nasional proaktif dalam merespons populasi yang menua di negara itu.
"Selain memberikan insentif untuk memiliki anak, China juga harus meningkatkan kesetaraan gender di rumah tangga dan tempat kerja," kata Bussarawan Teerawichitchainan yang merupakan Direktur Pusat Penelitian Keluarga dan Populasi di Universitas Nasional Singapura.
Negara-negara Skandinavia telah menunjukkan bahwa langkah tersebut bisa meningkatkan tingkat kesuburan.
"China tidak langsung berada dalam skenario menuju kiamat," kata Paul Cheung, mantan kepala ahli statistik Singapura. Ia menambahkan bahwa China memiliki banyak ahli dan waktu untuk mengelola tantangan demografi.
Pengamat juga mengatakan hanya menaikkan angka kelahiran tidak akan menyelesaikan masalah di balik melambatnya pertumbuhan China.
"Meningkatkan kesuburan tidak akan meningkatkan produktivitas atau meningkatkan konsumsi domestik dalam jangka menengah," ujar Stuart Gietel-Basten, profesor kebijakan publik di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.
"Bagaimana China akan merespons masalah struktural ini akan jadi lebih krusial," pungkasnya.
