Presiden Prabowo Tahan Anggaran Infrastruktur, Bagaimana Nasib Proyek IKN?

Presiden Prabowo Tahan Anggaran Infrastruktur, Bagaimana Nasib Proyek IKN?

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menahan sementara anggaran infrastruktur mengisyaratkan kecenderungan pemerintahannya untuk tidak memprioritaskan proyek Ibu Kota Nusantara alias IKN, menurut sejumlah pengamat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, pada awal pekan ini menyampaikan pihaknya kemungkinan akan menyetop dulu proyek pembangunan besar karena adanya keterbatasan anggaran.

Meskipun Dody tidak menyinggung kelanjutan proyek IKN, sejumlah ekonom dan pakar kebijakan publik menaksir adanya “perubahan arah” pemerintahan Prabowo dalam pembangunan ibu kota baru itu.

Di lain pihak, ada pula pengamat yang menyatakan terlalu dini untuk menilai skala pengutamaan program-program Prabowo.

Pengamat yang sama menyebut konsolidasi anggaran ini diperlukan mengingat jumlah kementerian pada pemerintahan saat ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Adapun Pihak Otorita IKN ketika dimintai tanggapan menyatakan “optimis” pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan berlanjut dengan baik di bawah pemerintahan sekarang.

Mengapa dana infrastruktur untuk sementara ditahan?

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebut pihaknya akan “memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada” untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.

"Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan pembangunan-pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan sebagainya untuk sementara mungkin kita hentikan dulu untuk sementara waktu,” ujar Dody seperti dilansir kantor berita Antara pada Senin (18/11).

Hal ini, menurut Dody, tidak lepas dari adanya “dengan keterbatasan anggaran saat ini”.

“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati], sesuai arahan Pak Presiden [Prabowo],” kata Dody.

“Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi, dan air,” imbuhnya.

Pada September lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat—saat itu masih di bawah Presiden Jokowi—mendapatkan pagu tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp116,23 triliun.

Dody mengemukakan dari keseluruhan anggaran itu, hanya sekitar 4% yang dapat digunakan Kementerian Pekerjaan Umum saat ini untuk proyek-proyek baru, seperti dilansir Detik.com

Di luar itu, Dody mengaku masih menunggu arahan dari Presiden.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengakui saat ini masih ada penyesuaian anggaran terkait adanya perubahan struktur kabinet.

“Mungkin bukan ditahan, ya, tapi karena sekarang, kan, masih proses konsolidasi dan penyesuaian [Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga] RKA-KL karena adanya perubahan struktur [Kementerian/Lembaga,” ujar Deni kepada BBC News Indonesia pada Rabu (20/11).

Seperti diketahui, kabinet Prabowo berjumlah 48 kementerian, jauh lebih banyak ketimbang kabinet Joko Widodo yang berjumlah 34 kementerian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Proses konsolidasi ini “tidak mungkin cepat” mengingat jumlah kementerian yang lebih banyak, ujar pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Mifthahul Jannah.

“Enggak mungkin kementeriannya jumlahnya bertambah tetapi [menggunakan] pengelolaan [atau] sistem yang lama,” ujar Lina ketika dihubungi pada Rabu (20/11).

Apakah IKN akan terdampak dari adanya konsolidasi ini?

Walaupun proyek IKN yang merupakan ‘warisan’ dari pemerintahan Jokowi tetap akan berjalan, pemerintahan Prabowo sepertinya tidak akan menjadikan program ini prioritas, ujar sejumlah pakar.

Pandangan mengenai “perubahan arah kebijakan” terkait IKN ini dipaparkan Mohammad Faisal, ekonom dan direktur eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), ketika menanggapi pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo.

“Dalam lima tahun ke depan, kemungkinan Jakarta tetap masih bertahan [sebagai] ibu kota… setidaknya secara de facto alias kenyataan,” ujar Faisal pada Rabu (20/11).

Faisal menyoroti bahwa sekalipun secara hukum alias de jure sudah ada UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, tetapi sampai saat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai IKN masih belum keluar.

“Yang kedua, [ini] juga terlihat dari bagaimana alokasi anggaran untuk infrastruktur yang turun menurut saya cukup drastis,” ujar Faisal.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran infrastruktur mencapai Rp400,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Jumlah ini turun dibandingkan alokasi anggaran infrastruktur pada APBN 2024 yakni Rp422,7 triliun.

Baca juga:

Senada dengan Faisal, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna, mengatakan anggaran negara sangat terbatas untuk infrastruktur.

“IKN mungkin tetap dilanjutkan, namun yang pasti tidak akan menjadi prioritas,” tutur Ariyo.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai proyek IKN akan bergantung kepada investor alih-alih mengandalkan APBN untuk mempercepat pembangunan di sana.

Pemerintahan Prabowo, menurut Trubus, akan memfokuskan pembangunan IKN sesuai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) seperti yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022.

“Artinya, kalau memang ada badan usaha yang mau membangun, ya, running [berjalan]. Tapi kalau misalnya enggak, sementara mungkin ini bertahap saja,” ujar Trubus.

Sementara pengamat kebijakan publik UI, Lina Mifthahul Jannah, menilai wajar saja apabila rencana IKN ditunda.

“Kenapa? [Karena] IKN itu kan tidak mungkin dalam waktu cepat juga pembangunannya. Mengingat [dananya] bukan dana yang kemudian kita cetak sendiri [tetapi] menunggu investasi. Artinya, kembali lagi, pemerintahan baru itu memang perlu membuat prioritas-prioritas ke depan,” ujar Lina.

Seperti diketahui, investasi swasta – baik investasi langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah – direncanakan menyumbang 80% pendanaan proyek IKN yang bernilai Rp466 triliun ini.

Adapun sisanya yang 20% akan dibiayai APBN.

Seperti apa arah kebijakan infrastruktur Prabowo ke depan?

Faisal mengamati pembangunan infrastruktur di bawah Presiden Prabowo lebih menyoroti sektor pertanian dan perumahan.

Hal ini, sambung dia, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang lebih mengutamakan pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan.

“Walaupun tetap ada pembangunan infrastruktur, tapi fokusnya sekarang didorong ke pertanian dan perumahan,” ujar Faisal.

Sementara Ariyo dari Indef mengatakan fokus Prabowo adalah memperhatikan program-program yang akan mempercepat swasembada pangan seperti kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan akan diperhatikan.

“Tata kelola pangan akan diperbaiki. [Adapun untuk] infrastruktur akan dibangun yang mendukung swasembada pangan seperti bendungan dan irigasi,” ujarnya.

Sementara Trubus menyoroti lawatan Prabowo ke beberapa negara dalam beberapa waktu terakhir seperti ke China dan Brasil memang lebih banyak menyinggung soal pangan.

“Masalah ekonomi dan pangan yang lebih banyak – istilahnya — dimintakan dukungannya dari negara-negara,” ujar Trubus.

Di sisi lain, Faisal berpendapat arah kebijakan Prabowo belum terlalu kelihatan mengingat saat ini masih honeymoon period alias ‘periode bulan madu’.

“Kayaknya belum ada pembahasan karena masih honeymoon. Pak Prabowo juga masih jalan-jalan ke luar negeri, [sementara] yang di dalam negeri, menteri-menterinya masih menunggu arahan,” ujarnya.

Pendapat senada diutarakan Lina. Dia menyebut rencana pembangunan nasional saat ini masih digodok pemerintah.

“Ini baru sebulan pemerintahan, jadi kalau ditanyakan ke depan apakah akan prioritas ke ketahanan pangan, sukar juga untuk menjawabnya,” ujar Lina.

Bagaimana tanggapan Otorita IKN?

Dalam tanggapannya, Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyebut saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 sedang disiapkan.

“Tentunya pasti ada penyesuaian mengingat investasi di IKN baru dimulai tahun 2023,” ujarnya ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Rabu (20/11).

Adapun mengenai penyelesaian infrastruktur IKN, Troy menyebut pihaknya “optimis” akan terus berlanjut dengan baik di bawah pemerintahan sekarang.

“Hal ini juga sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo kepada Kepala OIKN untuk tahap berikutnya adalah merampungkan infrastruktur yudikatif dan legislatif beserta ekosistem penunjangnya di tahun 2028,” ujar Troy.

“[Serta] penyelesaian infrastruktur secara bertahap untuk mendukung proses pemindahan ASN yang juga akan dilakukan secara bertahap.”

Troy menyebut “minat berinvestasi dan realisasi investasi di IKN juga sangat tinggi”.

“Tidak perlu diragukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, target investasi untuk IKN selama 2024 adalah Rp100 triliun. Presiden Jokowi pada awal Oktober 2024 menyebut sejauh ini investasi masuk ke IKN sudah sebesar Rp 58 triliun

Berita terkait:

BBC News Indonesia berupaya menghubungi warga sekitar IKN untuk memintai pendapat mereka ihwal berita dana infrastruktur yang ditahan.

Budi Pranata, 42 tahun, salah satu warga Desa Bumi Harapan yang diminta pindah ketika IKN mulai dibangun, mengaku khawatir apabila proyek ibu kota baru itu sampai terganggu.

“Sudah pasti kami otomatis pikirannya ini akan berdampak ke ekonomi. [Apakah] pendapatan kami akan berkurang?” ujar Budi via telepon.

Budi mengeklaim dirinya mendapat kabar anggaran IKN akan dihentikan untuk sementara untuk difokuskan ke hal lain seperti energi dan pangan.

“Kalau yang kami dengar [pada] seminggu yang lalu, untuk tahap yang ketiga ini dibatasi karena tahap kedua yang kemarin untuk mengejar 17 Agustus saja,” paparnya.

Budi yang masih memiliki lahan dekat rumahnya tadinya berencana membangun kontrakan untuk disewakan. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembangunannya sampai ada kepastian mengenai berjalannya IKN.

“Jadi lahannya kami biarkan terbuka saja,” ujarnya.

BBC News Indonesia telah berupaya menghubungi pihak Kementerian Pekerjaan Umum untuk kebutuhan artikel ini – termasuk Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.